Keputusan Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah (PID) Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019.

Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Inovasi Desa Tahun 2019

komponen pelaksanaan PID tahun 2019 tahun sebelumnya meliputi:

PPID, yaitu kegiatan dokumentasi, pertukaran serta penyebarluasan praktek pembangunan, Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) dan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) hal ini ditujukan agar masyarakat di desas memperoleh keterampilan serta pengetahuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan akses pendidikan dan kesehatan di desa.

Dalam rangka memantapkan pemahaman aparatur desa mengenai Program Inovasi Desa, maka kami Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) akan menyelenggarakan Bimtek dengan tema “Program Inovasi Desa Dalam Mendorong Dan Memperkuat Produktivitas Pedesaan” pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

The post Pelatihan / Bimtek Program Inovasi Desa Dalam Memperkuat Produktivitas Pedesaan appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Di dalam peraturan tersebut mengatur 2 substansiPokok, yaitu pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagai pedoman pengelolaan kegiatan yang bersumber dari dana kelurahan.

Kegiatan pembangunan sarana dan prasaranan kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan .

Sedangkan yang ada di kelurahan dalam hal ini untuk pemberdayaan masyarakatnya, digunakan dalam rangka peningkatan kapasitas serta kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi sumber daya sendiri.

Permendagri Nomor 130 Tahun 2018

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana yang dimaksudkan didalam Permendagri No.130 diatas adalah: pengelolaan kegiatan untuk pelayanan kesehatan masyarakat; pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah; pendidikan dan kebudayaan: Trantibum dan Linmas; lembaga kemasyarakatan; penguatan kesiap siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa.

Dalam rangka membekali dan meningkatkan kemampuan atas Kinerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa, kami dari Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) akan menyelenggarakan

” Bimtek Strategi Pengelolaan Kegiatan yang Bersumber dari Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Permendagri No. 130 Tahun 2018” pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Baca : Pedoman pengelolaan kegiatan yang bersumber dari dana kelurahan untuk tahun anggaran 2019

The post Bimtek Strategi Pengelolaan Kegiatan yang Bersumber dari Dana Kelurahan appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Adapun maksud ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 44 tahun 2016 adalah dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa yang berdasarkan asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah Daerah Provinsi (Pemrov) dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pemkab/kot) kepada Desa.

Sedangkan tujuan ditetapkannya PERMENDAGRI No. 44 tahun 2016 adalah untuk mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa. Meliputi pelaksanaan Pembangunan Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa.

Pelatihan / Bimtek Percepatan Penataan Kewenangan Desa

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Kewenangan Desa berdasarkan PERMENDAGRI No. 44 tahun 2016 maka kami Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) akan menyelenggarakan Bimtek tentang “PERCEPATAN PENATAAN KEWENANGAN DESA ” yang akan diselnggarakan pada: 

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Baca : Info Bimtek Desa

The post Percepatan Penataan Kewenangan Desa appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Oleh karnanya Pemerintah sekarang ini sering mendorong berbagai upaya dan usaha agar disetiap Desa

dapat membangun dan mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dengan tujuan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan rumah tangga.

Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Dalam hal ini pemerintah juga telah mengapresiasi agar bisa memajukan Usaha Ekonomi Produktif masyarakat dengan cara memanfaatkan sumber pendanaan dana desa sebagai Penetapan prioritas Dana Desa berdasarkan ketentuan permendes No. 04 Tahun 2017.

Oleh karna itu untuk meningkatkan kompetensi wawasan, Attitude, Knowledge  serta Skill para kepala desa beserta perangkatnya, Para Pembina dan pengawasan masyarakat Desa, Lurah, Camat, BPMPD danTapem.

Desa dapat berinovasi dan desa dapat memetakan produk unggulannya. Desa juga dapat memetakan kelebihan Sumberdaya Alam Wilayah desannya masing-masing dan kemudian menyusun langkah-langkah di dalam pengembangannya.

Pemasarannya yg di dukung permodalan yang mudah, murah cepat sehingga hasilnya secara nyata akan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarganya, sehingga akan dapat membantu mempercepat proses kemandirian masyarakat di wilayah Desa masing- masing.

