Selanjutnya dokumein ini berlaku secara nasional sehingga menjadi acuan dalam penyusunan rencana tata ruang pada level Provinsi, Kota / Kabupaten.

Adapun peranan tata ruang, pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya optimal

dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumber daya, dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup lalu meningkatkan keselarasan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Dalam lingkup tata ruang, pemanfaataan dan alokasi lahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan konsep ruang dalam pembangunan

baik itu sebagai hasil/akibat dari pembangunan maupun sebagai arahan/rencana pembangunan yang dikehendaki.

Namun kenyataan yang terjadi akhir-akhir ini menegaskan beberapa isu strategis dalam penyelenggaraan penataan ruang nasional di Indonesia, perkembangan dan pertumbuhannya masih berlangsung secara alamiah, itu berarti berkembang tanpa pengarahan dan perencanaan yang terprogram.

Akibatnya untuk tahap perkembangannya akan menjadi yang lebih kompleks sehingga timbul berbagai permasalahan kota diantaranya: adanya ketidak teraturan penggunaan tata ruang, semakin tidak optimalnya pengguanaan tanah kota, timbulnya berbagai macam lalu lintas, tidak terpenuhnya kebutuhan masyarakat akan fasilitas dan utilitas kota, timbulannya masalah pencemaran lingkungan kota dan sebagainya.

Hasilnya kota tidak dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, akhirnya akan memberikan berbagai macam hambatan-hambatan terhadap perkembangan ekonomi kota. Sehubungan dengan ini kami akan menyelenggarakan diklat dan “Bimtek tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017″. yang akan dilaksanakan pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

The post Diklat / Bimtek Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Bimtek Pengadaan Barang Jasa di Desa

Pengadaan Barang / Jasa di desa diatur dalam Perka LKPP (Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) Nomor 13 Tahun 2013 dan Perka No. 22 Tahun 2015. Sedangkan Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang bersumber dari APB Desa, diatur dalam Peraturan Walikota/Bupati.

Tahap-tahap dalam Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk pengadaan barang dan jasa tersebut adalah sebagai berikut :

1. Membentuk Tim Pengelola Kegiatan.
   Tim ini dibentuk oleh Kepala Desa dengan persetujuan masyarakat desa dan pemerintahan desa, dan dibuatkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
2. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tersebut mulai mempersiapkan apa saja dan dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk pengadaan tersebut, seperti spesifikasi yang dibutuhkan, analisa harga apakah terjangkau atau tidak, dan sebagainya.
3. Setelah dokumen dan spesifikasi ditentukan, mulai dilakukan pemesanan barang/jasa, memeriksa barang/jasa tersebut setelah tiba di desa, apakah sudah sesuai dengan yang dipesan.
4. Menyerahkan barang/jasa tersebut kepada bidang yang membutuhkannya, melakukan pengawasan terhadap pemakaian barang/jasa tersebut agar dipakai sesuai fungsinya. Misalnya jika memesan traktor maka yang menggunakannya haruslah para petani, bukan untuk disewakan ke pihak lain atau sebagainya.
5. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pembelian dan pemakaian barang dan jasa tersebut kepada Kepala Desa dan Pemerintah Desa yang telah menunjuk TPK dalam hal pengadaan tersebut secara lengkap dari mulai anggaran sampai dengan sisa dana yang ada.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Pengadaan Barang/Jasa di Desa maka kami akan mengadakan Bimtek / Diklat Pemerintahan tentang PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA Pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa

1. Dalam melakukan pengadaan barang/jasa tersebut, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) harus memiliki pedoman, yaitu mengutamakan kemampuan desa. Prioritas terhadap barang/jasa yang sudah tersedia di desa, jika tidak memungkinkan, baru memutuskan untuk membeli dari pihak eksternal.

