Namun menentukan masa pensiun di kalangan swasta banyak berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara.

Perpedaan dalam menentukan masa pensiun antara swasta dengan ASN antara lain:

1. Untuk perusahaan swasta masa pensiun biasanya didasarkan pada faktor usia, kemampuan dan fisik dari karyawan. Jadi walaupun sudah mencapai usia senja, jika karyawan masih terampil dan kuat, masih bisa tetap bekerja. Sedangkan untuk ASN, meskipun masih cakap, namun jika mencapai batas usia, akan dipensiunkan.
2. Untuk mendapatkan manfaat pensiun dari asuransi untuk karyawan swasta, minimal bekerja adalah 15 tahun dengan menggunakan asuransi seperti BPJS. Sedangkan untuk ASN atau PNS, minimal 20 tahun bekerja sebagai PNS baru bisa mendapatkan manfaat pensiun atau mengajukan pensiun dini.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai hal diatas  kami akan mengadakan Bimtek / Diklat Kepegawaian tentang Strategi Sikap Menghadapi Masa Pra dan Pasca Pensiun Dengan Meningkatkan Wawasan Keterampilan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Baik swasta maupun ASN, tentu dalam masa bekerja mengalami peningkatan kualitas keterampilan dan kemampuan. Namun untuk ASN, sudah bisa dipastikan kapan pensiunnya akan tiba. Yaitu usia 58 tahun untuk eselon III kebawah, sedangkan untuk eselon I dan II (pejabat sederajat) masa pensiun pada usia 60 tahun.

Karena sudah mengetahui kapan masa pensiunnya, maka sebaiknya ASN sudah mempersiapkan diri dari sejak masa pra pensiun (sebelum pensiun), dengan cara meningkatkan keterampilan dan wawasan, agar pada masa purna bekerja (pasca pensiun), para ASN masih bisa tetap berkarya walaupun bukan lagi menjabat di suatu badan pemerintahan.

Persiapan Masa Pensiun Dengan Peningkatan Kualitas Keterampilan dan Wawasan

Agar bisa tetap berkontribusi dalam pembangunan walaupun sudah pensiun, maka diperlukan Strategi Sikap Menghadapi Masa Pra dan Pasca Pensiun Dengan Meningkatkan Wawasan Keterampilan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu:

1. Mengikuti pelatihan-pelatihan secara intensif sesuai dengan latar belakang ilmu maupun pekerjaan yang dilakukan semasa masih menjadi pegawai.
2. Mengikuti perkembangan zaman yang berkaitan dengan jabatan yang pernah dipegang. Misalnya pejabat di Kantor Pajak tetap mengikuti perkembangan pajak yang dinamis seperti perubahan Undang-undang dan sebagainya.
3. Tetap mengembangkan keterampilan dan wawasan sesuai latar belakang bisa menjadi potensi bahwa pejabat tersebut akan di undang menjadi pembicara dalam seminar-seminar misalnya, jadi tidak menutup kemungkinan ASN tetap bisa berkarya setelah masa purna.
4. Merencanakan masa pensiun, apakah nanti akan melanjutkan pekerjaan sebagai wiraswasta (enterpreneur). Jika memiliki rencana seperti itu, Anda bisa mulai belajar mengembangkan wawasan dan keterampilan sesuai bakat untuk dipakai pada saat pensiun nanti.
5. Untuk ASN yang sudah memiliki jaminan hari tua (manfaat pensiun), tentunya akan tetap mendapatkan manfaat tersebut, namun jumlahnya pasti tidak sebesar gaji pada saat bekerja, maka mulailah merencanakan pengeluaran ke depan seperti apa.

Intinya adalah meskipun akan memasuki usia pra dan pasca Pensiun, bukan berarti Anda akan berhenti berkreasi, namun Anda tetap bisa mengembangka kreasi, ide, bakat, wawasan dan kemampuan Anda di masa senja tersebut, bahkan bisa jadi lebih efektif karena tidak terbatas waktu kerja lagi.

The post Pelatihan Strategi Sikap Menghadapi Masa Pra dan Pasca Pensiun Dengan Meningkatkan Wawasan Keterampilan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Untuk meyakinkan bahwa hasil pemeriksaan dan pengawasan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dilakukan Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara hasil yang diperiksa dengan realitas yang terjadi.

Audit kinerja dilakukan secara objektif (berorientasi kepada hasil kerja), berdasarkan aspek ekonomi, efektivitas, dan peraturan atau kebijakan yang dibuat.

