Bimtek tentang Legal Drafting Training

Perancangan hukum atau disebut juga legal drafting merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam praktik hukum. Legal drafting adalah kombinasi dari dua kata, yakni LEGAL dan juga DRAFTING. Yang dimaksud dengan legal adalah segala sesuatu sesuatu yang berkaitan dengan ketentuan hukum. Untuk drafting sendiri bermakna sebagai sebuah perancangan/pengkonsepan. Legal Drafting dapat diartikan secara singkat […]

Pelatihan / Bimtek Program Inovasi Desa Dalam Memperkuat Produktivitas Pedesaan

Keputusan Menteri Desa (Kemendes), Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No.4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Desa (Kemendes), Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No.48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum PID (Program Inovasi Desa). Keputusan Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia […]

Bimtek Peningkatan Kepemilikan Akta Lahir Melalui Go Digital Serta TTE dan Kartu Identitas Anak (KIA)

Melalui Ditjen (rec.Direktorat Jenderal) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), banyak terobosan serta inovasi yang telah dikembangkan. Di antara Kebijakan tersebut  adalah melalui perbaikan sistem pelaporan yaitu dengan cara meng konversi pelaporan akta-akta kelahiran yang dilakukan secara manual ke dalam SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Dengan cara ini disertai dengan peningkatan kecepatan dan kemudahan yang diterapkan […]

Bimtek Analisis Jabatan (ANJAB) Dan Analisis Beban Kerja (ABK), Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Serta Implementasi Permenpan Nomor 41 Tahun 2018 Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS Di Lingkungan Instansi Pemerintah

Kami dari Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Nasional tentang: “ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK), PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) SERTA IMPLEMENTASI PERMENPAN NOMOR 41 TAHUN 2018 NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PNS DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH” pada:

Pelatihan / Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Planning

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Proses perencanaan pembangunan daerah harus dilakukan secara sistematis dan terarah agar dapat menghasilkan rencana pembangunan daerah yang efektif dan efisien. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah telah mulai menggunakan sistem e-planning untuk membantu proses perencanaan pembangunan […]

Bimtek Strategi Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Evaluasi Pemilihan Penyedia

Pada kondisi prosesi pada evaluasi pemilihan penyedia yang sama-sama kita ketahui bahwa seringkali menimbulkan perbedaan pemahaman didalam tataran praktis lapangan, untuk itu perlu adanya menyusun suatu program yang tujuannya adalah untuk memberikan dan membekali bagi pelaksana pengadaan untuk melakukan tugas memilih penyedia barang/jasa (Barjas). Walaupun kita ketahui bahwa proses pemilihan penyedia, khususnya pada metode evaluasi […]

Bimtek Strategi Pengelolaan Kegiatan yang Bersumber dari Dana Kelurahan

Dengan diterbitkannya peraturan dari Kementerian Dalam Negeri mengenai kebijakan melalui peraturan menteri dalam negeri yakni Permendagri No. 130 / 2018 yang di dalamnya memuat Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Di dalam peraturan tersebut mengatur 2 substansiPokok, yaitu pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagai pedoman […]

Bimtek Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Penegakan hukum adalah suatu proses kegiatan yang di laksanakan oleh penegak hukum, diantaranya adalah Penyidik POLRI dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), Hakim serta Jaksa. Untuk mendapatkan hasil yang baik terhadap penegakan hukum maka setiap tahapan dan proses yan dilalui haruslah dilakukan dengan benar. Di Indonesia / di nusantara ini, kewenangan melakukan penyidikan dimiliki oleh penyidik […]

Bimtek Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD sesuai PP Nomor 12 Tahun 2018 serta Mekanisme dan Tata Cara Pengambilan Sumpah Jabatan

Dengan diundangkan peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagai pengganti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010, maka Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota disusun mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010, harus dirubah dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018. […]