Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 dijelaskan bahwa BLU / BLUD dapat dibebaskan sebagian ataupun seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi Pengadaan Barang / Jasa (PBJ) pemerintah bila terdapat alasan efisiensi ataupun efektivitas.

Dalam hal BLU/D tersebut, berdasarkan Perpres 16/ 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, memberikan perlakuan khusus dalam pengadaan barang/ jasa untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan yang mana terdapat berbagai alasan efisiensi dan efektivitas, maka untuk itu BLU dimaksud dapat mengusulkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) / Kepala Daerah untuk mendapatkan fleksibilitas sebagaimana diatur dalam PP No. 23 / 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan BLU dalam pasal no. 20 dan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 8 Tahun 2006 pasal 4 atau untuk daerah yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 61 / 2007.

Berkaitan hal diatas, Pengelolaan pengadaan dalam regulasi pengadaan barang / jasa pada BLU/D seyogya nya semakin responsif dalam pelayanan yang semakin meningkat. Dengan adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JAMKESNAS) yang semakin masif dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan. Fenomena yang terjadi, pasien yang harus “parkir” dulu di fasilitas lain sebelum mendapatkan ruang di bangsal perawatan yang semestinya. Hal ini seharusnya dapat diantisipasi bahkan dimitigasi menggunakan pemanfaatan pengadaan melalui pengadaan BLU/D.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami akan mengadakan Diklat / Bimtek / Sosialisasi / Pelatihan tentang ”Strategi Manajemen Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Sektor Kesehatan Oleh BLU / BLUD Berdasarkan Pepres No. 16 Tahun 2018” yang akan dilaksanakan pada :

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Terobosan Dalam Perpres Pengadaan Barang dan Jasa yang Baru Dalam salah satu pasal, peraturan pengadaan pengganti Peraturan Presiden (Perpres) No. 4 Tahun 2015 (perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010), menyatakan bahwa peraturan pengadaan pemerintah akan dikecualikan terhadap:

1. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
2. Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang akan dilaksanakan bedasarkan praktik bisnis yang telah mapan;
3. Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang telah diatur pada peraturan perundang- undangan lainnya;
4. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luaskepada masyarakat.

Baca juga :

1. Tryout Dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Bimtek Sosialisasi Perpres Noomor 16 / 2018 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
3. Diklat Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Teknik serta Metode dalam Penyusunan HPS / OE Atas Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk BUMN dan Lembaga Pemerintah
6. Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
7. Tata Kerja Tim Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
8. Teknik Penyusunan SOP ULP KLDI
9. Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
10. Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
11. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tanpa Tender

The post Strategi Manajemen Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Sektor Kesehatan Oleh BLU / BLUD Berdasarkan Pepres No. 16 Tahun 2018 appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Aturan tersebut diatas sangat disederhanakan hanya dengan memuat aturan umum saja. di dalam Perpres Terbaru ini Ada Beberapa Perubahan penting, yang telah diberlakukan bulan Juli 2018.

Adanya perubahan yang terdapat dalam peraturan Presiden (PERPRES) RI No. 16 Tahun 2018 ini, tentu saja mengubah pola pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Indonesia.

Perubahan ini harus dipahami segera, karena akan berakibat pada permasalahan hukum.

Bimtek berikut Ujian Sertifikasi PBJ dengan berbasis Komputer

Bimtek Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah (PBJ).  yang di laksanakan pada:

Jadwal Bimtek d

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Mohon Konfirmasi sebelumnya.

Cara Pembayaran (Bisa melalui ) : Saat Registrasi.

Persyaratan Bimtek Dan Ujian diserahkan :
1. Mengisi formulir.
2. Pas Photo 3 x 4 (2 lbr) warna
3. Data peserta terakhir diterima Panitia 1 Hari sebelum Bimtek.
4. Foto Copy KTP. (semua bisa di Fex/ email atau di WA panitia.