Proses Audit Kinerja

Audit Kinerja dilakukan oleh audit eksternal dan audit internal. Audit eksternal adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan audit internal adalah Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan, Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Daerah.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Audit Kinerja  kami akan mengadakan Bimtek / Diklat Kepegawaian tentang Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan pada:

Jadwal Bimtek dan Diklat

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Proses pelaksanaan dari audit kinerja tersebut adalah :

• Perencanaan
  Membuat perencanaan apa saja objek yang akan diaudit. Misalnya proyek pengadaan barang dan jasa, proyek pelebaran jalan raya, dan sebagainya. Lalu direncanakan waktu pelaksanaannya (time table) dan prioritas program yang mana yang akan diperiksa terlebih dahulu.
• Pelaksanaan
  Setelah selesai direncanakan, selanjutnya dilakukan pelaksanaan sesuai skedul dan prioritas yang sudah ditetapkan, dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan seperti bukti pesanan, bukti penerimaan barang, bukti pembayaran, bukti pemakaian dan bukti-bukti lainnya.
• Pelaporan
  Menyusun hasil laporan audit secara sistematis dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya). Setelah laporan disusun, lalu dilaporkan kepada pihak yang meminta atau membutuhkan audit (auditi).
• Tindak Lanjut
  Jika terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan dana, maka dibahas selanjutnya adalah tindakan apa yang akan dilakukan untuk para pemeriksa dan aparatur pengawas tersebut, yang diduga bekerjasama dengan tim pengadaan barang dan jasa.

Atau sebaliknya, jika hasil Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas menunjukkan hasil yang memuaskan, maka tindak lanjut seperti apa yang akan diberikan, apakah kenaikan jabatan, gaji, bonus, promosi atau sebagainya.

Yang melakukan Proses Tindak Lanjut ini adalah pihak auditi (yang meminta dilakukannya audit) atas dasar rekomentasi dari hasil audit tersebut. Jika auditi tidak melakukan Tindak Lanjut, maka pengawasan dalam organisasi tersebut bisa dinilai lemah.

Dalam melakukan audit Kinerja tersebut, tidak boleh dilakukan untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu, atau membawa kepentingan pribadi. Itulah sebabnya memeriksa dan mengawasi segala sesuatu dalam pemerintahan selalu memiliki jenjang atau tahapan yang cukup untuk menghindari hal-hal yang negatif.

Dalam melakukan audit, semua pihak auditor memiliki standard dan dasar hukum. Audit eksternal atau Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit dengan standard yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang melaksanakan audit kerja.

Sedangkan untuk audit internal, menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Nomor : Per/05/M.PAN/03/2008 tentang Standard Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Dengan adanya standard dalam Peraturan tersebut, maka proses audit Kinerja tersebut tidak menyimpang dari hukum dan bisa dijalankan untuk melengkapi fungsi Manajemen dalam suatu organisasi, yaitu :

1. Perencanaan,
2. Pengorganisasian,
3. Pelaksanaan dan
4. Pengawasan.

The post Bimtek Diklat Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Penilaian Prestasi Kerja (PNS) dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Memiliki urutan yang berkaitan satu sama yaitu : terlebih dahulu menyusun SKP yang kemudian diukur hasilnya melalui Penilaian Prestasi tersebut.

Penyusunan SKP dilakukan pada awal tahun anggaran (awal Januari), sedangkan Penilaian Prestasi Kerja tersebut dilakukan pada akhir tahun anggaran (akhir Desember). SKP memiliki kontribusi sebesar 40% untuk melakukan Penilaian, sedangkan 60% adalah Perilaku Kerja Pegawai.

Sistem Penilaian Kinerja, SKP, SOP

Perlu diketahui metode Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) yang sesuai dengan Standar Opersional Prosedur (SOP) SKPD bagi Aparatur Daerah Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seiring makin kokohnya desentralisasi dan otonomi daerah maka diperlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah yang memadai dan salah satu komponen peningkatan kapasitas di daerah adalah Pengembangan SDM atau Diklat bagi pejabat struktural di daerah.

Selain itu sebagai upaya Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Kemudian pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Analisis Beban Kerja (ABK), SKP, SOP dan ASN,  kami akan mengadakan Bimtek / Diklat Kepegawaian tentang Sistem Penilaian Kinerja, SKP, SOP dan Pengembangan Kompetensi ASN pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Aspek-aspek Yang Terdapat Dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Dalam Penyusunan SKP, harus diperhatikan beberapa aspek agar mempermudah menentukan ukuran untuk Penilaiannya di akhir periode. Aspek-aspek tersebut adalah :

