Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kegiatan meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah. Sedangkan Proses akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD adalah serangkaian kegiatan yang diawali dengan transaksi dan berakhir dengan penutupan buku – berakhirnya seluruh proses pencatatan pada periode yang ditentukan. Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diatur dalam […]
Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Proses perencanaan pembangunan daerah harus dilakukan secara sistematis dan terarah agar dapat menghasilkan rencana pembangunan daerah yang efektif dan efisien. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah telah mulai menggunakan sistem e-planning untuk membantu proses perencanaan pembangunan […]
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau dapat disebut juga suatu Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Unit kerja SKPD) di lingkungan pemerintah daerah, yang dibentuk untuk memberikan suatu pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat, baik berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan […]
Didalam Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 58 Tahun 2005. Untuk Melaksanakan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah serta Pasal 69 dan Pasal 86 UU No. 33 […]
Bagi pejabat fungsional, khusunya bendahara pengeluaran, dalam pelaksanaan tugasnya tidak dibenarkan melakukan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kegiatan perdagangan, penjualan jasa, pekerjaan pemborongan atau bertindak sebagai penjamin atas pekerjaan / kegiatan / penjualan, serta membuka giro/rekening pos / menyimpan uang pada suatu lembaga keuangan ataupun Bank atas nama pribadi sendiri. Disamping itu, pegawai bendahara […]
Untuk menyusun suatu Perencanaan Pembangunan Daerah hal ini dimaksudkan agar dapat menetapkan arah kebijakan pembangunan yang dapat membantu kebutuhan masyarakat. Tujuan dibuatnya arah kebijakan suatu daerah agar dapat dimasukkan dalam sebuah dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini untuk mencermati dinamika pertumubuhan ekonomi suatu daerah. Berdasarkan undang–undang 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintah wajib […]
Dalam pelaksanaan pembangunan, untuk menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD , kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran RKPD, KUA, PPAS, Renja, RKA dan RAPBD Dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD hal ini diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri […]
Sebagai upaya untuk meningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, maka dalam hal ini perlu diadakan percepatan implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah. Penerapan Transaksi Non Tunai, akan menjadi lebih praktis. Pemindahan dana dengan cara ini […]
Sistem keuangan desa atau SISKEUDES sudah diterapkan di hampir semua desa sejak tahun 2015, Sistem keuangan ini diharap mampu membantu kepala desa dalam menerapkan tata kelola yang mudah pada setiap sumber penerimaan yang diterima dari pemerintah desa. Cita-cita setiap desa adalah mampu mengelola pendapatannya dengan terbuka dan juga profesional. Namun saat ini pengelolaan keuangan yang […]
Dalam Penyelenggaraan kewenangan desa yang dibiayai oleh 3 (tiga) sumber dana yakni APBD dan APBN serta APBDesa. Pelaksanaan kewenangan desa yang di berikan tugas oleh Pemerintah hal ini di danai oleh APBN. Dana APBN tersebut dialokasikan ke bagian anggaran kementerian atau lembaga. Kemudian disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten atau kota. Sedangkan untuk penyelenggaraan […]