Contoh untuk pengadaan barang, jika ingin melakukan pengadaan material alat-alat pertanian, sebaiknya periksa dulu di BUMDesa apakah material tersebut tersedia. Jika tidak, maka TPK melakukan pesanan kepada pihak eksternal untuk pengadaan material tersebut.

Contoh untuk pengadaan jasa. Jika desa tersebut membutuhkan tenaga kerja untuk sebuah proyek irigasi misalnya, maka prioritaskan para pekerja dari desa tersebut. Jika staf ahli tidak memungkinkan, misalnya setingkat arsitek tidak tersedia, maka perlu dilakukan pengadaan terhadap jasa tersebut.

Barang atau Jasa yang hendak diadakan, haruslah barang/jasa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat desa setempat untuk tujuan meningkatkan taraf hidup dan pembangungan di desa tersebut. Misalnya alat teknologi untuk memaksimalkan hasil panen dan sebagainya.

2. Perlu diketahui juga dalam Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa bahwa Tim Pengelola Kegiatan (TPK) harus merupakan orang-orang diluar dari Perangkat Desa, untuk menghindari penyalahgunaan dana seperti penggelembungan harga dan sebagainya.

Karena jika Tim tersebut merupakan Perangkat Desa, lalu pertanggungjawabannya juga kepada Perangkat Desa, maka tidak ada fungsi pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga memungkinkan terjadinya penyelewengan dana.

The post Diklat / Bimtek Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Bimtek Sosialisasi Penjelasan Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah

Dalam melakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), tentunya membutuhkan tata cara khusus yang belum tentu sama dengan Pemilihan Gubernur, atau Pemilihan Presiden. Secara garis besar mungkin sama, tapi ada beberapa hal yang berbeda. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang politik pada umumnya, dan Pemilihan Kepala Daerah pada khususnya, memerlukan Sosialisasi dan Penjelasan Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) agar masyarakat turut aktif dalam menjalankan Pemilihan Kepala Daerah dengan benar.

Beberapa lembaga swasta maupun pemerintah yang bergerak dalam bidang Pelatihan, sudah membuat beberapa bimbingan teknis dalam Pilkada tersebut, tetapi tidak diikuti oleh semua pihak yang sebenarnya membutuhkan bimbingan tersebut.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Pilkada maka kami akan mengadakan Bimtek / Diklat Pemerintahan tentang Sosialisasi Penjelasan Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah Pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada dilakukan secara langsung, dimana masyarakat secara langsung memberikan suaranya untuk memilih Kepala Daerah dan Wakilnya di daerah masing, dan dilakukan secara demokrasi.
Dalam menjalankan Pilkada tersebut, Ada 2 tahap yang harus dilalui, yaitu :

1. Tahap Persiapan

1.1. Memberitahukan secara lisan kepada DPRD, Kepala Daerah dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) tentang akan berakhirnya masa jabatan Pilkada yang sekarang
1.2. Kepala Daerah melaporkan pertanggungjawaban kegiatan pemerintahan selama periodenya kepada Pemerintah melalui Bupati/Walikota, dan menyampaikan keterangan atas laporan tersebut kepada DPRD.
1.3. Komisi Pemilihan Umum Daerah mempersiapkan Pemilu Pilkada dan Wakilnya, membentuk Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Mencari Personal yang Netral untuk menjadi Pemantau Pilkada.
1.4. DPRD setempat membuat Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) yang terdiri dari Kepolisian untuk menjaga keamanan, Kejaksaan untuk memantau azas keadilan, Perguruan Tinggi (mahasiswa), Pers, dan Tokoh Masyarakat sebagai Pengawas yang netral.