1. Kuantitas kerja pegawai, berapa banyak pekerjaan atau uraian jabatan yang harus dikerjakan berdasarkan jumlah. Misalnya pegawai ditugaskan untuk menjalankan proyek pembangunan jalan raya sepanjang 2 km.
2. Kualitas kerja yang harus dicapai atas pekerjaan yang ditugaskan tersebut. Dari contoh diatas misalnya, jalan raya yang dihasilkan adalah kualitas bagus yang daya tahannya bisa dipertanggungjawabkan beberapa tahun ke depan.
3. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh pegawai untuk menjalankan proyek atau pekerjaan tersebut, mulai dari pembuatan desain, pembelian bahan, penggarapan lahan, pembuatan jalan, sampai laporan penyelesaian kegiatan, ukuran waktu sudah diperhitungkan sebagai sasaran.
4. Berapa banyak biaya yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan atau proyek tersebut. Hal ini juga dimasukkan ke dalam sasaran, agar nantinya menjadi dasar penilaian juga.

Perilaku Kerja Pegawai Yang Mempengaruhi Penilaian Prestasi Kerja

60% Penilaian Prestasi Kerja PNS dipengaruhi oleh Perilaku Kerja, yang terdiri dari :

1. Orientasi pelayanan dari PNS, apakah berorientasi kepada masyarakat atau untuk kepentingan pribadi.
2. Integritas seorang PNS yang memperhatikan etika, norma dan nilai-nilai dalam pekerjaan.
3. Komitmen dari PNS untuk mengutamakan kepentingan orang banyak atau masyarakat diatas kepentingan pribadi atau golongannya.
4. Disiplin, sikap yang mutlak dibutuhkan oleh semua kalangan, terutama PNS yang tugas utamanya adalah melayani kepentingan umum atau publik.
5. Kerjasama dengan sesama PNS atau tim, atasan atau bawahan untuk menghasilkan kerja yang efektif dan efisien.
6. Kepemimpinan yang dibutuhkan untuk setiap PNS, bukan hanya yang memiliki jabatan tinggi, tapi juga yang tidak memiliki jabatan. Sifat ini diperlukan dalam hal memotivasi rekan kerja atau bawahan untuk melakukan hal yang positif dan membangun.

Setelah berlangsung selama 1 tahun anggaran, Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tersebut dikombinasikan dengan Perilaku Kerja yang menghasilkan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai, apakah hasilnya Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang atau Buruk.

Hasil Penilaian tersebut bisa dipakai sebagai dasar Penentuan Tugas kedepannya, atau menentukan apakah perlu dilakukan Pelatihan dan semacamnya untuk meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai atau Aparatur Sipil Negara tersebut.

Bimtek Diklat Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Sosialisasi PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil

The post Bimtek Diklat Sistem Penilaian Kinerja, SKP, SOP dan Pengembangan Kompetensi ASN appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Karena dalam melakukan Reformasi tersebut diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang benar-benar berkualitas, jadi dalam menentukan atau menempatkan Aparatur, baik dari segi jumlah maupun kualifikasi yang dibutuhkan.

Pelatihan Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK)

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Penyusunan Analisis Beban Kerja  kami akan mengadakan Bimtek / Diklat Kepegawaian tentang Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Melakukan Analisis Bebab Kerja Secara Efektif

Dalam melakukan Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) agar bisa berjalan efektif dan efisien, tidak salah dalam mengambil kebijakan, diperlukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tentukan atau kumpulkan semua biro ataupun bidang-bidang yang ada dalam organisasi. Misalnya dalam organisasi Kecamatan, semua biro yang ada dibutuhkan dalam Kecamatan harus dikumpulkan dahulu, seperti Bidang Pelayanan Kesehatan, Humas, Hukum, Pembinaan dan sebagainya.
2. Menentukan orang-orang yang akan bertugas melakukan analisis, lalu melakukan pembinaan kepada para analisis tersebut, Bimbingan Teknis kepada setiap UPT (Unit Pelaksana Teknis) sebelum terjun melakukan tugas analisanya.
3. Persiapan melakukan ABK, seperti mempersiapkan kuesioner untuk keperluan survey yang berhubungan dengan uraian jabatan pekerjaan, kualifikasi, dan SOP (Standard Operasional Perusahaan) yang diisi oleh responden.
4. Pengumpulan Data untuk Analisis ABK, seperti semua form yang sudah diisi oleh semua aparatur yang akan mengisi jabatan dalam organisasi tersebut.
5. Mengolah Data tersebut dan mendeteksi apa kekurangan dan kelebihan masing-masing aparatur, apakah sudah sesuai dalam bidangnya, bidang mana yang masih kekurangan Sumber Daya Manusia, dan sebagainya.
6. Mempresentase-kan hasil analisa dan pengolahan data tersebut kepada Pimpinan Organisasi yang mengadakan ABK.
7. Melaporkan hasil ABK tersebut kepada Pimpinan untuk dijadikan dasar kebijakan dalam penempatan aparatur dalam setiap bidang organisasi tersebut.

