Penegakan hukum keimigrasian di wilayah darat dan laut merupakan aspek penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang, rentan terhadap pelanggaran keimigrasian seperti penyelundupan manusia, perdagangan orang, dan masuknya orang asing secara ilegal. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum keimigrasian yang efektif dan efisien di wilayah […]
Untuk memenuhi kebutuhan terhadap Penyusunan Peraturan Daerah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) akan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya untuk melaksanakan Pelatihan dengan tema : “STRATEGI DAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)” pada:
Kami Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) akan mengadakan Pelatihan dengan tema : “MENYUSUN PERDA EFEKTIF DAN ASPIRATIF” Pada:
Perancangan hukum atau disebut juga legal drafting merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam praktik hukum. Legal drafting adalah kombinasi dari dua kata, yakni LEGAL dan juga DRAFTING. Yang dimaksud dengan legal adalah segala sesuatu sesuatu yang berkaitan dengan ketentuan hukum. Untuk drafting sendiri bermakna sebagai sebuah perancangan/pengkonsepan. Legal Drafting dapat diartikan secara singkat […]
Penegakan hukum adalah suatu proses kegiatan yang di laksanakan oleh penegak hukum, diantaranya adalah Penyidik POLRI dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), Hakim serta Jaksa. Untuk mendapatkan hasil yang baik terhadap penegakan hukum maka setiap tahapan dan proses yan dilalui haruslah dilakukan dengan benar. Di Indonesia / di nusantara ini, kewenangan melakukan penyidikan dimiliki oleh penyidik […]
Pengadaan barang dan jasa merupakan aktivitas mengadakan sarana serta prasarana juga layanan pendukung dengan menggunakan biaya pemerintah. Biaya tersebut dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemerintah pusat. Bagi pemerintah daerah biaya pengadaan barang/jasa biasanya dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Aktivitas yang selalu berhubungan erat dengan pengadaan barang dan […]