Oleh karnanya Pemerintah sekarang ini sering mendorong berbagai upaya dan usaha agar disetiap Desa

dapat membangun dan mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dengan tujuan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan rumah tangga.

Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Dalam hal ini pemerintah juga telah mengapresiasi agar bisa memajukan Usaha Ekonomi Produktif masyarakat dengan cara memanfaatkan sumber pendanaan dana desa sebagai Penetapan prioritas Dana Desa berdasarkan ketentuan permendes No. 04 Tahun 2017.

Oleh karna itu untuk meningkatkan kompetensi wawasan, Attitude, Knowledge  serta Skill para kepala desa beserta perangkatnya, Para Pembina dan pengawasan masyarakat Desa, Lurah, Camat, BPMPD danTapem.

Desa dapat berinovasi dan desa dapat memetakan produk unggulannya. Desa juga dapat memetakan kelebihan Sumberdaya Alam Wilayah desannya masing-masing dan kemudian menyusun langkah-langkah di dalam pengembangannya.

Pemasarannya yg di dukung permodalan yang mudah, murah cepat sehingga hasilnya secara nyata akan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarganya, sehingga akan dapat membantu mempercepat proses kemandirian masyarakat di wilayah Desa masing- masing.

Berkaitan dengan hal diatas, kami akan menyelenggarakan Bimtek dan Diklat tentang

“Strategi dalam Meningkatan Dan Mengembangan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa“ yang akan diselenggarakan pada:

Jadwal Bimtek dan Diklat

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

The post Bimtek / Diklat Peningkatan Dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Pengelolaan keuangan desa saat ini hal yang sangat urgen dan sensitive pada pemerintahan desa. Sehingga perlu diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi penyelewengan. Biasanya masalah keuangan desa selalu menjadi sorotan baik bagi masyarakat maupun oleh lembaga lainnya yang terkait dengan pemerintahan desa. Khusunya yang bersangkutan dengan pengawasan dana desa.

Dalam hal ini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memiliki tugas mengawal agar Pengelolaan keuangan negara termasuk di dalamnya pengelolaan dana desa harus bersifat transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan desa harus taat kepada peraturan perundang-undangan dan pengelolaan keuangan desa juga harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam rangka membekali dan meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dibidang penyusunan Rencana Kerja Anggaran Desa, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, kami dari Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) akan menyelenggarakan Bimtek / Diklat / Pelatihan Desa/Lurah/Camat tentang ” Implementasi Perubahan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes) Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 serta Strategi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa terkait Pemeriksaan BPK” pada:

Jadwal Bimtek dan Diklat

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Definisi pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa

Azas Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

1. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
2. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

Kepala Desa Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

• Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
  Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
• PPKD terdiri atas: Sekretaris Desa; Kaur dan Kasi; dan Kaur Keuangan.

Sekretaris Desa Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

1. Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator PPKD.
2. Sekretaris Desa mempunyai tugas:

• mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
• mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
• mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
• mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
• mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
• mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Sekretaris Desa juga mempunyai tugas:

• melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
• melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
• melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Kaur Keuangan dan Bendaharawan Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan; Kaur keuangan mempunyai tugas:

• menyusun RAK Desa; dan
• melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.

Pelaksana Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran dan Kaur dan Kasi mempunyai tugas:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
4. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa

Belanja Desa Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

Belanja Desa, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas bidang:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Klasifikasi belanja dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

Jenis Belanja Desa Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

Belanja Pegawai ; Belanja Barang/Jasa; Belanja Modal; dan Belanja Tak Terduga.

Pembiayaan Desa Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018
Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

– Penerimaan Pembiayaan; dan
– Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, mencakup:

– SiLPA tahun sebelumnya;
– Pencairan Dana Cadangan; dan
– Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari:

-Pembentukan Dana Cadangan; dan
-Penyertaan Modal

Pelaksanaan Rekening Kas Desa Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.
2. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
   Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
3. Rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.

Penatausahaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
2. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
3. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.

Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:

1. buku pembantu bank, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa
2. buku pembantu pajak, merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak
3. buku pembantu panjar, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar

Pertanggungjawaban Keuangan Desa Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

1. (Pasal 71) Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
2. (Pasal 71) Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.
3. (Pasal 72) Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
4. (Pasal 72) Informasi paling sedikit memuat:
   -laporan realisasi APB Desa;
   -laporan realisasi kegiatan;
   -kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
   -sisa anggaran; dan
   -alamat pengaduan.

The post Implementasi Perubahan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes) Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Berdasarkan undang-undang No.6 Tahun 2014 mengenai desa, pemerintah daerah harus mengawasi pengelolaan dan manajemen keuangan desa serta daya guna mengenai aset desa. Hal itu dilakukan dalam rangka pembinaan serta pengawasan yang ditujukan kepada pemerintahan desa. Berdasarkan peraturan pemerintah aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa.

Selain itu Pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan tentang Aset Desa. Aset Desa ini diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 tahun 2016 yang diterbitkan pada 15 Januari 2016.

Dalam Rangka pemantapan pemahaman kepada aparatur desa / camat / lurah, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (Pusdiklat Pemendagri) akan melaksanakan Pelatihan / Bimtek / Diklat Desa/Lurah/Camat tentang Manajemen Aset Desa yang akan diselenggarakan pada:

Jadwal Bimtek dan Diklat

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Maksud Dan Tujuan Dibuatnya Pengelolaan Aset Desa

1. Untuk mengamankan aset desa
2. Menyeragamkan sistem dan prosedur dalam pengelolaan aset desa
3. Untuk memberikan jaminan mengenai kepastian hukum dalam hal pengelolaan aset
4. Mengoptimalkan pemanfaatan dalam hal aset desa
5. Menunjang kelancaran pelaksanaan dalam hal menyelenggarakan pemerintah desa
6. Untuk mewujudkan akuntabilitas dalam hal pengelolaan aset desa
7. Untuk mewujudkan dalam pengelolaan aset desa yang tertib, efektif dan juga efisien
8. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan aset desa

Manajemen aset desa

Biasanya akan dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, serta kepastian dalam nilai ekonomi. Pengelolaan aset desa ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan desa, lalu dibahas oleh kepala desa bersama badan permusyawaratan desa berdasarkan tata cara dalam pengelolaan.

Biaya untuk mengelola aset desa akan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja desa. Aset desa juga akan dikelola oleh pemerintah pemerintah desa kemudian dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan setiap penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan dalam pembangunan desa, serta pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan di masyarakat desa.

Perencanaan kebutuhan pada aset desa nantinya akan disusun ke dalam rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja desa, sesuai dengan kewenangannya dalam memperhatikan persediaan barang milik desa yang ada. Serta harus mengacu kepada perencanaan pembangunan di sebuah desa atau kabupaten.

Pengelolaan barang milik desa menjadi unsur yang penting di dalam pemerintahan desa, karena aset desa adalah barang yang vital dalam menunjang operasional jalannya suatu pemerintahan desa. Selain itu barang milik desa ini juga akan dicantumkan ke dalam laporan keuangan, yang jika pengelolaannya tidak efektif maka akan ada penyimpangan yang merugikan desa.

Untuk mendapatkan tata kelola yang baik, pengelolaan aset desa tersebut harus dilaksanakan dengan baik mulai dari perencanaan serta penganggaran barang milik desa. Sehingga sumber daya manusia yang kompeten sangat diperlukan dalam pengelolaan aset desa tersebut. Selain itu diperlukan satu mekanisme yang mungkin untuk sebuah desa dalam memiliki aset yang dibutuhkan.

The post Bimtek Diklat Manajemen Aset Desa appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Sistem keuangan ini diharap mampu membantu kepala desa

dalam menerapkan tata kelola yang mudah pada setiap sumber penerimaan yang diterima dari pemerintah desa.

Cita-cita setiap desa adalah mampu mengelola pendapatannya dengan terbuka dan juga profesional.

Namun saat ini pengelolaan keuangan yang menggunakan SISKEUDES,

masih dalam tahap pengelolaan dana di suatu desa saja.

