Bimtek Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dengan Pemerintahan Daerah Propinsi

Dalam UU Pemerintahan No. 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas :Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkruen, dan Urusan Pemerintahan Daerah, yang secara detailnya adalah sebagai berikut :

  1. Urusan Pemerintahan Absolut, yaitu hal-hal yang tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh daerah, tetapi langsung ditangani oleh Pemerintahan Pusat, yang meliputi Politik Luar Negeri, Hankam, Yustisi, Moneter Fiskal, dan Agama.
  2. Urusan Pemerintahan Konkruen merupakan dasar dari Otonomi Daerah, dimana urusan Pemerintahan yang dibagi atas Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga Pemerintah Daerah tersebut memiliki otonomi atas daerahnya sendiri.
Diklat Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan

Bimtek Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan

Harmonisasi Pemerintahan Pusat dan Daerah

Pada UU 32 Tahun 2004 tentang Pemda, urusan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu urusan mutlak dan yang didesentralisasikan. Mengingat RUU Pemda membuat perubahan yang signifikan, harus dimuat dalam RUU HKPD soal formula dana dan perimbangan.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah maka kami akan menyelenggarakan Bimtek tentang Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dengan Pemerintahan Daerah Propinsi Pada:

Tanggal Kegiatan

Tempat Kegiatan

04 – 05 Januari 2024


09 – 10 Januari 2024


16 – 17 Januari 2024


23 – 24 Januari 2024

Hotel Orchardz Jayakarta JAKARTA

Hotel Abadi Malioboro JOGJA

Hotel Pacific Palace BATAM

Hotel Eden Kuta BALI

Hotel Golden Flower BANDUNG

Hotel Ibis City Center MAKASSAR

Hotel Quest SURABAYA

Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK

Hotel Whizz Prime MANADO

Hotel Grand Antares MEDAN

Hotel Maxone Ascent  MALANG

Hotel Santika Radial PALEMBANG

Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG

Hotel Ibis Simpang Lima SEMARANG

Hotel MaxOne BALIKPAPAN

Hotel Diamond / Horison SAMARINDA

Tanggal Kegiatan

Tempat Kegiatan

02 - 03 Februari 2024


07 - 08 Februari 2024


15 - 16 Februari 2024


21 - 22 Februari 2024


27 - 28 Februari 2024

Hotel Orchardz Jayakarta JAKARTA

Hotel Abadi Malioboro JOGJA

Hotel Pacific Palace BATAM

Hotel Eden Kuta BALI

Hotel Golden Flower BANDUNG

Hotel Ibis City Center MAKASSAR

Hotel Quest SURABAYA

Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK

Hotel Whizz Prime MANADO

Hotel Grand Antares MEDAN

Hotel Maxone Ascent  MALANG

Hotel Santika Radial PALEMBANG

Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG

Hotel Ibis Simpang Lima SEMARANG

Hotel MaxOne BALIKPAPAN

Hotel Diamond / Horison SAMARINDA

 

Tanggal Kegiatan

Tempat Kegiatan

04 - 05 Maret 2024



13 - 14 Maret 2024


21 - 22 Maret 2024



26 - 27 Maret 2024

Hotel Orchardz Jayakarta JAKARTA

Hotel Abadi Malioboro JOGJA

Hotel Pacific Palace BATAM

Hotel Eden Kuta BALI

Hotel Golden Flower BANDUNG

Hotel Ibis City Center MAKASSAR

Hotel Quest SURABAYA

Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK

Hotel Whizz Prime MANADO

Hotel Grand Antares MEDAN

Hotel Maxone Ascent  MALANG

Hotel Santika Radial PALEMBANG

Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG

Hotel Ibis Simpang Lima SEMARANG

Hotel MaxOne BALIKPAPAN

Hotel Diamond / Horison SAMARINDA

 

Tanggal Kegiatan

Tempat Kegiatan

03 - 04 April 2024




24 - 25 April 2024




Hotel Orchardz Jayakarta JAKARTA

Hotel Abadi Malioboro JOGJA

Hotel Pacific Palace BATAM

Hotel Eden Kuta BALI

Hotel Golden Flower BANDUNG

Hotel Ibis City Center MAKASSAR

Hotel Quest SURABAYA

Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK

Hotel Whizz Prime MANADO

Hotel Grand Antares MEDAN

Hotel Maxone Ascent  MALANG

Hotel Santika Radial PALEMBANG

Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG

Hotel Ibis Simpang Lima SEMARANG

Hotel MaxOne BALIKPAPAN

Hotel Diamond / Horison SAMARINDA

 

Tanggal Kegiatan

Tempat Kegiatan

 