Alat ukur yang dipakai dalam menganalisa beban kerja adalah Jam Kerja. Setelah diketahui berapa beban kerja, lalu dihubungkan dengan jam kerja, maka akan dihitung berapa tenaga kerja yang dibutuhkan dalam organisasi.

Rumusnya adalah : Beban Kerja = Volume Kerja X Norma Waktu
Sedangkan untuk menghitung Jumlah Kebutuhan Pegawai / Pejabat adalah :
Jumlah Beban Kerja Jabatan
Kebutuhan Pegawai/Jabatan = __________________________
Jam Kerja Efektif per Tahun

Untuk Mengukur Efektifitas Jabatan adalah sebagai berikut :

Jumlah Beban Kerja Jabatan

Efektifitas Jabatan = ______________________________________________
Jumlah pemangku Jabatan X Jam Kerja Efektif per Tahun

Keterangan :
Norma Waktu adalah waktu yang nyata atau realita yang digunakan untuk proses penyelesaian pekerjaan. Jadi tidak dihitung jam istirahat, jam sholat, jam lembur dan sebagainya, dan dihitung berdasarkan tingkat kewajaran.

Norma Waktu tersebut sewaktu-waktu bisa berubah, misalnya dengan adanya Kebijakan pemerintah, atau perubahan Peralatan Kerja yang mempengaruhi jam kerja efektif tersebut. Maka dalam Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) juga wajib memperhatikan dan mengikuti perkembangan zaman.

The post Bimtek Diklat Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Beberapa contoh kasus tindak pidana korupsi tersebut mengindikasikan bahwa bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu dimonitoring. Monitoring ini bertujuan sebagai upaya untuk mencegah berkembangnya aktivitas korupsi diantara para pegawai pemerintah. Oleh karena itu, lembaga pemerintahan perlu mengadakan diklat audit pemeriksa dan pengawasan.

Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Pelaksanaan audit sendiri sebaiknya perlu diterapkan secara ketat dan konsisten. Tujuannya adalah agar pegawai mempunyai pemahaman mengenai aspek hukum yang berhubungan dengan bidang pengadaan barang/jasa. Jadi, melalui pemahaman terhadap aspek ini pegawai diharapkan mampu untuk mengatasi berbagai permasalahan pengadaan barang/jasa di kemudian hari.

Diklat audit bagi pegawai umumnya diadakan oleh jasa konstruksi bagi tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Terdapat banyak sekali materi yang akan dipelajari serta wajib dipahami oleh para pegawai agar pengadaan barang/jasa pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien. Efektivitas dan efisiensi jelas penting guna mewujudkan good governance dalam sistem yang ada.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Kompetensi Jabatan PNS maka kami akan mengadakan Bimtek / Diklat Kepegawaian tentang Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Materi diklat audit pemeriksa dan pengawasan

1. Prosedur penyusunan dokumen lelang/HPS.
2. Proses pemilihan penyedia jasa.
3. Manajemen pelaksanaan kontrak meliputi strategi dalam penyelesaian sengketa.
4. Tata cara penghentian atau pemutusan kontrak sampai gugatan ke pengadilan.

Melalui pemahaman terhadap keempat materi diklat tersebut, para pegawai diharapkan memiliki pengetahuan yang memadai sehingga tidak gentar ketika diintimidasi. Tindakan intimidasi yang dimaksud adalah berupa tuntutan, gugatan serta tekanan/ancaman dari pihak manapun. Disamping memberikan pengetahuan dan membangun mental, terdapat manfaat lain dari kegiatan diklat audit ini.

Manfaat mengikuti diklat audit pemeriksa dan pengawasan

• Memperoleh penjelasan dan pemahaman mengenai pengertian serta bagaimana teknis pelaksanaan audit pengadaan barang/jasa yang efektif. Dalam diklat ini, pegawai akan diberikan contoh-contoh penyimpangan pada tahap pengadaan. Selain itu, pegawai juga akan diajarkan mengenai cara pembuatan laporan audit yang baik dan benar.
• Mendapatkan penjelasan tentang audit pengadaan barang/jasa secara swakelola meliputi jasa pemasokan dan pemborongan pekerjaan konstruksi.
• Menerima penjelasan mengenai pelaksanaan audit pada jasa konsultasi.
• Memperoleh informasi tentang prosedur menyiapkan daftar simak dalam proses audit di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
• Melalui diklat yang diselenggarakan oleh jasa konstruksi bagi tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan maka akan diketahui secara riil bagaimana praktek pengadaan barang dan jasa.
• Memahami hakikat, indikasi dan konsekuensi dari aktivitas persekongkolan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
• Memahami prinsip-prinsip hukum acara perdata dan mampu mengaplikasikannya untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. memahami bagaimana proses gugatan berlangsung hingga mencapai keputusan inkrag.
• Mendapatkan pengetahuan mengenai langkah-langkah untuk menghadapi kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Termasuk memahami berbagai peraturan yang berlaku dan relevan serta modus operasi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa.

