Sistem keuangan ini diharap mampu membantu kepala desa

dalam menerapkan tata kelola yang mudah pada setiap sumber penerimaan yang diterima dari pemerintah desa.

Cita-cita setiap desa adalah mampu mengelola pendapatannya dengan terbuka dan juga profesional.

Namun saat ini pengelolaan keuangan yang menggunakan SISKEUDES,

masih dalam tahap pengelolaan dana di suatu desa saja.

Sistem keuangan desa tersebut dibuat dalam rangka menciptakan akuntabilitas, transparansi, kecepatan pelaporan dalam hal keuangan desa yang didukung dengan teknologi berupa sistem yang sudah terintegrasi dengan baik.

Dalam Rangka pemantapan pemahaman kepada aparatur desa / camat / lurah, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (Pusdiklat Pemendagri) akan melaksanakan Pelatihan / Bimtek / Diklat Desa/Lurah/Camat tentang Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis SISKEUDES yang akan diselenggarakan pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Pengelolaan keuangan desa berbasis SISKEUDES sudah diterapkan sejak tahun 2015 hingga sekarang. Karena pemerintah desa sudah mulai mengelola dana yang jumlahnya cukup besar, karena pemerintah pusat menggelontorkan dana yang harus digunakan dalam pembangunan ekonomi serta sarana dan prasarana yang ada di suatu desa.

Dana di suatu desa setiap tahunnya akan bertambah, sebagai contoh di tahun 2017 pemerintah menganggarkan 60 trilyun untuk 74.954 desa di Indonesia.

Namun di tengah kegembiraan seluruh masyarakat yang menerima pasokan dana yang akan berdampak pada hasil pembangunan desa, ada beberapa pihak yang khawatir dengan salah pelaporan yang mungkin dilakukan kepala desa.

Karena kepala desa memiliki peran aktif dalam menerima dana untuk pembangunan desanya, bahkan pemerintah juga ikut khawatir jika kepala desa tidak tahu cara membuat pelaporan keuangan yang benar.

Maka kepala desa bisa saja terkait dengan masalah hukum, dana yang diberikan bisa menjadi bencana bagi desanya bukan menjadi berkah.

Namun kekhawatiran itu memang beralasan karena pemerintah desa belum paham dengan sistem keuangan yang digunakan.

Salah satu langkah yang tepat adalah mengembangkan aplikasi SISKEUDES dengan melakukan kerja sama dengan kementrian dalam negeri. Aplikasi SISKEUDES tersebut dikembangkan sesuai dengan permendagri mengenai pengelolaan keuangan desa.

Aplikasi SISKEUDES

Aplikasi SISKEUDES ini diharapkan dapat membantu kepala desa, dalam memudahkan tata kelola setiap sumber penerimaan yang diperoleh dari pemerintah desa. Hanya dengan sekali saja melakukan entri, maka pemerintah desa dapat menghasilkan suatu laporan atau dokumen yang digunakan untuk tata usaha desa.

Aplikasi SISKEUDES ini berbasis komputerisasi, dengan tampilan yang mudah digunakan aplikasi ini juga dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan implementasi ataupun aplikasi yang digunakan dengan cara manual. Dengan penggunaan yang memiliki kemampuan berbeda-beda, aplikasi ini dibuat dengan internal control sehingga setiap kesalahan dapat diminimalisir.

Aplikasi SISKEUDES ini juga gratis, beberapa laporan yang dihasilkan dari aplikasi SISKEUDES diantaranya dokumen perencanaan, RKP desa, dokumen penganggaran, rincian anggaran belanja, rincian anggaran pendapatan, dokumen tata usaha berupa buku kas umum, buku bank, buku pajak, buku rincian biaya, buku rincian pendapatan, buku kas pembantu kegiatan dan bukti transaksi.

The post Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis SISKEUDES appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).