Ada dua cara mendaftar sistim Ujian Sertifikasi Berbasis Komputer

1. Dengan menghubungi Panitia, mengisi Formulir, Menyerahkan Pass Foto: Data dapat di Fax,/WA atau di Email ke : admin@lembaga-kajian-indonesia.com 
2. Telp/fax. (021) 22443223. HP./WA: 081294377777

FASILITAS DIDAPAT :

Modul, Tas Punggung, Sertifikat Bimtek Nasional, Makan siang, Coffee break, ID Card, Pena dan Ujian menggunakan Lab.Komputer.

FORMULIR

1. Nama Lengkap dan Gelar Akademik  : ………………………………………………………………………..
2. Jenis Kelamin              : …………………………………………………………………………………………..
3. NIP / NRP / NIK           : …………………………………………………………………………………………..
4. J a b a t a n                  : …………………………………………………………………………………………..
5. Status Kepegawaian ( PNS/HONORER/TNI-POLRI/SWASTA/BUMN/BUMD)  :………………..
6. No KTP                          : …………………………………………………………………………………………..
7. Tempat / Tanggal Lahir  : …………………………………………………………………………………………..
8. Instansi / Perusahaan   : …………………………………………………………………………………………..
9. Alamat Kantor               :……………………………………………………………………………………………
10. Pendidikan terakhir  dan Gelar akademik (SMU/S1/S2/S3)      : ………………………………………
11. No. Telp  dan  HP          : …………………………………………………………………………………………..
12. Alamat  E-mail  Baru     : …………………………………………………………………………………………..
13. Pasword E-mail             : …………………………………………………………………………………………..

Catatan:

Peraturan LKPP dan Peraturan Kementerian sektoral. Akan diberlakukan bulan Juli 2018 setelah ditandatangani Presiden RI dan di undangkan oleh Kemenkum HAM, maka seluruh Pengadaan Barang/jasa Pemerintah diharuskan sudah menggunakan aturan Perpres terbaru No. 16 Tahun 2018 ini dan turunannya. Serta Pelaksanaan Ujian Teknis Berbasis Komputer.

KURIKULUM MATERI BAHASAN
Pelatihan dilaksanakan 40 Jam Pembelajaran (JP), 1 JP = 45 menit.

Referensi : http://lembaga-kajian-indonesia.com/bimtek-dan-ujian-sertifikasi-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/

The post Bimtek dan Ujian Sertifikasi PBJ berbasis Komputer yang di Fasilitasi oleh LKPP appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Baru-baru ini, pelaksanaan kegiatan administrasi di lembaga pemerintahan seolah mendapatkan angin segar. Pasalnya, surat deputi bidang pengembangan dan pembinaan SDM LKPP mengenai standar operasional prosedur untuk pembinaan unit layanan pengadaan (ULP) telah terbit. Meskipun surat tersebut berpotensi memudahkan jalannya kegiatan administrasi, tetapi terdapat tantangan besar yang harus dihadapi.

Penyusunan SOP ULP / KLDI

Tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh masing-masing lembaga pemerintahan adalah bagaimana mengaplikasikan SOP. Penerapannya dalam ranah operasional dapat dilakukan secara efektif dan efisien pada setiap ULP / KLDI seluruh Indonesia. Mengingat begitu keberadaannya yang begitu penting, maka pejabat pemerintahan perlu memahami teknik penyusunan SOP ULP/KLDI.

Pejabat di lembaga ULP dapat mulai belajar teknik menyusun SOP dengan terlebih dahulu memahami dokumen yang sudah terbit. Berikut ini adalah kelima dokumen yang telah terbit dan berstatus dibakukan pada lembaga pemerintahan. Secara garis besar kelima SOP ULP/KLDI tersebut mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai SOP ULP/KLDI maka kami akan mengadakan Bimtek / Diklat Barang dan Jasa Pemerintah tentang “Teknik Penyusunan SOP ULP / KLDI“ pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Lima standar operasional prosedur ULP/KLDI yang sudah diterbitkan

1. SOP mengenai rencana umum pengadaan.
2. SOP tentang penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan.
3. SOP dalam hal prosedur permintaan user id/password anggota pokja ULP.
4. SOP soal pengumuman lelang beserta penerimaan dokumen penawaran.
5. SOP yang mengatur pemilihan penyedia barang dan jasa.

