Bimtek Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP

Sosialisasi SAKIP dan Bimbingan Teknis (Bimtek), penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) di lingkungan Pemerintah daerah Provinsi / Kota / Kabupaten. akan dilaksanakan di beberapa daerah. Lokasi Diklat  / Pelatihan / Bimtek Lakip sebagai berikut:

1. JAKARTA (Hotel Ibis Style Jakarta),
2. BALI (Hotel Eden Kuta Bali),
3. LOMBOK (Hotel Bintang Senggigi Lombok),
4. BANDUNG (Hotel Cemerlang Bandung),
5. BATAM (Hotel Pacific Palace Batam),
6. MAKASSAR (Hotel Losari Beach Makassar),
7. YOGYAKARTA (Hotel Pesonna Malioboro Jogja),
8. SURABAYA (Hotel Quest Surabaya),
9. MANADO (Hotel Whizz Prime Manado).

Baca Selengkapnya: BIMTEK EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) / BIMTEK LAKIP

Instansi Yang Wajib Menyusun LAKIP

1. Kementerian /Lembaga;
2. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota;
3. Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. Unit kerja mandiri yang ditetapkan.

Waktu Penyampaian LAKIP

• Kementerian/Lembaga menyampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara PAN dan RB selambat-lambatnya 2,5 (dua setengah) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
• Unit organisasi eselon I dan unit kerja mandiri pada Kementerian/Lembaga disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga diatur tersendiri oleh Menteri/Pimpinan Lembaga;
• Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara PAN dan RB selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
• SKPD dan unit kerja mandiri pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota diatur tersendiri oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Muatan LAKIP

• pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
• realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;
• penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
• pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Fokus Laporan

• Kementerian /Lembaga /Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota melaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome);
• Unit kerja organisasi eselon I pada Kementerian/ Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome) dan atau keluaran (output) penting;
• Unit kerja mandiri lainnya melaporkan pencapaian sasaran strategis yang bersifat keluaran (output) penting dan atau keluaran (output) lainnya.

Baca Juga : BIMTEK LAKIP 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

The post Bimtek LAKIP appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Sedangkan untuk definisi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan adalah wujud dari kewajiban di dalam instansi pemerintahan, untuk memenuhi kewajibannya dan tanggung jawab pada setiap keberhasilan atau kegagalan setiap pelaksanaan misi organisasi. Misi organisasi tersebut berupa komponen satu kesatuan perencanaan strategi, kinerja, serta pengukuran dan laporan kinerja.

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP

Perencanaan strategi yang ada pada komponen misi organisasi tersebut adalah suatu proses yang memiliki orientasi, untuk setiap hasil yang ingin dicapai dalam waktu (sekitar) 1-5 tahun dengan cara yang sistematis dan harus berkesinambungan. Proses tersebut akan menghasilkan rencana strategi yang memuat tujuan, visi, misi, sasaran serta program yang realistis.

Latar Belakang Pentingnya Penyusunan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1. Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan dalam pemerintah yang lebih berdaya guna, lebih berhasil, tepat guna, bersih, serta adanya tanggung jawab yang dirasa penting dalam laporan AKIP.
2. Sebagai pelaksanaan pelaporan AKIP yang perlu dikembangkan dalam sistem AKIP.
3. Sebagai wujud dari tanggung jawab agar visi, misi, dan tujuan instansi pemerintah dapat segera tercapai, hal tersebut tentunya dalam rangka good governance yang sekarang sudah dikembangkan lagi oleh media penanggung jawab LAKIP.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) maka kami akan mengadakan  “Bimtek Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)“ akan diselenggarakan pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Perencanaan kinerja yang baik adalah suatu proses penetapan kegiatan yang dilakukan setiap tahun, serta indikator kinerja yang berdasarkan pada suatu program, kebijakan, serta sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya pada rencana strategi. Kemudian hasil dari proses tersebut akan menghasilkan Rencana Kinerja Tahunan atau RKJ.

Pengukuran Kinerja Yang Menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. IKU di tingkat pemerintah pusat yaitu kementrian negara dan departemen adalah, indikator hasil yang sudah sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsinya.
2. IKU di tingkat eselon I adalah indikator hasil atau keluaran yang setingkat lebih tinggi dari keluaran, setiap unit kerja yang ada di bawahnya.
3. IKU di tingkat eselon II adalah hanya indikator keluaran.

Fungsi Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah :

1. Sebagai media hubungan kerja dalam suatu organisasi.
2. Sebagai media akuntabilitas.
3. Sebagai media informasi untuk umpan balik perbaikan pada kinerjanya.
4. LAKIP dapat menjadi instrumen peningkatan kinerja yang berkesinambungan.

Tujuan Analisis Kinerja

1. Agar bisa mengenali setiap kendala dan hambatan yang dihadapi.
2. Agar bisa menilai efisiensi penggunaan sumber daya yang tepat dalam menghasilkan output.
3. Agar bisa menilai efektivitas pada pencapaian hasil terhadap setiap rencana yang ada.
4. Agar bisa menilai kualitas, apakah telah memenuhi keinginan atau kepuasan stakeholders.

Baca juga:

• Bimtek Lakip 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2013

The post Bimtek Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).