Berkaitan dengan hal diatas, kami akan menyelenggarakan Bimtek dan Diklat tentang

“Strategi dalam Meningkatan Dan Mengembangan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa“ yang akan diselenggarakan pada:

Jadwal Bimtek dan Diklat

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

The post Bimtek / Diklat Peningkatan Dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Pengelolaan keuangan desa saat ini hal yang sangat urgen dan sensitive pada pemerintahan desa. Sehingga perlu diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi penyelewengan. Biasanya masalah keuangan desa selalu menjadi sorotan baik bagi masyarakat maupun oleh lembaga lainnya yang terkait dengan pemerintahan desa. Khusunya yang bersangkutan dengan pengawasan dana desa.

Dalam hal ini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memiliki tugas mengawal agar Pengelolaan keuangan negara termasuk di dalamnya pengelolaan dana desa harus bersifat transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan desa harus taat kepada peraturan perundang-undangan dan pengelolaan keuangan desa juga harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam rangka membekali dan meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dibidang penyusunan Rencana Kerja Anggaran Desa, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, kami dari Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) akan menyelenggarakan Bimtek / Diklat / Pelatihan Desa/Lurah/Camat tentang ” Implementasi Perubahan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes) Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 serta Strategi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa terkait Pemeriksaan BPK” pada:

Jadwal Bimtek dan Diklat

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Definisi pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa

Azas Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

1. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
2. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

Kepala Desa Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

• Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
  Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
• PPKD terdiri atas: Sekretaris Desa; Kaur dan Kasi; dan Kaur Keuangan.

Sekretaris Desa Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

1. Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator PPKD.
2. Sekretaris Desa mempunyai tugas:

• mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
• mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
• mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
• mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
• mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
• mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Sekretaris Desa juga mempunyai tugas:

• melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
• melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
• melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Kaur Keuangan dan Bendaharawan Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan; Kaur keuangan mempunyai tugas:

• menyusun RAK Desa; dan
• melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.

Pelaksana Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran dan Kaur dan Kasi mempunyai tugas:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
4. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa

Belanja Desa Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

Belanja Desa, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas bidang:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Klasifikasi belanja dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

Jenis Belanja Desa Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

Belanja Pegawai ; Belanja Barang/Jasa; Belanja Modal; dan Belanja Tak Terduga.

Pembiayaan Desa Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018
Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

– Penerimaan Pembiayaan; dan
– Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, mencakup:

– SiLPA tahun sebelumnya;
– Pencairan Dana Cadangan; dan
– Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari:

-Pembentukan Dana Cadangan; dan
-Penyertaan Modal

Pelaksanaan Rekening Kas Desa Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.
2. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
   Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
3. Rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.

Penatausahaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
2. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
3. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.

Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:

1. buku pembantu bank, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa
2. buku pembantu pajak, merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak
3. buku pembantu panjar, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar

Pertanggungjawaban Keuangan Desa Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

1. (Pasal 71) Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
2. (Pasal 71) Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.
3. (Pasal 72) Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
4. (Pasal 72) Informasi paling sedikit memuat:
   -laporan realisasi APB Desa;
   -laporan realisasi kegiatan;
   -kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
   -sisa anggaran; dan
   -alamat pengaduan.

The post Implementasi Perubahan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes) Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

RPJMDesa adalah rencana pembangunan dalam waktu 6 tahun, yang sesuai dengan rentang kekuasaan seorang kepala desa di dalam sekali masa kekuasaan. Beberapa hal yang harus dijelaskan di dalam RPJMDesa yaitu apa saja yang harus dicapai, serta bagaimana caranya mencapai.

Selain RPJMDesa, pemerintah desa juga harus menyusun RKPDesa yang berlaku selama 1 tahun. Namun RKPDesa ini juga harus sesuai dengan RPJMDesa, dan biasanya RKPDesa dibuat pada bulan Juli dan ditetapkan maksimal di bulan September pada tahun berjalan. Pembuatan RPJMDesa dan RKPDesa ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Dalam Rangka pemantapan pemahaman kepada aparatur desa / camat / lurah, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (Pusdiklat Pemendagri) akan melaksanakan Pelatihan / Bimtek / Diklat Desa/Lurah/Camat tentang Pembuatan RPJMDesa Dan RKPDesa yang akan diselenggarakan pada:

Jadwal Bimtek dan Diklat

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Beberapa Langkah Yang Harus Dilakukan Dalam Menyusun RPJMDesa