Sistem keuangan desa tersebut dibuat dalam rangka menciptakan akuntabilitas, transparansi, kecepatan pelaporan dalam hal keuangan desa yang didukung dengan teknologi berupa sistem yang sudah terintegrasi dengan baik.

Dalam Rangka pemantapan pemahaman kepada aparatur desa / camat / lurah, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (Pusdiklat Pemendagri) akan melaksanakan Pelatihan / Bimtek / Diklat Desa/Lurah/Camat tentang Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis SISKEUDES yang akan diselenggarakan pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Pengelolaan keuangan desa berbasis SISKEUDES sudah diterapkan sejak tahun 2015 hingga sekarang. Karena pemerintah desa sudah mulai mengelola dana yang jumlahnya cukup besar, karena pemerintah pusat menggelontorkan dana yang harus digunakan dalam pembangunan ekonomi serta sarana dan prasarana yang ada di suatu desa.

Dana di suatu desa setiap tahunnya akan bertambah, sebagai contoh di tahun 2017 pemerintah menganggarkan 60 trilyun untuk 74.954 desa di Indonesia.

Namun di tengah kegembiraan seluruh masyarakat yang menerima pasokan dana yang akan berdampak pada hasil pembangunan desa, ada beberapa pihak yang khawatir dengan salah pelaporan yang mungkin dilakukan kepala desa.

Karena kepala desa memiliki peran aktif dalam menerima dana untuk pembangunan desanya, bahkan pemerintah juga ikut khawatir jika kepala desa tidak tahu cara membuat pelaporan keuangan yang benar.

Maka kepala desa bisa saja terkait dengan masalah hukum, dana yang diberikan bisa menjadi bencana bagi desanya bukan menjadi berkah.

Namun kekhawatiran itu memang beralasan karena pemerintah desa belum paham dengan sistem keuangan yang digunakan.

Salah satu langkah yang tepat adalah mengembangkan aplikasi SISKEUDES dengan melakukan kerja sama dengan kementrian dalam negeri. Aplikasi SISKEUDES tersebut dikembangkan sesuai dengan permendagri mengenai pengelolaan keuangan desa.

Aplikasi SISKEUDES

Aplikasi SISKEUDES ini diharapkan dapat membantu kepala desa, dalam memudahkan tata kelola setiap sumber penerimaan yang diperoleh dari pemerintah desa. Hanya dengan sekali saja melakukan entri, maka pemerintah desa dapat menghasilkan suatu laporan atau dokumen yang digunakan untuk tata usaha desa.

Aplikasi SISKEUDES ini berbasis komputerisasi, dengan tampilan yang mudah digunakan aplikasi ini juga dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan implementasi ataupun aplikasi yang digunakan dengan cara manual. Dengan penggunaan yang memiliki kemampuan berbeda-beda, aplikasi ini dibuat dengan internal control sehingga setiap kesalahan dapat diminimalisir.

Aplikasi SISKEUDES ini juga gratis, beberapa laporan yang dihasilkan dari aplikasi SISKEUDES diantaranya dokumen perencanaan, RKP desa, dokumen penganggaran, rincian anggaran belanja, rincian anggaran pendapatan, dokumen tata usaha berupa buku kas umum, buku bank, buku pajak, buku rincian biaya, buku rincian pendapatan, buku kas pembantu kegiatan dan bukti transaksi.

The post Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis SISKEUDES appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Swakelola itu sendiri memiliki definisi Swakelola adalah suatu kegiatan dalam bidang penyediaan barang/jasa yang mana kegiatannya tersebut

direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh penanggung jawab anggaran.

Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 yang selanjutnya disebut Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 dan perubahannya

Pada dasarnya diberlakukan dengan maksud agar menjadikan pedoman bagi Bupati/Walikota untuk menyusun Peraturan Bupati/Walikota berikut petunjuk pelaksanaannya mengenai Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang bersumber dari APBDesa dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat

Organisasi pengadaan barang/jasa di desa dengan swakelola meliputi

PA/KPA, PPK, ULP atau pejabat pengadaan/tim pengadaan, dan panitia atau pejabat dalam penerimaan hasil pekerjaan. Pelaksanaan swakelola dalam instansi pemerintah dapat dilakukan jika salah satu jenis pekerjaan tersebut memang bisa dilakukan dengan cara swakelola.