Fungsi dari standar operasional prosedur (SOP) di lembaga ULP/KLDI adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan teknis pengadaan barang/jasa. Jadi, setiap pejabat di lembaga ULP perlu memahaminya secara komprehensif apalagi mereka yang bernaung di bawah unit layanan pengadaan. Langkah ini bertujuan agar setiap pejabat yang berkecimpung di bidang pengadaan dapat melakukan tugasnya dengan baik dan benar.

Kriteria yang dapat digunakan untuk menilai baik dan benarnya proses pengadaan adalah terstruktur, sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam rangka mewujudkan hasil pengadaan dengan tiga kriteria tersebut, maka setiap pejabat unit layanan pengadaan perlu dibekali dengan diklat mengenai teknik penyusunan SOP ULP/KLDI.

Pemahaman mengenai teknik menyusun standar operasional prosedur di lembaga ULP/KLDI adalah salah satu solusi terbaik guna menyempurnakan praktek pengadaan barang/jasa. Penyempurnaan praktek pengadaan barang/jasa dapat dimulai dengan memahami kelima SOP yang telah berlaku tersebut. Jika pejabat telah menguasai kelimanya, maka pemahaman terhadap SOP berikutnya juga makin mudah.

Jadi, kinerja dari pejabat di lembaga pemerintahan khususnya di unit layanan pengadaan semakin efektif dan efisien karena sesuai dengan prosedur. Akibatnya, pengadaan barang/jasa pada setiap lembaga pemerintahan dapat dirasakan kebermanfaatannya karena memang tepat guna. Hasilnya, anggaran dana untuk pengadaan barang/jasa dapat teralokasikan secara tepat.

The post Bimtek / Diklat Teknik Penyusunan SOP ULP/KLDI appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) adalah perkiraan harga barang atau jasa hasil pengadaan suatu instansi yang telah disahkan oleh eksekutif dengan otoritas penuh.

Fungsi penyusunan HPS/OE adalah agar dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperoleh harga barang/jasa pengadaan yang wajar, dapat dipertanggung jawabkan serta dilakukan sesuai kontrak.

Teknik dan Metode Penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang/Jasa untuk BUMN dan Lembaga Pemerintah

Penyusunan HPS/OE merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan purchasing management dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, para pejabat pengadaan perlu bersungguh-sungguh dalam mempelajari materi penyusunan HPS/OE.

Untuk uraian materi penyusunan HPS/OE secara detail, kami akan mengadakan Bimtek / Diklat Barang dan Jasa Pemerintah tentang “Teknik dan metode penyunan HPS/OE atas pengadaan barang/jasa untuk BUMN dan lembaga pemerintah“ pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Berikut ini adalah uraian materi penyusunan HPS/OE secara detail.

Materi yang berkaitan dengan teknik dan metode penyusunan HPS/OE

• Prosedur pengadaan barang dan jasa.

1. Menerapkan pengadaan barang/jasa secara objektif.
2. Menentukan parameter dalam pengadaan barang/jasa.
3. Membedakan proses pengadaan tradisional serta masa kini.
4. Memahami tiga aspek penting dalam pengadaan, yaitu quality, cost dan delivery.

• Memahami peranan owner estimate dalam pengadaan barang dan jasa.

1. Mengetahui pengertian owner estimate.
2. Mengerti akan fungsi dari owner estimate.
3. Memahami peran owner estimate dalam berbagai pola pengadaan.
4. Melakukan diskusi serta studi kasus.

• Teknik menyusun owner estimate.

1. Mengetahui harga pasar.
2. Mempunyai arsip data kontrak masa lalu.
3. Menghitung harga satuan dan cost of good.
4. Membuat price list berpedoman data pabrikan.
5. Menerapkan delphi method.
6. Mengetahui referensi harga lain.