2. Tahap Pelaksanaan.

2.1. Menetapkan daftar orang yang berhak dan memenuhi syarat menjadi seorang pemilih (Daftar Pemilih), dimulai dari Daftar Pemilih Sementara hingga menjadi Daftar Pemilih Tetap, bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk menjadi pemilih.
2.2. Menetapkan pasangan calon (paslon) yang sesuai dengan kriteria yang sudah diatur dan sesuai dengan Undang-undang.
2.3. Mengawasi masa kampanye agar berjalan dengan tertib tanpa adanya keributan antar paslon atau antar para pendukung paslon.
2.4. Menetapkan masa tenang, dimana tidak ada lagi proses kampanye yang berjalan, dan penertiban semua atribut paslon yang berada di tempat umum seperti spanduk, banner, dan sebagainya.
2.5. Melaksanakan Pemungutan Suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang sudah ditetapkan per wilayah, dan mempersiapkan perlengkapan seperti Kertas Suara, alat untuk mencoblos, alat bantu penghitung suara, dan sebagainya.
2.6. Melakukan dan mengawasi Perhitungan Suara dengan menggunakan Panitia yang sudah ditetapkan dan disaksikan ormas (organisasi masyarakat) yang bersifat netral, maupun perwakilan dari masing-masing paslon.
2.7. Menetapkan pasangan terpilih berdasarkan hasil suara.

Semua proses dari mulai Persiapan dan Pelaksanaan tersebut harus disampaikan kepada masyarakat daerah, sebagai miniatur Pemerintahan Pusat, dengan mengadakan Sosialisasi dan Penjelasan Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah agar berjalan sesuai ketentuan. Karena tidak jarang terjadi masyarakat protes tentang banyak hal, misalnya namanya tidak termasuk ke dalam Daftar Pemilih dan sebagainya, karena kurangnya sosialisasi dan penjelasan tersebut.

The post Bimtek dan Sosialisasi Penjelasan Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Diklat Peningkatan Tupoksi Staf Ahli Dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah

Secara umum orang menganggap staf ahli itu adalah posisi sementara atau dengan kata lain posisi pinggiran, untuk menunggu kekosongan posisi dalam SKPD.

Setelah posisi dalam SKPD ada yang lowong, maka staf ahli tersebut dipanggil dan menduduki jabatan dalam SKPD tersebut.

Padahal sebenarnya, tupoksi staf ahli tersebut cukup penting dalam memperlancar tugas-tugas Kepala Daerah, memberi masukan kepada Kepala Daerah dalam hal mengambil keputusan.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Undang-undang (UU) Desa maka kami akan mengadakan Bimtek / Diklat Pemerintahan tentang Peningkatan Tupoksi Staf Ahli Dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah Pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Tugas dan Fungsi Pokok Staf Ahli

Tugas-tugas dari staf ahli diatur dan ditetapkan oleh Kepala Daerah, dikoordinir oleh Sekda (Sekretaris Daerah), dan tugas-tugas tersebut berada diluar atau tidak termasuk dalam tugas-tugas jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada agar tidak tumpang tindih.

Jika Kepala Daerah ingin menjalankan suatu program, maka staf ahli memikirkan cara agar program tersebut bisa berjalan dengan efektif dan efisien tanpa mengalami birokrasi yang berbelit-belit, yang bisa mengganggu terlaksananya program tersebut.

Syarat menjadi seorang staf ahli adalah orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang yang bersangkutan. Atau istilahnya Konsultan atau Otak bagi seorang Kepala Daerah. Segala kegiatan yang berkaitan dengan bidang yang dikuasainya, akan diminta pendapat oleh Kepala Daerah.

Misalnya seorang staf ahli tata kota. Jika suatu saat Kepala Daerah akan mengadakan penataan kota, misalnya pelebaran jalan, pelebaran sungai dan sebagainya, maka Kepala Daerah tersebut akan meminta pendapat staf ahli tentang akibat-akibat yang akan ditimbulkan dengan program tersebut.