The post Diklat / Bimtek Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Bimtek Standard Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Standard Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standard Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan.

Peraturan untuk standard kompetensi tersebut dibuat dengan tujuan :

1. Agar proses pengangkatan PNS dalam jabatan berlangsung secara objektif dan memperhatikan kualitas dari PNS yang bersangkutan;
2. Sebagai pedoman standard kompetensi manajerial di tiap instansi baik pusat maupun daerah, yang memiliki standard yang berbeda-beda; serta
3. Sebagai dasar untuk evaluasi terhadap kinerja kerja PNS di akhir periode.

Kompetensi yang dimaksud adalah keterampilan dan kemampuan kerja dari PNS yang juga mencakup pengetahuan, sikap dan perbuatan dari PNS tersebut.

Proses Penentuan Standard Kompetensi Jabatan

Dalam merumuskan Standard yang akan dipakai untuk mengukur kompetensi terhadap jabatan PNS, maka BKP membentuk satu tim Penyusun Standard Kompetensi Manajerial di tiap daerah baik Pusat, Provinsi dan juga Kabupaten/Kota.

Tim tersebut terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang Sekretaris, dan minimal memiliki 7 orang anggota yang akan bertugas mengumpulkan informasi, menganalisa informasi dan merumuskan standard kompetensi berdasarkan hasil analisa tersebut.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Kompetensi Jabatan PNS maka kami akan mengadakan Bimtek / Diklat Kepegawaian tentang Standard Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Syarat-syarat untuk menjadi Tim Penyusun Standard Kompetensi Manajerial adalah :

1. PNS yang menangani pengelolaan jabatan/standardisasi jabatan dalam struktur pemerintahan.
2. Memiliki latar pendidikan minimal Sarjana S-1
3. Mengikuti bimbingan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan tentang standard kompetensi jabatan di jajaran PNS.
4. Pengalaman kerja dalam mengumpulkan informasi dan analisa tentang jabatan PNS.

Prosedur Dalam Menyusun Standard Kompetensi Jabatan PNS

1. Pengumpulan data struktur organisasi yang menampilkan semua jabatan yang ada dalam struktur tersebut, serta uraian tugas masing-masing jabatan yang terdapat di dalamnya, lalu melakukan analisis jabatan (Anjab).
2. Menemukan visi dan misi dari organisasi / instansi, untuk menentukan standard seperti apa yang diperlukan dalam mencapai visi dan misi tersebut. Jika visi dan misi belum ada, bisa digunakan arah dan kebijakan instansi tersebut yang akan dijalankan.
3. Mengidentifikasi kompetensi manajerial berdasarkan hasil analisa jabatan dengan level yang berbeda-beda tergantung dari jabatannya.
4. Menemukan atau merumuskan Standard Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 3 kategori yaitu :

……… 4.1. Kompetensi Mutlak, yang harus dipenuhi oleh pemangku jabatan yang bersangkutan, dan tidak bisa dilewatkan karena bisa menimbulkan efek tidak efektif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam jabatannya.

……… 4.2. Kompetensi Penting. Hal ini penting dan dibutuhkan, namun jika tidak memiliki kompetensi ini, bisa digantikan dengan kompetensi lainnya. Misalnya seorang Kepala Daerah yang tidak memiliki kompetensi dalam hal Keuangan, bisa digantikan dengan kompetensinya dalam hal Pengaturan Sumber Daya Manusia.

……… 4.3. Kompetensi Perlu. Artinya kompetensi ini sebenarnya perlu, tapi jika tidak dimiliki pun tidak akan mengganggu jalannya organisasi, dengan kata lain kompetensi ini adalah diluar tugas utamanya dalam jabatan yang bersangkutan.

Standard Kompetensi Jabatan ini bersifat dinamis, artinya standard tersebut bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan zaman. Jadi diperlukan pengawasan secara berkala agar bisa memperbaharui standard tersebut jika diperlukan.

The post Bimtek / Diklat Standard Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Bimtek Standard Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) periode 2015 – 2018 diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 mengenai Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Kebijakan dalam membuat Standard Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS dengan cara meningkatkan pelayanan yang baik dalam sistem penggajian tersebut.