• Menggunakan statistik bisnis untuk menyusun owner estimate.

1. Memahami statistik deskriptif.
2. Mengestimasi biaya menggunakan simple regression dan Correlation.
3. Berlatih menggunakan software SPSS.

• Perhitungan harga satuan dan Cost of Good Sold.

1. Merinci komponen-komponen biaya.
2. Menghitung Cost of Good Manufactured serta Cost of Good Sold.
3. Menghitung biaya material dengan metode FIFO, LIFO maupun Average.

• Melakukan analisis Break Event Point (BEP).

1. Membedakan fixed dan variabel cost.
2. Menghitung BEP dengan menggunakan teknik grafis dan contribution margin.

• Menghitung harga satuan dan Cost of Good Sold dengan Activity Based Costing.

1. Mampu membedakan antara Activity Based Costing dengan Traditional Costing.
2. Menggunakan software ABC untuk purchasing management, harga satuan maupun reduksi biaya.
3. Menggunakan ABC untuk mengumpulkan dan mengolah data.

• Menghitung OE untuk pengadaan internasional

1. Memahami ketentuan-ketentuan dalam pengadaan internasional.
2. Mengetahui biaya-biaya yang diperlukan untuk pengadaan internasional.
3. Mampu mengilustrasikan perhitungan OE untuk pengadaan internasional.

• Menghitung OE suatu proyek.

1. Menyusun network planning.
2. Mengubah network planning menjadi bar chart.
3. Memperkirakan biaya setiap proyek menggunakan konsep ABB (Activity Based Budgeting).
4. Menentukan project cash budget.

• Perhitungan OE untuk pengadaan jasa.

1. Membedakan barang dan jasa yang akan diadakan.
2. Memahami ketentuan pengadaan barang dan jasa bagi BUMN maupun lembaga pemerintah.
3. Menggunakan aplikasi Traditional Cost Accounting dan Activity Based Costing untuk mengadakan jasa.

• Penerapan konsep TCO (Total Cost of Ownership) untuk pengadaan aktiva tetap.

1. Pengertian TCO (Total Cost of Ownership).
2. Pemahaman mengenai konsep time value of money.
3. Melakukan perhitungan TCO menggunakan Net Present Value (NPV).
4. Praktek menghitung TCO.

• Praktek perhitungan HPS

1. Menggunakan aplikasi Microsoft Project.
2. Memanfaatkan software Quantitative System For Business (QSB).

The post Bimtek Teknik dan Metode Penyusunan HPS / OE appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Proses pengadaan barang maupun jasa di lembaga pemerintahan baik pra serta pasca diatur oleh pejabat pengadaan. Mekanismenya adalah pejabat pengadaan membeli barang atau jasa yang telah dianggarkan untuk mendukung kelancaran kinerja lembaga pemerintahan. Kegiatan jual beli barang ini biasanya dilakukan tanpa melalui proses lelang atau tender.

Dalam praktiknya, pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa lelang terkadang menimbulkan salah persepsi. Beberapa pegawai menyangka bahwa proses ini adalah persengkongkolan antara lembaga pemerintah dengan salah satu pedagang. Padahal, nyatanya tidaklah demikian karena dalam pengadaan barang maupun jasa pemerintah dengan metode langsung ada kriteria yang harus dipenuhi.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Audit Pengadaan Barang/Jasa maka kami akan mengadakan Bimtek / Diklat Barang dan Jasa Pemerintah tentang “Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tanpa Tender” Pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Kriteria paling utama yang harus dipenuhi adalah kesesuaian harga barang/jasa dengan anggaran dana lembaga pemerintah. Jadi, apabila ada pegawai yang menilai bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa tender dilakukan berdasarkan rekomendasi gubernur/bupati itu tidak benar. Selanjutnya, dalam proses pengadaan dengan metode langsung para pejabat diminta untuk mematuhi tata caranya.