Dalam Rangka pemantapan pemahaman kepada aparatur desa / camat / lurah, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (Pusdiklat Pemendagri) akan melaksanakan Pelatihan / Bimtek / Diklat Desa/Lurah/Camat tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa Dengan Swakelola yang akan diselenggarakan pada:

Jadwal Bimtek dan Diklat

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Harus Ditetapkan Dalam Kerangka Acuan Kerja

1. Uraian kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan yang terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, metode pelaksanaan dan jumlah tenaganya, serta bahan dan peralatan yang diperlukan.
2. Jadwal pelaksanaan, meliputi waktu dimulainya pekerjaan sampai berakhirnya pekerjaan tersebut, rencana kerja dalam di setiap bulannya, rencana kerja setiap minggu dan rencana kerja setiap hari.
3. Produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan.
4. Rincian biaya kegiatan yang termasuk pada kebutuhan dana untuk sewa atau nilai kontrak pekerjaan yang berhubungan dengan penyediaan barang/jasa.

Banyak sekali kendala yang dihadapi saat membuat pengadaan barang/jasa, salah satunya adalah penggunaan anggaran dalam pengadaan barang/jasa di pemerintah dilakukan tanpa pemahaman yang baik.

Sehingga pada saat pelaksanaan pekerjaannya, seseorang menjadi kebingungan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan.

Menurut aturan undang-undang

Menurut aturan undang-undang, salah satu pengguna anggaran harus menetapkan cara pengadaan barang/jasa. Apakah akan dilakukan dengan cara swakelola atau hanya melalui penyedia barang/jasa.

Penetapan ini seharusnya menjadi bagian dari rencana umum di dalam suatu pengadaan yang disusun sebelum mulai dilakukan penyusunan dokumen anggaran.

Hal itu dikarenakan oleh pengguna anggaran yang seharusnya lebih memahami kekuatan sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa.

Swakelola berarti bersifat mandiri dan dikerjakan oleh sendiri, sehingga tidak dilakukan oleh penyedia barang/jasa. Sebagai contoh, sebuah sekolah diberi dana oleh APBN dan APBD untuk pengadaan meubeulair di sekolah.

Setelah itu kepala sekolah mencairkan dana tersebut, kemudian mengambil dana tersebut untuk kemudian dipakai untuk membeli meubeulair langsung ke tempat penjualnya. Dengan demikian disebut pengadaan barang/jasa dengan swakelola, namun sebenarnya hal itu bukan swakelola karena sekolah masih memakai jasa penyedia barang/jasa yaitu penjual meubeulair.

Maka dari itu suatu pekerjaan yang dilakukan dengan cara swakelola harus memenuhi persyaratan seperti, operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung dari masyarakat setempat.

Sehingga jika beberapa syarat atau kondisi sudah terpenuhi, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan cara swakelola yang di dalamnya terdapat penyedia barang/jasa.

Misalnya dalam penyelenggaraan diklat, semuanya dilaksanakan dengan cara swakelola namun jika penyelenggara memerlukan jasa katering maka hal itu tetap memerlukan penyedia barang/jasa.

The post Bimtek Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Dengan Swakelola appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Karakter Penting Dalam Kepemimpinan Kepala Desa