Pentingnya Seorang Staf Ahli Dalam Pemerintahan Daerah

Staf ahli yang ahli dalam bidangnya, mampu memberikan informasi, analisa, arahan, saran dan sebagainya, sangat dibutuhkan dalam Pemerintahan Daerah, itu sebabnya Peningkatan Tupoksi Staf Ahli Dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah perlu diperhatikan dengan khusus, yaitu :

1. Semakin hari, persoalan yang dialami oleh Pemerintahan Daerah semakin banyak dan rumit, dengan semakin berkembangnya zaman. Seperti sekarang ini, sudah harus beralih ke sistem online seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang sangat membutuhkan konsultasi dan binaan dari seorang Staf Ahli.
2. Demokrasi yang semakin menuntut transparansi dan responsif dan partisipasif yang harus dilakukan oleh Kepala Daerah dalam mengambil kebijakan. Jadi Kepala Daerah bukanlah seorang yang otoriter yang bisa mengambil keputusan sendiri, melainkan harus melewati konsultasi dahulu dengan staf ahli.
3. Kekurangan sumber daya yang ahli dalam bidangnya, sedangkan Kepala Daerah sangat membutuhkan sumber daya tersebut. Contohnya seperti diatas, pelaksanaan PTSP, dibutuhkan sumber daya manusia di bidang IT, sedangkan Kepala Daerah memiliki kekurangan dalam hal itu, sehingga membutuhkan staf yang ahli di bidang tersebut.

Karena begitu pentingnya Tupoksi dari Staf Ahli tersebut, maka Kepala Daerah harus objektif dalam memilih Staf Ahli, sehingga personal yang dihasilkan merupakan orang yang benar-benar ahli di bidangnya dan memberi manfaat positif dalam Pemerintahan Daerah.

The post Diklat / Bimtek Peningkatan Tupoksi Staf Ahli Dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Diklat Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa) Berbasis Kawasan untuk Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Yang dimaksud Gerakan Desa adalah upaya untuk mengkoordinasikan, menyinergikan, menyinkronkan dan mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Swasta yang berbasis Desa, sasarannya adalah meningkatkan kualitas manusia dan kebudayaan dengan memberikan prioritas kepada Kawasan Tertinggal, Tertular dan Terpencil.

Di dalam program ini dilakukan dengan 3 pendekatan diantaranya Pendekatan “Desa Membangun” dan “Membangun Desa”, Pendekatan Pembagian Peran, serta Pendekatan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Desa Membangun artinya, perangkat desa atau lembaga kemasyarakatan yang ada di desa (internal) melakukan usaha untuk membangun desanya. Sedangkan Membangun Desa artinya, semua pihak diluar internal pemerintahan desa, seperti Pemprov, Pemerintah Pusat, Swasta dan sebagainya yang melakukan upaya untuk membangun desa.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Gerakan Desa maka kami akan mengadakan Bimtek / Diklat Pemerintahan tentang Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa) Berbasis Kawasan untuk Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Target Pembangunan Manusia dan Kebudayaan :

Gerakan Desa yang dilakukan oleh Kemetrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang berada di bawah koordinasi Kementriaan Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, memiliki target yaitu :

1. Menciptakan manusia yang sehat secara jasmani dan cerdas dalam pemikiran.
2. Menciptakan manusia yang berkarakter dan berbudaya, tidak mudah dipengaruhi karena memiliki karakter yang jelas, dan menjunjung tinggi budaya yang ada.
3. Terwujudnya desa semesta, dengan mengurangi jumlah desa tertinggal, menuju desa mandiri yang sudah berhasil memenuhi Standard Pelayanan Minimum serta bisa melanjutkan pengelolaan dan pengembangan potensi yang ada.
4. Mewujudkan keberdayaan Keluarga, perempuan dan pemuda dengan menghilangkan diskriminasi gender, mengaktifkan semua gender dan segala usia agar berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Prinsip Gerakan Desa :

Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa) Berbasis Kawasan untuk Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memiliki prinsip-prinsip