Urutan tahapan pengadaan barang/jasa tanpa tender

• PA/KPA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) di website K/L/D/I masing-masing.
• PA/KPA memberikan RUP dan KAK untuk diproses oleh PPK.
• PPK melakukan penyusunan HPS.
• Kemudian, HPS yang berisi mengenai spesifikasi teknis barang, gambar dan rancangan SPK disampaikan ke pejabat pengadaan.
• Pejabat segera melakukan proses pengadaan dengan berpedoman pada SDP (Estándar Dokumen Pengadaan).

Kelima tahapan diatas merupakan prosedur normal pengadaan barang/jasa yang harus dipatuhi oleh pejabat. Jika pelaksanaan pengadaan tidak dilakukan sesuai prosedur, maka tentu terdapat dua indikasi. Pertama, pegawai tersebut memang kurang memahami prosedur karen kurangnya diklat. Kedua, pegawai tersebut mencoba untuk menyederhanakan proses pengadaan untuk kepentingan pribadi.

Secara umum, terdapat 10 kesalahan yang seringkali dilakukan oleh pejabat pengadaan. Kesalahan prosedur pengadaan tersebut dirangkum dalam sebuah majalah terbitan LKPP edisi bulan Juli-Desember 2015. Pegawai pemerintahan khususnya pejabat pengadaan nampaknya perlu mencermati kesepuluh kesalahan ini. Tujuannya tentu saja agar berbagai kesalahan tersebut tidak terulang lagi.

10 kesalahan pengadaan barang/jasa pemerintah tanpa tender

1. Menjadi penyedia palu gada.
2. Menjual paket.
3. Tidak menguasai aturan pengadaan secara menyeluruh.
4. Gagap teknologi (Gaptek).
5. Menjadi seorang operator LPSE untuk beberapa perusahaan.
6. Proses konversi dokumen ke pdf masih dilakukan dengan cara manual.
7. Banyaknya berkas dokumen berukuran besar yang dibuat dengan software gratisan.
8. Akses internet yang tidak memadai.
9. Surat sanggahan
10. Teknis konsultan.

Pejabat pengadaan adalah posisi yang teramat penting karena kelancaran kinerja lembaga pemerintahan juga bergantung kepadanya. Oleh karena itu, pejabat di bidang ini harus memiliki pemahaman mendalam mengenai prosedur pengadaan yang harus dilakukannya. Selain pemahaman secara teoritis dan terampil dalam penerapan teknisnya, pejabat pengadaan juga harus memiliki mental yang baik untuk menghindari praktek KKN.

The post Bimtek / Diklat Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tanpa Tender appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Aktivitas yang selalu berhubungan erat dengan pengadaan barang dan jasa adalah penanda tanganan kontrak. Penanda tanganan kontrak adalah suatu aktivitas yang penting karena mempunyai kekuatan hukum. Namun, masih terdapat beberapa pihak yang belum menyadari begitu pentingnya konsekuensi dari aktivitas ini.

Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kesalahan dalam pembuatan kontrak yang tidak disesuaikan dengan perundang-undangan dapat mengakibatkan dua hal merugikan.Pertama, pihak yang terlibat dalam penanda tanganan kontrak dapat digugat ke pengadilan. Kedua, perjanjian kontrak yang ditanda tangani menjadi mubazir dan dibatalkan. Pihak lembaga pemerintahan tentu tidak ingin kesalahan dalam penanda tanganan kontrak terjadi.

Hal ini dikarenakan kesalahan dalam proses tanda tangan kontrak dapat menghambat bahkan membatalkan proses pengadaan barang dan jasa. Akibatnya, pihak pemerintahlah yang akan mengalami kerugian. Mengingat begitu pentingnya aktivitas penanda tanganan kontrak di lembaga pemerintahan, maka para pegawainya perlu dibekali melalui pelaksanaan diklat.