1. Kepemimpinan kepala desa harus memiliki suatu inovatifprogretif dan harus pro pada setiap perubahan. Di setiap desa selalu ada kepala desa yang relatif muda serta memiliki pendidikan yang tinggi atau sarjana. Di antara mereka pasti banyak yang haus akan adanya perubahan sehingga menampilkan sikap yang inovatif-progresif.
   Biasanya mereka bukan orang yang antidemokrasi, sebaliknya mereka memberi ruang politik untuk pertumbuhan yang transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Mereka juga memiliki kesadaran bahwa setiap kepala desa, memiliki komitmen terhadap nilai baru yang menjadi sumber legitimasi untuk kekuasaan yang dimilikinya.
2. Kepemimpinan yang absah secara sosial dan politik menjadi elemen yang paling dasar dalam kepemimpinan seorang kepala desa. Jika seorang kepala desa tidak memiliki sikap yang absah atau legitimate, maka kepala desa tersebut akan sulit mengambil inisiatif fundamental. Biasanya masyarakat desa menilai legitimasi seorang kepala desa dari dimensi moralitas dan kinerjanya.
   Prosedur demokratis serta legitimasi ini biasanya terlihat pada saat pemilihan kepala desa. Pada saat pemilihan kepala desa tersebut biasanya pemenang adalah yang memiliki modal politik dan modal sosial, bukan kepada modal ekonomi atau karena memiliki jumlah uang yang banyak.
3. Akuntabilitas kepala desa adalah jantung kepemimpinan di dalam demokrasi desa, sehingga kepemimpinan yang baik adalah yang bersandar kepada nilai serta mekanisme akuntabilitas. Undang-undang desa menegaskan bahwa akuntabilitas dalam pemerintah desa adalah salah satu asas yang penting di dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Dalam Rangka pemantapan pemahaman kepada aparatur desa / camat / lurah, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (Pusdiklat Pemendagri) akan melaksanakan Pelatihan / Bimtek / Diklat Desa/Lurah/Camat tentang Kepemimpinan Kepala Desa yang akan diselenggarakan pada:

Jadwal Bimtek dan Diklat

Asas tersebut yang akan menentukan segala kegiatan dan hasil akhir kegiatan di suatu desa, yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ketentuan normatif di suatu desa adalah pintu masuk yang membutuhkan akuntabilitas agar akuntabilitas tersebut tidak hanya dipahami tapi juga dipraktekkan.

Tugas dan kewajiban seorang kepala desa adalah memimpin setiap penyelenggaraan di dalam pemerintahan desa. Namun dalam menyelenggarakan kegiatan di suatu desa kepala desa tentu tidak bekerja sendiri, karena kepala desa juga memerlukan partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk mensukseskan setiap program pembangunan yang ada di suatu desa.

Kepala desa juga berperan penuh dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di dalam sebuah partisipasi program-program yang ada di desa tersebut. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tersebut harus dilakukan oleh kepala desa dengan cara melakukan pendekatan terhadap setiap warganya.

Figur seorang kepemimpinan kepala desa juga harus memberi nilai positif bagi setiap warganya, dan bukan hanya sebuah pencitraan yang dilakukan pada saat menjelang pemilu saja. Seorang kepala desa harus memiliki loyalitas serta kemampuan dalam memimpin masyarakat.

The post Bimtek Diklat Kepemimpinan Kepala Desa appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Secara operasional perlu tumbuh kembang yang baik dalam membangun desa bersama, dengan penguatan modal di dalam sebuah paradigma yang berbunyi desa membangun. Konsep dalam memberdayakan masyarakat desa pada awalnya adalah gagasan yang dibuat manusia sebagai subjek yang tepat dari dunianya sendiri.

Maka dari itu wajar saja jika pemberdayaan masyarakat ini fokus kepada proses pemberian atau pengalihan kekuasaan, kepada masyarakat desa, suatu organisasi, atau individu masing-masing agar lebih berdaya lagi.

Sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat ini menyatu dengan kegiatan dalam hal pembangunan desa dengan tujuan yang sama yaitu kemampuan dan kemandirian.

Dalam Rangka pemantapan pemahaman kepada aparatur desa / camat / lurah, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (Pusdiklat Pemendagri) akan melaksanakan Pelatihan / Bimtek / Diklat Desa/Lurah/Camat tentang Strategi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa yang akan diselenggarakan pada:

Jadwal Bimtek dan Diklat

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Kerangka Dalam Konsep Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah kunci dalam aktivitas desa membangun. Konsep ini merangkum nilai sosial yang mengikuti sebuah paradigma pembangunan, yang sifatnya berpusat pada masyarakat. Dengan konsep tersebut maka harus ada pendekatan dalam salah satu pemberdayaan masyarakat yaitu menciptakan suasana yang menciptakan adanya potensi masyarakat.