02 - 03 Mei 2024

08 - 09 Mei 2024

15 - 16 Mei 2024

23 - 24 Mei 2024

30 - 31 Mei 2024

Hotel Orchardz Jayakarta JAKARTA

Hotel Abadi Malioboro JOGJA

Hotel Pacific Palace BATAM

Hotel Eden Kuta BALI

Hotel Golden Flower BANDUNG

Hotel Ibis City Center MAKASSAR

Hotel Quest SURABAYA

Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK

Hotel Whizz Prime MANADO

Hotel Grand Antares MEDAN

Hotel Maxone Ascent  MALANG

Hotel Santika Radial PALEMBANG

Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG

Hotel Ibis Simpang Lima SEMARANG

Hotel MaxOne BALIKPAPAN

Hotel Diamond / Horison SAMARINDA

 

Tanggal Kegiatan

Tempat Kegiatan

06 - 07 Juni 2024


13 - 14 Juni 2024


21 - 22 Juni 2024


23 - 24 Juni 2024

 


26 - 27 Juni 2024

 

28 - 29 Juni 2024

Hotel Orchardz Jayakarta JAKARTA

Hotel Abadi Malioboro JOGJA

Hotel Pacific Palace BATAM

Hotel Eden Kuta BALI

Hotel Golden Flower BANDUNG

Hotel Ibis City Center MAKASSAR

Hotel Quest SURABAYA

Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK

Hotel Whizz Prime MANADO

Hotel Grand Antares MEDAN

Hotel Maxone Ascent  MALANG

Hotel Santika Radial PALEMBANG

Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG

Hotel Ibis Simpang Lima SEMARANG

Hotel MaxOne BALIKPAPAN

Hotel Diamond / Horison SAMARINDA

 

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar:

Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta 


Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut:
1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai
2. Peserta Menginap (Twin-Shering);
3. Seminar Kit serta Tas ;
4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung)
5. Sertifikat Pelatihan
6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3
CATATAN :
- Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi)
- Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3
- Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat
- Syarat & Ketentuan Berlaku
- Daftarkan Segera, Tempat Terbatas
- BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH
Konfirmasi Peserta:

Telpon Pusdiklat Pemendagri   021-2244.3223

Fax Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223

lkn.or.id phone

pusdiklatpemendagri.com whatsapp

 admin@lkn.or.id

Website Pusdiklat Pemendagri www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki kewenangan mengelola urusan pemerintahan di masing-masing daerah, yang terbagi atas 2 bagian yaitu Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan.
Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari :

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar atau Standar Pelayanan Minimum, meliputi :
….1.1. Pendidikan, seperti pengaturan Kurikulum Pendidikan
….1.2. Kesehatan, misalnya pemberdayaan Puskesmas di daerah masing-masing.
….1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, seperti pengaturan trotoar jalan.
….1.4. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, seperti penggusuran daerah tertentu.
….1.5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
….1.6. Sosial, seperti pengaturan tuna wisma atau pengemis jalanan.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu :
….2.1. Pemberdayaan Tenaga kerja misalnya mengadakan pelatihan ketrampilan.
….2.2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
….2.3. Pengaturan kebutuhan dan distribusi pangan
….2.4. Pertanahan, seperti pengurusan IMB, pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
….2.5. Penataan Lingkungan hidup seperti Sungai
….2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil)
….2.7. Pemberdayaan masyarakat dan desa, seperti mengikutsertakan dalam suatu proyek.
….2.8. Sosialisasi tentang program KB
….2.9. Pengaturan transportasi

Urusan Pemerintahan Pilihan terdiri dari :

  1. Kelautan dan perikanan
  2. Pariwisata
  3. Pertanian
  4. Kehutanan
  5. Energi dan sumber daya mineral
  6. Perdagangan dan perindustrian
  7. Transmigrasi

3. Urusan Pemerintahan Daerah, yaitu urusan yang sepenuhnya menjadi wewenang Kepala Daerah, baik Gubernur (tingkat Provinsi), maupun Bupati/Walikota di tingkat Kabupaten/Kota.

Tingkat Koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
Untuk menghasilkan harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan kabupaten/kota dengan pemerintahan daerah provinsi, harus diketahui hierarki, tugas, dan batasan masing-masing Kepala Daerah tersebut.
Dalam hal Otonomi Daerah dimana kewenangan diberikan kepada daerah, maka wewenang paling tinggi diserahkan kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota, karena langsung berkaitan dengan warga di kota/kabupatennya.
Sedangkan Gubernur sebagai Kepala Daerah tingkat provinsi, bertugas selaku koordinator untuk daerah dalam wilayah kerjanya yang meliputi :

  1. Koordinasi antar wilayah untuk kegiatan sektoral baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
  2. Menjaga dan mengatasi perselisihan antar daerah di wilayah kerjanya.
  3. Pelantikan Bupati/Walikota.
  4. Pembinaan setiap Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam hal pemerintahan.
  5. Pengawasan pelaksaan dari Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD di wilayahnya.
  6. Menyampaikan Laporan pelaksanaan tiap daerah di wilayahnya kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Pemerintah tingkat Provinsi merupakan Jembatan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
  7. Mempertimbangkan penghapusan daerah,pemekaran daerah ataupun penyatuan daerah di wilayahnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Silahkan isi nomor telepon agar kami bisa menghubungi anda atau mengirimkan brosur