1. Pertama-tama harus ditetapkan ke dalam surat keputusan desa dari setiap pembina yang meliputi kepala desa, sekretaris desa, ketua LPMD, anggota LPMD, KPMD, dan masyarakat perwakilan dari kelompok masyarakat lainnya. Jumlah tim ini biasanya sekitar 7-11 orang, yang harus menyertakan seorang perempuan di dalamnya.
2. Lalu melakukan penyelarasan dengan arah kebijakan kabupaten atau kota, namun sebelum menyusun isi RPJMDesa seluruh tim yang terlibat harus memahami lebih dahulu kebijakan di setiap pemerintah kabupaten. Hal itu bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih RPJMDesa dan atau ketidaksesuaian yang ada di dalamnya.
3. Mengkaji kondisi desa dengan cara menyelaraskan data di desa, panggilan aspirasi ini dapat dicapai melalui musyawarah di tingkat dusun dengan menyusun laporan atas proses pembacaan pada kondisi ini.
4. Penyusunan rencana pembangunan desa dapat dilakukan melalui musyawarah desa.
5. Melaporkan hasil kajian kondisi desa.
6. Memprioritaskan rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 tahun.
7. Rencana pelaksana kegiatan desa akan dilaksanakan oleh perangkat desa, setiap unsur di masyarakat desa, kerja sama antar desa dan kerja sama antar pihak ketiga.
8. Mulai menyusun RPJMDesa.
9. Menyusun rencana pembangunan desa lewat musyawarah perencanaan pembangunan desa.
10. Menyempurnakan penetapan rancangan RPJMDesa.

Langkah Yang Harus Dilakukan Dalam Menyusun RKPDesa

1. Menyusun perencanaan pembangunan desa dilakukan melalui musyawarah desa.
2. Membentuk tim penyusunan RKP.
3. Menyelaraskan setiap program atau kegiatan yang masuk ke desa.
4. Mencermati ulang dokumen RPJMDesa.
5. Mulai menyusun rancangan RKPDesa.
6. Menyusun RKPDesa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa.
7. Menetapkan RKPDesa.
8. Merubah RKPDesa.
9. Mengajukan daftar usulan RKPDesa.

RPJMDesa memuat visi dan misi setiap kepala desa serta apa yang akan dikerjakan kepala desa tersebut selama ia memimpin di suatu desa. Di dalam RPJMDesa juga terdapat suatu kebijakan dalam hal pembangunan desa, rencana kegiatan yang meliputi penyelenggaraan setiap pemerintahan di suatu desa, dan masih banyak lagi.

The post Bimtek Diklat Pembuatan RPJMDesa Dan RKPDesa appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Berdasarkan undang-undang No.6 Tahun 2014 mengenai desa, pemerintah daerah harus mengawasi pengelolaan dan manajemen keuangan desa serta daya guna mengenai aset desa. Hal itu dilakukan dalam rangka pembinaan serta pengawasan yang ditujukan kepada pemerintahan desa. Berdasarkan peraturan pemerintah aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa.

Selain itu Pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan tentang Aset Desa. Aset Desa ini diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 tahun 2016 yang diterbitkan pada 15 Januari 2016.

Dalam Rangka pemantapan pemahaman kepada aparatur desa / camat / lurah, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (Pusdiklat Pemendagri) akan melaksanakan Pelatihan / Bimtek / Diklat Desa/Lurah/Camat tentang Manajemen Aset Desa yang akan diselenggarakan pada:

Jadwal Bimtek dan Diklat

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Maksud Dan Tujuan Dibuatnya Pengelolaan Aset Desa

1. Untuk mengamankan aset desa
2. Menyeragamkan sistem dan prosedur dalam pengelolaan aset desa
3. Untuk memberikan jaminan mengenai kepastian hukum dalam hal pengelolaan aset
4. Mengoptimalkan pemanfaatan dalam hal aset desa
5. Menunjang kelancaran pelaksanaan dalam hal menyelenggarakan pemerintah desa
6. Untuk mewujudkan akuntabilitas dalam hal pengelolaan aset desa
7. Untuk mewujudkan dalam pengelolaan aset desa yang tertib, efektif dan juga efisien
8. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan aset desa

Manajemen aset desa

Biasanya akan dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, serta kepastian dalam nilai ekonomi. Pengelolaan aset desa ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan desa, lalu dibahas oleh kepala desa bersama badan permusyawaratan desa berdasarkan tata cara dalam pengelolaan.