Sampai saat ini meskipun gaji dan tunjangan untuk Pegawai Negeri Sipil memang belum diberikan secara layak, meskipun sudah diatas Upah Minimum Regional (UMR). Hal itu berkaitan dengan anggaran yang terbatas.
Penggajian PNS dilakukan berdasarkan golongan yang dimiliki. Setiap golongan memiliki standard yang berbeda. Perbedaan golongan ditentukan dari latar belakang pendidikan dan juga lama masa baktinya. Semakin lama bekerja maka golongannya akan semakin naik, sehingga gaji juga akan mengalami kenaikan.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Dasar Pelaksanaan Mutasi Pegawai  kami akan mengadakan Bimtek / Diklat Kepegawaian tentang Bimtek Standard Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Faktor-faktor Yang Memutuskan Kenaikan Gaji PNS

Dalam menentukan apakah gaji seorang PNS akan naik atau tidak, ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Kenaikan gaji berkala yang terjadi setiap 2 tahun sekali. Jika PNS tersebut sudah bekerja dalam 2 tahun, maka dia berhak mengalami kenaikan gaji.
2. Kenaikan gaji karena Kinerja Kerja yang baik, dan mendapat penghargaan dengan predikat “Sangat Baik” atas hasil kerjanya, maka dia berhak menerima kenaikan gaji.
3. Kenaikan pangkat yang diterima oleh PNS juga secara otomatis akan mengalami kenaikan gaji, karena standard gaji untuk setiap pangkat adalah berbeda. Semakin tinggi pangkat yang dimiliki, maka semakin besar standard gaji yang akan didapatkan.
4. Kenaikan gaji atas Kebijakan Pemerintah atas dasar inflasi yang secara otomatis menaikkan harga bahan pangan di pasaran sehingga membutuhkan kenaikan gaji untuk para PNS, sehingga Pemerintah Pusat mengambil kebijakan untuk menaikkan standard gaji PNS.

Standard Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diperlukan untuk setiap instansi baik di pusat maupun instansi daerah, karena standard tersebut berpengaruh terhadap kinerja dari PNS tersebut.
Dengan adanya standard yang bagus, maka pengaruh terhadap kinerja PNS akan berbanding lurus atau mengikuti peningkatan, yang tentunya akan meningkatkan pembangunan di wilayah yang bersangkutan.
UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Tentang Upah

Dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN ada pengaturan tentang rumusan upah dari PNS. Disitu disebutkan gaji PNS terdiri dari 3 komponen yaitu : Gaji Pokok, Tunjangan Kinerja, dan Tunjangan Kemahalan.

1. Gaji Pokok.
   Jika sebelumnya ditetapkan bahwa Gaji Pokok diberikan berdasarkan masa kerja, maka dalam UU No. 5 Tahun 2014 ini ditetapkan perubahan bahwa Masa Kerja tersebut tidak mempengaruhi standard gaji PNS, melainkan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab dan resiko.
2. Tunjangan Kinerja
   Tunjangan Kinerja akan diberikan sesuai dengan kinerja dari PNS yang bersangkutan.
3. Tunjangan Kemahalan
   Tunjangan yang diberikan pada saat dimana harga kebutuhan mengalami kemahalan atau kenaikan harga secara drastis.

The post Bimtek Standard Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Diklat Sistem Mutasi Kepegawaian

Membahas mengenai Mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) hal ini diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Mutasi pegawai dapat atau sah dilakukan dalam setiap instansi pemerintahan berdasarkan analisis jabatan, sehingga proses mutasi tersebut bisa dilakukan secara objektif dan bukan subjektif.

Dasar Pelaksanaan Mutasi Pegawai

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Dasar Pelaksanaan Mutasi Pegawai  kami akan mengadakan Bimtek / Diklat Kepegawaian tentang Sistem Mutasi Kepegawaian pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Hal-hal yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Mutasi PNS adalah sebagai berikut :