Diklat yang dimaksud yaitu mengenai teknik penyusunan kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Sebelum pegawai mengikuti diklat sebaiknya diketahui terlebih dahulu dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tujuannya tentu saja agar pegawai memiliki bekal pengetahuan yang mencukupi sebelum melakukan kegiatan teknis pengadaan.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Audit Pengadaan Barang/Jasa maka kami akan mengadakan Bimtek / Diklat Barang dan Jasa Pemerintah tentang “Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah“ pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Dokumen yang diperlukan untuk pengadaan barang/jasa

1. Dokumen berita acara hasil pembukaan penawaran.
2. Dokumen usaha.
3. Berita acara evaluasi.
4. Berita acara klarifikasi dan negosiasi.
5. Berita acara penetapan calon penyedia jasa.
6. Berita acara penunjukkan penyedia jasa.

Setelah mengetahui dokumen yang diperlukan, maka Anda dapat mulai mempelajari teknis untuk melakukan pengadaan. Umumnya, dalam mengadakan barang dan jasa seorang pegawai pemerintah akan dituntut untuk membedah beberapa kasus yang relevan. Diantaranya adalah pengadaan terkait hukum administrasi negara, pelaksanaan kontrak, hukum perdata, penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan hukum pidana.

Pelaksanaan diklat teknik penyusunan kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah bagi pegawai dapat memberikan enam keuntungan. Keenam keuntungan tersebut tentu saja akan bermanfaat bagi pegawai untuk membantu pemerintah mewujudkan sistem good governance. Berikut ini adalah enam keuntungan yang akan diperoleh pegawai pasca pelaksanaan diklat.

• Membekali pegawai untuk memahami esensi atas ketentuan pengadaan barang dan jasa secara menyeluruh serta mendalam.
• Memperjelas interpretasi mengenai Perpres No. 54 tahun 2010 serta revisninya yaitu Perpres No. 70 tahun 2012.
• Memberikan solusi konkret untuk mengatasi berbagai kasus pengadaan barang/jasa pemerintah.
• Mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah agar ke depannya semakin baik.
• Memiliki dokumen tentang pokok pengadaan barang/jasa yaitu Perpres No.70 tahun 2012.
• Memberikan pemahaman mengenai aspek yuridis dalam sebuah perjanjian kontrak beserta implikasinya terhadap hukum administrasi negara, pidana dan perdata.

Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Hukum kontrak dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah aspek yang perlu diperhatikan. Dewasa ini, tindak pidana korupsi seolah makin membudaya di kalangan para pejabat kita. Salah satu sektor yang rawan untuk dijadikan sebagai ladang subur pelaksanaan korupsi adalah bidang pengadaan barang/jasa.

Ini bukanlah sekedar opini belaka karena beberapa fakta contoh kasus korupsi di bidang pengadaan barang/jasa membuktikannya. Diantaranya adalah kasus korupsi wisma atlet (kemenpora), alat kesehatan (kemenkes) hingga Al-Qur’an (kemenag). Kondisi tersebut seolah menggambarkan betapa memprihatinkannya kondisi lembaga pemerintahan di negara kita.

Disamping merajalelanya praktek KKN, terdapat beberapa masalah penting lainnya yang dapat menghambat pengadaan barang/jasa pemerintah. Keempat masalah tersebut, umumnya bersumber dari sumber daya manusia maupun sistem yang pengadaan barang/jasa yang terlanjur berlaku di lembaga pemerintahan.

4 alasan mengapa pejabat pengadaan perlu memahami hukum kontrak

Hukum kontrak merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan hukum diantara pengguna serta penyedia jasa dalam penyelenggaraan kontrak pengadaan barang dan jasa. Dalam rangka memantapkan pemahaman pejabat terhadap hukum kontrak dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka perlu diadakan diklat. Berikut adalah 4 alasan mengapa hukum kontrak itu penting.