Biaya untuk mengelola aset desa akan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja desa. Aset desa juga akan dikelola oleh pemerintah pemerintah desa kemudian dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan setiap penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan dalam pembangunan desa, serta pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan di masyarakat desa.

Perencanaan kebutuhan pada aset desa nantinya akan disusun ke dalam rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja desa, sesuai dengan kewenangannya dalam memperhatikan persediaan barang milik desa yang ada. Serta harus mengacu kepada perencanaan pembangunan di sebuah desa atau kabupaten.

Pengelolaan barang milik desa menjadi unsur yang penting di dalam pemerintahan desa, karena aset desa adalah barang yang vital dalam menunjang operasional jalannya suatu pemerintahan desa. Selain itu barang milik desa ini juga akan dicantumkan ke dalam laporan keuangan, yang jika pengelolaannya tidak efektif maka akan ada penyimpangan yang merugikan desa.

Untuk mendapatkan tata kelola yang baik, pengelolaan aset desa tersebut harus dilaksanakan dengan baik mulai dari perencanaan serta penganggaran barang milik desa. Sehingga sumber daya manusia yang kompeten sangat diperlukan dalam pengelolaan aset desa tersebut. Selain itu diperlukan satu mekanisme yang mungkin untuk sebuah desa dalam memiliki aset yang dibutuhkan.

The post Bimtek Diklat Manajemen Aset Desa appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Sistem keuangan ini diharap mampu membantu kepala desa

dalam menerapkan tata kelola yang mudah pada setiap sumber penerimaan yang diterima dari pemerintah desa.

Cita-cita setiap desa adalah mampu mengelola pendapatannya dengan terbuka dan juga profesional.

Namun saat ini pengelolaan keuangan yang menggunakan SISKEUDES,

masih dalam tahap pengelolaan dana di suatu desa saja.

Sistem keuangan desa tersebut dibuat dalam rangka menciptakan akuntabilitas, transparansi, kecepatan pelaporan dalam hal keuangan desa yang didukung dengan teknologi berupa sistem yang sudah terintegrasi dengan baik.

Dalam Rangka pemantapan pemahaman kepada aparatur desa / camat / lurah, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (Pusdiklat Pemendagri) akan melaksanakan Pelatihan / Bimtek / Diklat Desa/Lurah/Camat tentang Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis SISKEUDES yang akan diselenggarakan pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Pengelolaan keuangan desa berbasis SISKEUDES sudah diterapkan sejak tahun 2015 hingga sekarang. Karena pemerintah desa sudah mulai mengelola dana yang jumlahnya cukup besar, karena pemerintah pusat menggelontorkan dana yang harus digunakan dalam pembangunan ekonomi serta sarana dan prasarana yang ada di suatu desa.

Dana di suatu desa setiap tahunnya akan bertambah, sebagai contoh di tahun 2017 pemerintah menganggarkan 60 trilyun untuk 74.954 desa di Indonesia.

Namun di tengah kegembiraan seluruh masyarakat yang menerima pasokan dana yang akan berdampak pada hasil pembangunan desa, ada beberapa pihak yang khawatir dengan salah pelaporan yang mungkin dilakukan kepala desa.

Karena kepala desa memiliki peran aktif dalam menerima dana untuk pembangunan desanya, bahkan pemerintah juga ikut khawatir jika kepala desa tidak tahu cara membuat pelaporan keuangan yang benar.

Maka kepala desa bisa saja terkait dengan masalah hukum, dana yang diberikan bisa menjadi bencana bagi desanya bukan menjadi berkah.

Namun kekhawatiran itu memang beralasan karena pemerintah desa belum paham dengan sistem keuangan yang digunakan.

Salah satu langkah yang tepat adalah mengembangkan aplikasi SISKEUDES dengan melakukan kerja sama dengan kementrian dalam negeri. Aplikasi SISKEUDES tersebut dikembangkan sesuai dengan permendagri mengenai pengelolaan keuangan desa.

Aplikasi SISKEUDES

Aplikasi SISKEUDES ini diharapkan dapat membantu kepala desa, dalam memudahkan tata kelola setiap sumber penerimaan yang diperoleh dari pemerintah desa. Hanya dengan sekali saja melakukan entri, maka pemerintah desa dapat menghasilkan suatu laporan atau dokumen yang digunakan untuk tata usaha desa.