Pemberdayaan ini juga mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran pada setiap masyarakat akan potensi yang berupaya untuk mengembangkannya. Dalam hal ini diperlukan upaya yang lebih konkret dalam menciptakan atmosfer bagi pemberdayaannya. Serta menyediakan berbagai masukan dan membuka akses ke dalam peluang yang membuat masyarakat berdaya.

Konsep pemberdayaan masyarakat desa juga memiliki makna melindungi, yaitu melindungi setiap masyarakat yang dirasa lemah atau dengan kata lain kurang kuat dalam menghadapi masyarakat lainnya yang lebih kuat. Itulah sebabnya dalam setiap desa, seharusnya ada strategi fasilitator pemberdayaan masyarakat desa yang membantu mengembangkan masyarakat desa itu sendiri.

Kunci pemikiran dari desa membangun tersebut memerlukan kebersamaan dalam arti nasib bersama setiap warga desa yang memerhatikan kebersamaan dan keragaman, kekhasan serta kearifan lokal. Juga bersama-sama untuk menciptakan kemandirian dari pemberdayaan desa tersebut. Makna lain dari desa membangun ini yaitu memupuk solidaritas baru yang juga memerlukan modal sosial.

Perlu diketahui bahwa dalam hal ini masyarakat bukanlah objek tetapi subjek, karena itu diperlukan beberapa pendekatan terarah yaitu dengan cara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Lalu mengikutsertakan masyarakat secara langsung, cara lainnya yaitu dengan melakukan pendekatan kepada setiap kelompok masyarakat.

Pemberdayaan ini berkaitan dengan penggalian dan pengembangan potensi di suatu masyarakat. Karena setiap manusia dan setiap masyarakat memiliki potensinya masing-masing yang dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi.

Sehingga pemberdayaan ini menjadi upaya dalam membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran atas potensi yang dimiliki serta bagaimana cara mengembangkan potensi tersebut.

The post Bimtek Diklat Strategi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Bimtek dan Study Banding Bumdes 2018

Peraturan Pengelolaan dan Pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

Sebagai wadah usaha desa, BUMDes mengusung semangat kemandirian, kegotong-royongan, dan kebersamaan antara pemerintah desa dan masyarakat setempat. Dengan tujuan untuk mengembangkan aset-aset lokal, sehingga pendapatan ekonomi desa dan masyarakat dapat mengalami peningkatan.

Di dalam Permendesa No. 04 Tahun 2015 sudah diatur tentang pengelolaan teknis pelaksanaan BUMDes yang disertai dengan peran dan fungsi dari setiap perangkat BUMDes. Dalam melaksanakan Permendesa No. 04 Tahun 2015 tersebut, setiap desa harus menyesuaikan dengan peraturan yang diberlakukan oleh Bupati atau Walikota, sesuai dengan kondisi alam, lingkungan, dan budaya setempat.

Dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa, dibutuhkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya supaya dapat dikelola secara profesional dan mandiri. Sehingga diperlukan perekrutan pegawai atau tenaga kerja dalam bidang tersebut. Proses perekrutannya harus berdasarkan dengan standar yang sudah ditetapkan dalam AD/ART BUMDes.

BUMDes adalah lembaga yang diwajibkan untuk mendapatkan profit. Maka dari itu pengelola BUMDes harus menaati mekanisme dalam menjalankan kerjasamanya dengan pihak-pihak lain. Seperti contohnya dalam kegiatan lintas desa harus melakukan koordinasi dan kerjasama terlebih dahulu dengan Pemerintah Desa dalam memanfaatkan sumber-sumber ekonomi.

Dalam Rangka pemantapan pemahaman kepada aparatur desa / camat / lurah mengenai BUMDES, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (Pusdiklat Pemendagri) akan melaksanakan Pelatihan / Bimtek / Diklat Desa/Lurah/Camat tentang Pengelolaan dan Pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang akan diselenggarakan pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Usaha Pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

UU No. 06 tahun 2014 pasal 87 ayat 3, menjelaskan bahwa BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti BUMDes dapat menjalankan berbagai usaha, seperti pelayanan jasa, perdagangan, keuangan mikro, dan pengembangan-pengembangan ekonomi lainnya.