1. Melalui pemahaman terhadap hukum kontrak yang mendalam diharapkan para pejabat PPK tidak gentar menghadapi intimidasi dari pihak manapun. Seperti diketahui bahwa bidang pengadaan barang dan jasa sangatlah rawan aktivitas KKN karena banyaknya pihak yang terlibat dan bersaing.
2. Adanya perintah yang mengatur mengenai lelang dari atasan jelas membuat KKN makin merajalela. Oleh karena itu, para petugas PPK perlu memahami hukum kontrak untuk mengetahui prosedur pengadaan yang baik dan benar.
3. Terdapat beberapa penegak hukum yang tidak memiliki komitmen dan kredibilitas terhadap kebenaran. Dengan demikian, para pejabat pengadaan perlu memiliki pemahaman yang memadai soal hukum kontrak. Langkah ini bertujuan agar seandainya terjadi suatu perkara maka tidak bergantung sepenuhnya terhadap putusan hakim.
4. Masih banyak petugas PPK maupun stake holder yang memiliki pemahaman lemah tentang hukum kontrak. Mereka sepertinya kurang menyadari bahwa tanda tangan kontrak bukanlah hal yang biasa karena konsekuensinya adalah hukum.

5 masalah yang menghambat pengadaan barang/jasa pemerintah

1. Kasus tindak pidana korupsi yang semakin membudaya di kalangan pejabat.
2. Lemahnya monitoring/pengawasan serta reinforcement.
3. Belum adanya sinkronisasi dalam hal peraturan pengadaan barang/jasa.
4. Lemahnya kualitas sumber daya manusia di bidang pengadaan pada lembaga pemerintahan.
5. Masih rendahnya kesadaran akan pentingnya aspek hukum diantara beberapa pejabat.

Keempat kondisi tersebut merupakan permasalahan di bidang pengadaan barang dan jasa yang harus dicarikan solusinya. Salah satu solusi terbaik yang dapat dilakukan adalah mengedukasi para pejabat pengadaan akan pentingnya aspek hukum. Oleh karena itu, pejabat pengadaan perlu dibekali pengetahuan serta langkah-langkah teknis mengenai hukum kontrak.

The post Diklat / Bimtek Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Pengadaan barang dan jasa oleh lembaga pemerintahan pusat maupun daerah senantiasa berpegang pada prinsip ekonomi, efisien serta efektif. Jadi, pemerintah terus berusaha untuk menyempurnakan prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Cara yang umumnya ditempuh antara lain melalui penyempurnaan peraturan dan memperbaiki prosedur dalam pengambilan kebijakan.

Agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah memenuhi prinsip ekonomi, efisien serta efektif maka perlu diadakan diklat audit. Diklat audit pengadaan barang/jasa pemerintah bertujuan guna mempersiapkan pegawai yang nantinya memiliki kompetensi untuk memberikan pertanggung jawaban secara akuntabilitas.

Pertanggung jawaban akuntabilitas tentu penting untuk mengevaluasi apakah program pengadaan barang dan jasa lembaga pemerintahan dapat dikatakan berhasil atau gagal. Kriteria keberhasilan pelaksanaan program tersebut telah diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 mengenai pengadaan barang dan jasa.

Kriteria keberhasilan pengadaan barang dan jasa

Adapun isi dari Kepress tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai keberhasilan pengadaan yang dilakukan lembaga pemerintahan. Berikut ini adalah isi Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa.

• Dilakukan dengan efektif dan efisien.
• Mengikuti ketentuan dan tata cara yang berlaku.
• Dilaksanakan dalam waktu dan tempat tertentu.
• Berdasarkan kualitas serta harga yang dapat dipertanggung jawabkan.
• Memenuhi jumlah yang mencukupi.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Audit Pengadaan Barang/Jasa maka kami akan mengadakan Bimtek / Diklat Barang dan Jasa Pemerintah tentang “AUDIT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH“ pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa ini wajib dilakukan oleh lembaga pemerintahan dengan tujuan untuk menilai sejauh mana peraturan dan kebijakannya efektif.

Selain itu, upaya tersebut juga bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem good governance dalam pemerintahan. Salah satu cara yang tentu saja wajib untuk ditempuh adalah menciptakan pegawai kompeten melalui diklat audit pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bagi para calon pegawai audit terdapat beberapa materi yang akan diajarkan dan dipelajari ketika pelaksanaan diklat. Secara garis besar materi tersebut berhubungan dengan prinsip dasar, tata cara, tujuan, lingkup dan prosedur pelaksanaan audit pengadaan barang atau jasa. Berikut ini adalah uraian lengkap mengenai materi yang akan diajarkan kepada calon pegawai audit saat diklat.