Aplikasi SISKEUDES ini berbasis komputerisasi, dengan tampilan yang mudah digunakan aplikasi ini juga dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan implementasi ataupun aplikasi yang digunakan dengan cara manual. Dengan penggunaan yang memiliki kemampuan berbeda-beda, aplikasi ini dibuat dengan internal control sehingga setiap kesalahan dapat diminimalisir.

Aplikasi SISKEUDES ini juga gratis, beberapa laporan yang dihasilkan dari aplikasi SISKEUDES diantaranya dokumen perencanaan, RKP desa, dokumen penganggaran, rincian anggaran belanja, rincian anggaran pendapatan, dokumen tata usaha berupa buku kas umum, buku bank, buku pajak, buku rincian biaya, buku rincian pendapatan, buku kas pembantu kegiatan dan bukti transaksi.

The post Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis SISKEUDES appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Swakelola itu sendiri memiliki definisi Swakelola adalah suatu kegiatan dalam bidang penyediaan barang/jasa yang mana kegiatannya tersebut

direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh penanggung jawab anggaran.

Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 yang selanjutnya disebut Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 dan perubahannya

Pada dasarnya diberlakukan dengan maksud agar menjadikan pedoman bagi Bupati/Walikota untuk menyusun Peraturan Bupati/Walikota berikut petunjuk pelaksanaannya mengenai Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang bersumber dari APBDesa dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat

Organisasi pengadaan barang/jasa di desa dengan swakelola meliputi

PA/KPA, PPK, ULP atau pejabat pengadaan/tim pengadaan, dan panitia atau pejabat dalam penerimaan hasil pekerjaan. Pelaksanaan swakelola dalam instansi pemerintah dapat dilakukan jika salah satu jenis pekerjaan tersebut memang bisa dilakukan dengan cara swakelola.

Dalam Rangka pemantapan pemahaman kepada aparatur desa / camat / lurah, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (Pusdiklat Pemendagri) akan melaksanakan Pelatihan / Bimtek / Diklat Desa/Lurah/Camat tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa Dengan Swakelola yang akan diselenggarakan pada:

Jadwal Bimtek dan Diklat

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Harus Ditetapkan Dalam Kerangka Acuan Kerja

1. Uraian kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan yang terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, metode pelaksanaan dan jumlah tenaganya, serta bahan dan peralatan yang diperlukan.
2. Jadwal pelaksanaan, meliputi waktu dimulainya pekerjaan sampai berakhirnya pekerjaan tersebut, rencana kerja dalam di setiap bulannya, rencana kerja setiap minggu dan rencana kerja setiap hari.
3. Produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan.
4. Rincian biaya kegiatan yang termasuk pada kebutuhan dana untuk sewa atau nilai kontrak pekerjaan yang berhubungan dengan penyediaan barang/jasa.

Banyak sekali kendala yang dihadapi saat membuat pengadaan barang/jasa, salah satunya adalah penggunaan anggaran dalam pengadaan barang/jasa di pemerintah dilakukan tanpa pemahaman yang baik.

Sehingga pada saat pelaksanaan pekerjaannya, seseorang menjadi kebingungan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan.

Menurut aturan undang-undang

Menurut aturan undang-undang, salah satu pengguna anggaran harus menetapkan cara pengadaan barang/jasa. Apakah akan dilakukan dengan cara swakelola atau hanya melalui penyedia barang/jasa.

Penetapan ini seharusnya menjadi bagian dari rencana umum di dalam suatu pengadaan yang disusun sebelum mulai dilakukan penyusunan dokumen anggaran.

Hal itu dikarenakan oleh pengguna anggaran yang seharusnya lebih memahami kekuatan sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa.

Swakelola berarti bersifat mandiri dan dikerjakan oleh sendiri, sehingga tidak dilakukan oleh penyedia barang/jasa. Sebagai contoh, sebuah sekolah diberi dana oleh APBN dan APBD untuk pengadaan meubeulair di sekolah.