Berikut adalah 4 jenis bisnis yang dapat dikembangkan oleh BUMDes yang dijelaskan dalam Aksa (2013):

1. BUMDes dengan tipe serving. Yaitu bisnis sosial yang melakukan pelayanan publik kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan finansial. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna dimanfaatkan untuk usaha pelayanan ini, seperti usaha listrik dan air minum desa.
2. BUMDes dengan tipe banking. BUMDes jenis ini melakukan bisnis keuangan seperti bank desa atau lembaga perkreditan desa. Bisnis ini dimodali oleh PADes, ADD, tabungan masyarakat, dan dukungan dari pemerintah.
3. BUMDes dengan tipe renting. Yaitu menjalankan bisnis dalam bidang penyewaan barang-barang baik untuk keperluan masyarakat ataupun untuk mendapatkan pendapatan desa. Barang yang disewakan seperti perangkat pesta, alat pertanian, alat transportasi, dan lainnya.
4. BUMDes dengan tipe brokering. Yakni BUMDes yang berperan sebagai lembaga perantara. Misalnya jasa pelayanan kepada warga atau usaha-usaha masyarakat. Seperti jasa pembayaran listrik, pasar desa, dan lainnya. BUMDes juga dapat membentuk kerjasama dengan pihak ketiga dalam memasarkan produk-produk lokal supaya jangkauannya lebih luas.

The post Bimtek Diklat Pengelolaan dan Pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Sementara peraturan Mentri Dalam Negri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberi arah penyempurnaan dari Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaannya sudah diperjelas, begitu juga dengan alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBD sudah diperbaharui.

Dalam Rangka pemantapan pemahaman kepada aparatur desa / camat / lurah, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (Pusdiklat Pemendagri) akan melaksanakan Pelatihan / Bimtek / Diklat Desa/Lurah/Camat tentang Manajemen Keuangan Desa Sesuai UU No. 06 Tahun 2014 yang akan diselenggarakan pada:

Jadwal Bimtek dan Diklat

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Sumberdaya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Kapasitas tata kelola dan administrasi aparat pemerintah di desa masih sedikit khususnya pejabat pelaksana pengelola keuagan di 78.000 desa. Oleh karena itu manajemen keuangan desa desuai UU No. 06 Tahun 2014 seharusnya merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Baik itu pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Semua aparatur pemerintahan mulai dari pusat hingga ke desa terutama yang terkait di bidang akuntansi harus dialokasikan. Untuk sumber daya manusia yang terbatas, menjalankan porsi pekerjaan yang paling spesifik untuk beberapa desa sekaligus. Sementara sumber daya yang lebih banyak, menjalankan pekerjaan yang lebih umum dan tidak sulit untuk dikerjakan.

Pekerjaan yang umum seperti menginput transaksi dan mencocokan saldo kas atau bank dengan fisik kas atau bank itu sendiri. menyusun, memberi penomoran, dan menyimpan bukti transaksi. Sementara pekerjaan yang spesifik seperti melakukan quality control laporan keuangan supaya sesuai dengan norma-norma pembukuan yang tertera dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Pembagian tugas tersebut diatur supaya perangkat desa (Bendahara dan PTPKD) hanya mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan yang memerlukan ilmu atau pengetahuan sederhana. Pekerjaan yang lebih spesifik seperti quality control tentu memerlukan analisis yang mendalam atas suatu transaksi dan standar-standar akuntansi yang mempunyai keterkaitan dalam pembukuannya. Maka dari itu harus dikerjakan oleh SDM khusus.

Karena jumlah SDM nya yang terbatas, maka mereka harus mampu melayani beberapa desa sekaligus yang ada di dalam suatu daerah. Seperti di tingkat kabupaten atau provinsi. Oleh karena itu SDM ini perlu ilmu dan pengetahuan khusus mengenai pekerjaan yang hendak dilakukan.

Dukungan pekerjaan ini pun bias dilakukan sekaligus melalui fungsi pengawasan pengelolaan keuangan desa yang sudah diatur oleh UU No. 06 tahun 2014 Bab XIV tentang Pembinaan dan Pengawasan, khususnya pada pasal 115 ayat (g).

