Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau dapat disebut juga suatu Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Unit kerja SKPD) di lingkungan pemerintah daerah, yang dibentuk untuk memberikan suatu pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat, baik berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya yang didasari pada prinsip produktivitas dan efisiensi.
Sedangkan Pola pada
Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD)
adalah suatu pola pengelolaan keuangan yang mengadakan / memberikan fleksibilitas, berupa keluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bersifat bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Hal diatas tertuang pada Permendagri No. 61 Tahun 2007 ps 1 (1). Untuk Puskesmas dan juga Unit Kerja SKPD lain,
yang ingin menerapkan PPK-BLUD,
harus memenuhi persyaratan diantaranya Syarat Subtantif, Syarat Teknis dan Syarat Administratif.
Sedangkan SKPD atau Unit Kerja membuat menyampaikan dokumen yang meliputi: Surat Pernyataan Kesanggupan untuk meningkatkan kinerja; Pola Tata Kelola; Rencana Strategis Bisnis; Standar Pelayanan Minimal; Laporan dan Keuangan Pokok serta Laporan Keuangan auditan atau Surat Pernyataan Kesanggupan diaudit. Selanjutnya jika semua dokumen sudah siap maka Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) akan mengirimkan Surat ke Sekretaris Daerah (SEKDA) untuk meminta penilaian menjadi BLUD.
SEKDA akan membentuk Tim Penilai dan akan menilai kesiapan, baik itu dari sisi dokumennya maupun dari sisi pengetahuan dan kemampuan SDMnya.
Namun Kenyataannya jika kita melihat kejadian dilapangan, menunjukan bahwa masih banyak diantara Unit Kerja SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah, mengalami kebingungan dalam mempersiapkan diri memenuhi persyaratan administratif BLUD.
Untuk mempersiapkan hal tersebut diatas, maka kami Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT KEMENDAGRI) akan melaksanakan Bimtek / Pelatihan “Persiapan Penerapan BLU/BLUD” yang akan diselenggarakan pada:
Tanggal Kegiatan |
Tempat Kegiatan |
05 - 06 Januari 202613 - 14 Januari 2026
|
Hotel Orchardz Jakarta Jakarta
|
Tanggal Kegiatan |
Tempat Kegiatan |
05 - 06 Februari 202613 - 14 Februari 2026
|
Hotel Orchardz Jakarta Jakarta
|
Tanggal Kegiatan |
Tempat Kegiatan |
05 - 06 Maret 2026
13 - 14 Maret 2026
16 - 17 Maret 2026
27 - 28 Maret 2026
|
Hotel Orchardz Jakarta Jakarta
|
Tanggal Kegiatan |
Tempat Kegiatan |
08 - 09 April 202615 - 16 April 202624 - 25 April 202628 - 29 April 2026
|
Hotel Orchardz Jakarta Jakarta
|
Tanggal Kegiatan |
Tempat Kegiatan |
06 - 07 Mei 2026
|
Hotel Orchardz Jakarta Jakarta
|
Tanggal Kegiatan |
Tempat Kegiatan |
02 - 03 Juni 2026
09 - 10 Juni 2026
17 - 18 Juni 2026
22 - 23 Juni 2026
|
Hotel Orchardz Jakarta Jakarta
|
Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar:Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / PesertaDengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH |
| Konfirmasi Peserta:
|
|
 |
 |
|
 www.lkn.or.id / www.lkn.co.in |
Baca Juga : Bimtek Bendahara Pengeluaran