Materi diklat calon pegawai audit pengadaan barang dan jasa

1. Ujian sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. Metode penyusunan HPS/OE atas pengadaan barang dan jasa pemerintah.
3. Sosialisasi dan pendalaman materi tentang pengadaan barang dan jasa sesuai Perpres Nomor 70 tahun 2012.
4. Bimtek SIKAP dan lelang cepat.
5. Strategi memenangkan tender pemerintah dengan sistem elektronik menggunakan aplikasi SPSE 4 sesuai dengan perpres nomor 54 tahun 2010 dan nomor 4 tahun 2015.
6. Bimtek peningkatan kompetensi pejabat pemeriksa hasil pekerjaan.
7. Bimtek e-catalouge atau purchasing.
8. Bimtek pengadaan barang dan jasa secara swakelola.
9. Audit pengadaan barang dan jasa bagi tenaga pemeriksa serta aparatur pengawasan.
10. Mekanisme pengadaan tanpa tender.
11. Hukum dan teknik penyusunan kontrak dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

The post Bimtek / Diklat Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Guna membantu terwujudnya pengadaan barang dan jasa di daerah maka diperlukan sebuah aturan mengikat yang akan memberikan manfaat dan juga kontribusi untuk meningkatkan sebuah daerah yang juga akan berdampak langsung terhadap kepentingan nasional.

Jika anda ingin mengikuti bimtek dari Pusdiklat Pemendagri untuk bidang pemerintahan, silahkan hubungi:

Telp. / Fax: 021 – 224-432-23
Phone / WA : 081-294-377-777

Pengadaan barang/jasa telah dimuat dalam peraturan presiden nomor 54 tahun 2010, yang kemudian diperbaharui dengan peraturan presiden nomor 4 tahun 2015. Namun dari hal tersebut, dirasa masih banyak kekurangan dan belum mengikuti perkembangan saat ini. Maka dari itu diperlukan peraturan baru yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah saat ini.

Oleh sebab itu dibuatlah sebuat aturan baru, peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 yang akan lebih memudahkan pemerintah dalam hal pengadaan barang/jasa.

Info Bimtek Sosialisasi Perpres No.16 Tahun 2018

Pusdiklat Pemendagri dalam hal ini sebagai lembaga penyelenggara Bimtek Pemerintahan akan mengadakan sebuah diklat mengenai aturan presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pengadaan barang/jasa untuk pemerintah merupakan kegiatan pengadaan barang ataupun jasa, baik itu oleh pusat yaitu kementerian/lembaga ataupun oleh daerah yaitu provinsi, kabupaten hingga desa. Dimana pembiayaannya diambil dari APBN dan APBD yang prosesnya akan dimulai pada saat memang dirasa membuatuhkan hingga penerimaan hasil kerja.

Lembaga kami akan menyelenggarakan beberapa kali bimtek di tahun ini, dengan narasumber terbaik di bidangnya masing-masing.

Anda hanya perlu datang ke tempat pelatihan dan menerima sosialisasi mengenai Perpres No. 16 Tahun 2018 dari pemateri yang sudah berpengalaman di bidang tersebut.

Jadwal Bimtek Sosialisasi Perpres No.16 Tahun 2018

Dibawah ini adalah jadwal yang bisa anda pilih untuk diklat pengadaan barang/jasa pemerintah:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Syarat dan Ketentuan Bimtek Sosialisasi Perpres No.16 Tahun 2018

Demikian informasi dari Pusdiklat Pemendagri mengenai Bimtek Sosialisasi Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jika masih ada yang perlu ditanyakan untuk bimtek pemerintahan, Bimtek Keuangan, ataupun yang lainnya silahkan hubungi nomor yang tertera diatas.

The post Bimtek Sosialisasi Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).