1. Mutasi Pegawai dapat dilakukan antara 1 instansi Pusat, antar instansi pusat, 1 instansi daerah, antar instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah, dan perwakilan Indonesia di luar negeri atau Duta Besar.
   Contohnya adalah mutasi seorang PNS dari Kementrian Perdagangan di mutasi ke Kementrian Pariwisata. Mutasi dari Duta Besar Indonesia untuk Thailand menjadi Duta Besar Indonesia untuk Singapura.
2. Proses mutasi PNS baik di instansi pusat maupun daerah dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang sudah memahami jabatan yang akan dipindahtangankan dan Pegawai yang dimutasi adalah yang berkompeten di bidang yang baru.
3. Jika terjadi Mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam 1 provinsi, mutasi tersebut ditetapkan oleh Gubernur setelah konsultasi dengan Badan Kepegawaian Nasional. Misalnya mutasi Pegawai dari Pemkab Tasik ke Pemkot Bandung, ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat.
4. Proses mutasi antar provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Nasional. Misalnya mutasi Gubernur Jawa Barat menjadi Gubernur Jawa Tengah, ditetapkan oleh Mendagri.
5. Mutasi dari Instansi Pusat ke Daerah, atau sebaliknya mutasi dari Instansi Daerah ke Pusat, ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
6. Mutasi PNS dilakukan dengan objektif sehingga meminimalisasi terjadinya konflik kepentingan, bukan karena sentimen politik atau sebagainya, melainkan karena PNS tersebut dibutuhkan di tempat yang baru.
7. Pembiayaan untuk proses mutasi dibebankan kepada APBN atau APBD. Jika mutasi terjadi di Instansi Pusat, maka dibebankan kepada APBN, namun jika mutasi tersebut terjadi di Instansi Daerah maka biaya dibebankan kepada ABBD.

Syarat Bagi Pegawai Yang Akan Di Mutasi

Sistem Mutasi Kepegawaian yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tersebut diperkuat lagi dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. K. 26-30/V.100-2/99 yang menegaskan bahwa semua proses mutasi atas persetujuan Badan Kepegawaian Nasional.

Hal itu ditetapkan agar tidak terjadi proses mutasi secara subjektif, terutama di jajaran Instansi Pemerintah Daerah, hal ini sering terjadi, karena di daerah banyak posisi dan jabatan diberikan kepada seseorang berdasarkan hubungan baik.

Untuk mencegah hal tersebut diatas, maka dibutuhkan beberapa syarat dalam menerapkan Sistem Mutasi Kepegawaian, yaitu :

• Kompetensi atau kemampuan kerja dari personil yang akan dimutasi. Jika PNS memiliki kemampuan yang lebih baik, maka dia berpotensi dimutasikan ke jenjang yang lebih tinggi.
• Minimum golongan yang dibutuhkan, misalnya mutasi pegawai menjadi Golongan IV maka dibutuhkan minimum golongan sebelumnya adalah IIIb.
• Prestasi Kerja, misalnya seorang walikota yang memiliki prestasi, bisa berkesempatan dimutasikan ke tingkat Provinsi.
• Peringkat Jabatan yang tidak melompat terlalu jauh, misalnya dari Staf biasa menjadi Kepala Daerah.
• Kebutuhan Instansi yang bersangkutan.

The post Diklat / Bimtek Sistem Mutasi Kepegawaian appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Bimtek Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU RI No 5 Tahun 2014

Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU RI No. 5 Tahun 2014

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan pengertian ASN  (Aparatur Sipil Negara) :
– Statusnya adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan pegawai pemerintahan.
– Bekerja pada instansi pemerintahan, baik itu Kantor Kepala Daerah, Lembaga Pemerintahan, Dinas-dinas seperti Dinas Pekerjaan Umum, dan sebagainya, dan bekerja berdasarkan Kontrak (Pegawai Kontrak).
– Diangkat oleh Pembina Kepegawaian
– Menjalankan tugas pemerintahan atau tugas negara lainnya, yang ditetapkan bersamaan dengan surat pengangkatannya
– Digaji berdasarkan standard gaji yang ditetapkan dalam undang-undang, sesuai dengan pangkat dan jabatannya.

Menindaklanjuti Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut PP ini, pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. “Pangkat sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas bagi PNS,” bunyi Pasal 46 ayat (2) PP tersebut.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN)  kami akan mengadakan Bimtek / Diklat Kepegawaian tentang Impementasi Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU RI No. 5 Tahun 2014 Pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Pembagian Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pembagian jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU RI No. 5 Tahun 2014 memiliki 3 jenis jabatan yang diberikan berdasarkan kemampuan dan keahlian masing-masing pegawai, yaitu :

1. Jabatan Administrasi, yang terbagi menjadi :

1.1. Jabatan Administrator, Aparatur Sipil Negara yang mengatur suatu kegiatan secara administratif, memikirkan sarana dan prasarana serta pelaksana yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, atau bisa diistilahkan sebagai Event Organizer.

1.2. Jabatan Pelaksana, yaitu Aparatur Sipil Negara yang bertugas melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan dan diatur oleh Jabatan Administrator, atau disebut dengan Bagian Lapangan.

1.3. Jabatan Pengawas, yaitu Aparatur Sipil Negara yang mengawasi dan memeriksa kegiatan yang sudah direncanakan oleh Administrator dan sedang dilaksanakan oleh Pelaksana, agar berjalan dengan peraturan, sampai kegiatan tersebut selesai.