Yaitu pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota adalah termasuk mengawasi pengelolaan Keuangan Desa Pendayagunaan Aset Desa. Dalam pekerjaan akuntan publik, pelaksanaan quality control ini hamper sama dengan pekerjaan jasa akuntansi, kompilasi dan review yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik.

The post Bimtek / Diklat Manajemen Keuangan Desa Sesuai UU No. 06 Tahun 2014 appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Pendamping Desa Sebagai Pemberdaya Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat secara lebih lanjut lagi dapat dimaksudkan sebagai pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Caranya adalah dengan meningkatkan keterampilan, kesadaran, kemampuan, perilaku, dan pemanfaatan sumber daya melalui penetapan suatu program maupun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan.

Pemberdayaan masyarakat desa ini perlu dilakukan guna memberi kemampuan kepada desa agar mampu melakukan tindakan bersama. Tindakan antara kesatuan pemerintah desa dan masyarakat, maupun pihak lain. Sehingga mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk membangun desa yang terorientasi kepada kelompok kurang mampu.

Pendekatan partisipatif dapat dilakukan untuk pemberdayaan desa. Caranya dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, dengan memanfaatkan sumberdaya dan kearifan lokal yang tersedia. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa pemberdayaan dapat dilakukan pula oleh pihak lain. Pihak lain tersebut berperan sebagai pendamping desa.

Dalam Rangka pemantapan pemahaman kepada aparatur desa / camat / lurah, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (Pusdiklat Pemendagri) akan melaksanakan Pelatihan / Bimtek / Diklat Desa/Lurah/Camat tentang Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang akan diselenggarakan pada:

Jadwal Bimtek dan Diklat

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Berdasarkan PP No 43 Tahun 2014, Pemberdayaan masyarakat desa bisa menggunakan pihak ketiga yang telah diberi mandat. Pemberdayaan ini bisa dilakukan oleh pemerintah Desa, BPD, BUM Desa, BKAD, Forum Musyawarah Desa, Forum Kerjasama Desa, maupun bentuk kelompok lain untuk mendukung program pemerintah dalam pembangunan desa.

Tugas seorang pendamping desa antara main mendampingi desa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan kemudian memantau pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Bertugas pula mengelola pelayanan sosial dasar. Bertugas mengelola pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, serta membangun sarana prasarana desa.

Tugas selanjutnya adalah meningkatkan kapasitas pemerintahan dan lembaga desa untuk membangun dan memberdayakan masyarakat. Membuat organisasi di dalam setiap kelompok masyarakat. Meningkatkan kapasitas kades pemberdayaan masyarakat desa sehingga tercipta kader-kader baru untuk kepentingan pembangunan desa.

Pendamping desa juga berpartisipasi dalam mendampingi pembangunan kawasan desa. Selain itu juga harus melakukan koordinasi pendampingan dalam tingkat kecamatan.

Caranya dengan memberi fasilitas laporan pelaksanaan pendampingan untuk pemerintah Daerah Kabupaten maupun kota yang dilakukan oleh Camat daerah tersebut.

Terdapat pula pendamping teknis yang bertugas untuk membantu opmerintah merencanakan pembangunan desa. Bertugas pula mendampingi Pemerintah Daerah saat melakukan koordinasi dengan desa terkait rencana pembangunan. Selain itu juga memberi fasilitas erja sama Desa dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan pembangunan.

Tugas-tugas tersebut tentunya harus berfokus kepada hal-hal yang menyangkut pemberdayaan masyarakat desa. Fokus tersebut antara lain untuk membentuk hubungan antara desa dengan pemerintah sebagai masyarakat yang demokratis dan kuat.

Berfokus pula menciptakan pemimpin desa yang kuat, maju, serta merakyat dengan kaderisasi.
Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah dan masyarakat desa dapat menentukan sasarannya. Sasaran berupa prioritas masyarakat yang telah disesuaikan dengan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Atau usulan lembaga masyarakat desa. Namun telah disepakati bersama saat dilakukan musyawarah desa.

The post Bimtek / Pelatihan Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).