Setelah itu kepala sekolah mencairkan dana tersebut, kemudian mengambil dana tersebut untuk kemudian dipakai untuk membeli meubeulair langsung ke tempat penjualnya. Dengan demikian disebut pengadaan barang/jasa dengan swakelola, namun sebenarnya hal itu bukan swakelola karena sekolah masih memakai jasa penyedia barang/jasa yaitu penjual meubeulair.

Maka dari itu suatu pekerjaan yang dilakukan dengan cara swakelola harus memenuhi persyaratan seperti, operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung dari masyarakat setempat.

Sehingga jika beberapa syarat atau kondisi sudah terpenuhi, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan cara swakelola yang di dalamnya terdapat penyedia barang/jasa.

Misalnya dalam penyelenggaraan diklat, semuanya dilaksanakan dengan cara swakelola namun jika penyelenggara memerlukan jasa katering maka hal itu tetap memerlukan penyedia barang/jasa.

The post Bimtek Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Dengan Swakelola appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Karakter Penting Dalam Kepemimpinan Kepala Desa

1. Kepemimpinan kepala desa harus memiliki suatu inovatifprogretif dan harus pro pada setiap perubahan. Di setiap desa selalu ada kepala desa yang relatif muda serta memiliki pendidikan yang tinggi atau sarjana. Di antara mereka pasti banyak yang haus akan adanya perubahan sehingga menampilkan sikap yang inovatif-progresif.
   Biasanya mereka bukan orang yang antidemokrasi, sebaliknya mereka memberi ruang politik untuk pertumbuhan yang transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Mereka juga memiliki kesadaran bahwa setiap kepala desa, memiliki komitmen terhadap nilai baru yang menjadi sumber legitimasi untuk kekuasaan yang dimilikinya.
2. Kepemimpinan yang absah secara sosial dan politik menjadi elemen yang paling dasar dalam kepemimpinan seorang kepala desa. Jika seorang kepala desa tidak memiliki sikap yang absah atau legitimate, maka kepala desa tersebut akan sulit mengambil inisiatif fundamental. Biasanya masyarakat desa menilai legitimasi seorang kepala desa dari dimensi moralitas dan kinerjanya.
   Prosedur demokratis serta legitimasi ini biasanya terlihat pada saat pemilihan kepala desa. Pada saat pemilihan kepala desa tersebut biasanya pemenang adalah yang memiliki modal politik dan modal sosial, bukan kepada modal ekonomi atau karena memiliki jumlah uang yang banyak.
3. Akuntabilitas kepala desa adalah jantung kepemimpinan di dalam demokrasi desa, sehingga kepemimpinan yang baik adalah yang bersandar kepada nilai serta mekanisme akuntabilitas. Undang-undang desa menegaskan bahwa akuntabilitas dalam pemerintah desa adalah salah satu asas yang penting di dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Dalam Rangka pemantapan pemahaman kepada aparatur desa / camat / lurah, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (Pusdiklat Pemendagri) akan melaksanakan Pelatihan / Bimtek / Diklat Desa/Lurah/Camat tentang Kepemimpinan Kepala Desa yang akan diselenggarakan pada:

Jadwal Bimtek dan Diklat

Asas tersebut yang akan menentukan segala kegiatan dan hasil akhir kegiatan di suatu desa, yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ketentuan normatif di suatu desa adalah pintu masuk yang membutuhkan akuntabilitas agar akuntabilitas tersebut tidak hanya dipahami tapi juga dipraktekkan.

Tugas dan kewajiban seorang kepala desa adalah memimpin setiap penyelenggaraan di dalam pemerintahan desa. Namun dalam menyelenggarakan kegiatan di suatu desa kepala desa tentu tidak bekerja sendiri, karena kepala desa juga memerlukan partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk mensukseskan setiap program pembangunan yang ada di suatu desa.

Kepala desa juga berperan penuh dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di dalam sebuah partisipasi program-program yang ada di desa tersebut. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tersebut harus dilakukan oleh kepala desa dengan cara melakukan pendekatan terhadap setiap warganya.

Figur seorang kepemimpinan kepala desa juga harus memberi nilai positif bagi setiap warganya, dan bukan hanya sebuah pencitraan yang dilakukan pada saat menjelang pemilu saja. Seorang kepala desa harus memiliki loyalitas serta kemampuan dalam memimpin masyarakat.

The post Bimtek Diklat Kepemimpinan Kepala Desa appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).