2. Jabatan Fungsional, yang dipercayakan kepada Aparatur sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya masing-masing, terbagi menjadi 2 bagian yaitu :

2.1. Jabatan fungsional keahlian, yang diberikan kepada Aparatur dalam keahlian tertentu, misalnya arsitek. Dan dibagi menjadi 4 tingkatan yaitu : ahli utama, ahli madya, ahli muda dan ahli pratama.

2.2. Jabatan fungsional ketrampilan, diberikan kepada Aparatur yang memiliki ketrampilan tertentu, seperti bidang Keuangan. Jabatan ini juga terbagi menjadi 4 tingkatan yaitu penyelia, mahir, terampil dan pemula.

3. Jabatan Pimpinan Tinggi, yang bertugas memotivasi dan membimbing setiap Aparatur Sipil Negara, dengan masa jabatan paling lama 5 tahun, dan dapat diperpanjang jika Pimpinan tersebut memiliki kinerja yang baik selama masa jabatannya terdahulu.

Jabatan Pimpinan Tinggi ini terbagi atas 3 tingkatan, yaitu :

3.1. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama yang dipercayakan kepada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian.

3.2. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, seperti Sekjen Kementrian, Sekretaris Kementrian, Sekjen Kesekretariatan Lembaga Negara, Dirjen, Deputi, Inspektur Jenderal, Inspektur Utama dan sebagainya. Contoh pada jabatan ini adalah Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak dan sebagainya.

3.3. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, seperti : Direktur, Kepala Biro, Asisten Deputi, Sekretaris Inspektorat Jendral, Sekretaris Kepala Badan, Kepala Pusat, Inspektur, Asisten Sekretariat Daerah Provinsi, dan lain-lain.

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Utama, dilakukan di tingkat Nasional, sedangkan Jabatan Pimpinan Pratama dilakukan pada tingkat antar kabupaten atau kota dalam 1 Provinsi.

Pemilihan Aparatur untuk Posisi Jabatan Pimpinan Tinggi tersebut dilakukan dengan sistem persaingan terbuka, dengan menentukan syarat-syarat tertentu seperti kualifikasi, rekam jejak jabatan, integritas, latar belakang pendidikan dan sebagainya.

The post Bimtek Impementasi Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU RI No. 5 Tahun 2014 appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil

Analisis Jabatan atau disebut (ANJAB) bagi pegawai negeri sipil (PNS) adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data jabatan / proses pencatatan data jabatan yang menjadi informasi jabatan sebagai wujud pendayagunaan aparatur.

Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil

Selain itu Anjab dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mempelajari dan menyimpulkan keterangan / fakta yang berkaitan dengan jabatan secara teratur dan sistematis. Sedangkan Teknik Anjab sendiri merupakan suatu bentuk proses dimana sejumlah pekerjaan yang dibagikan kepada aparatur untuk menentukan tugas dan tanggungjawab yang berkaitan dengan pekerjaan, persyaratan apa saja yg harus dipenuhi dimana pekerjaan tersebut dilakukan kapabilitas personal yang diisyaratkan untuk mencapai kinerja yang maksimal.

Tujuan analisis jabatan diantaranya adalah untuk menyediakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam menghadapi perkembangan ekonomi, untuk memecahkan masalah mengenai kepegawaian khususnya yang berkaitan dengan tugas yang harus dilakukan oleh pekerja pada perusahaan tersebut.

Bimtek Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk meningkatkan pemahaman mengenai Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil maka kami akan mengadakan pelatihan di Bidang Materi Kepegawaian dengan tema ” Bimtek / Diklat Analisis Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) “, pelatihan analisis jabatan akan dilaksanakan pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Catatan:

1. Informasi Bimtek Analisis Jabatan PNS dan Bimtek Analisis Beban Kerja, Bimtek ANJAB Dan ABK.
2. Bimtek Anjab Di selenggarakan di Bali, Bandung, Batam, Jakarta, Lombok, Makassar, Surabaya dan dibeberapa kota-kota besar lainnnya
3. Baca juga Bimtek PNS, ContohContoh ANJAB, Diklat AnalisisJabatan, DiklatANJAB Dan ABK, LatarBelakang ANJAB-ABK, Materi DiklatAnalisis Jabatan, Diklat Kepegawaian, Peraturan TentangAnalisis Jabatan, Permenpan RB Tentang Analisis BebanKerja, Permenpan Tentang AnalisisBeban Kerja, Tujuan ANJAB Dan ABK, UndangUndang TentangAnalisisJabatan.
4. Baca juga Bimtek Administrasi dan Diklat Manajemen Kepegawaian, Jadwal Bimtek Kepegawaian 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, Jadwal Diklat BKN

The post Bimtek Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).