1. Untuk semua program yang direncanakan dan dilakukan, semuanya bertumpu atau berpatokan kepada Manusa dan Kebudayaan. Menghargai harkat manusia dengan menghormati kebudayaan yang ada.
2. Otonomi desa secara mandiri yang memiliki kewenangan untuk membangun desa sesuai dengan skala desa.
3. Desentralisasi. Tidak semua sektor menjadi wewenang desa. Sebagian adalah wewenang Pemda atau masyarakat, sesuai kapasitasnya masing-masing.
4. Semua kegiatan yang dilakukan berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat desa.
5. Masyarakat semua ikut aktif berpartisipasi dalam melaksanakan Gerakan Desa tersebut.
6. Kesetaraan dan keadilan gender, bukan hanya laki-laki yang bisa berperan dalam meningkatkan pembangunan, namun semua gender ikut aktif berpartisipasi didalamnya.
7. Demokrasi yang dijunjung tinggi dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama.
8. Transparansi dan akuntabel. Tidak ada yang ditutup-tutupi atau rahasia dalam Gerakan Desa tersebut, dan proses pelaksanaannya juga bersifat akuntabel yang artinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai undang-undang yang berlaku.

Beberapa Agenda Pembangunan Bidang Manusia dan Kebudayaan :

1. Peningkatan inovasi teknologi
2. Perlindungan terhadap anak, usia lansia, dan kaum marjinal.
3. Program Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat
4. Meminimalisasi Kesenjangan Ekonomi
5. Membuat wanita ikut aktif dalam politik dan pembangunan
6. Menumbuhkan karakter masyarakat menjadi lebih kuat dan berkarakter

The post Diklat / Bimtek Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa) Berbasis Kawasan untuk Pembangunan Manusia dan Kebudayaan appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Bimtek Percepatan Persiapan Undang-undang (UU) Desa

Salinan Keputusan Bersama (SKB) Antara 4 Kementrian

SKB dibuat dan ditandatangai oleh 4 Kementrian seperti disebutkan diatas, serta pelaksanaan dan pengawasannya juga dilakukan oleh 4 Kementrian tersebut.
Ruang lingkup yang tertuang dalam Salinan Keputusan Bersama tentang Percepatan Persiapan Undang-undang (UU) Desa tersebut adalah :

1. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Dalam hal ini dilakukan koordinasi antara Kepala Bappenas dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
   Juga kerjasama antara Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama Kementrian Dalam Negeri untuk mengatur dan mengevaluasi Pelayanan kebutuhan dasar yang memenuhi standard.
2. Pengalokasian, Penyaluran, dan pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dilakukan oleh Menteri Keuangan yang menetapkan APBN 10% untuk Dana Desa, diluar Dana Transfer ke Daerah, bekerjasama dengan Kepala Bappenas.
   Dalam hal pengalokasian ADD tersebut, dikelola dengan mengedepankan keadilan yang merata. Mengurangi kesenjangan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan dan transportasi dengan desa sangat tertinggal dan desa tertinggal,
3. Pendampingan Desa yang dilakukan oleh Gubernur, Bupat/Walikota, Camat dan Lurah (Pemerintahan diatas Desa), yang diatur oleh Menteri Dalam Negeri bersama Kementrian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi.
4. Penataan Desa dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri untuk penegasan batas desa, penyelesaian status desa yang berada dalam hutan produksi dan hutan lindung, serta mengatur tentang pembentukan desa adat.
5. Pengembangan fungsi BUMD dan Koperasi, dalam hal ini dilakukan oleh Kementrian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi yang memfasilitasi BUMD, penyusunan konsep BUMD, kemitraan dengan Koperasi, pengaturan penyertaan modal di BUMD dan sebagainya.
   Mengatur agar peran BUMD dan Koperasi bisa saling menguntungkan anggotanya dengan prinsip gotong royong, misalnya penjual menjual barangnya dengan harga murah tapi tidak merugikan, sedangkan pembeli membeli barang yang dijual dengan murah juga.
6. Menyiapkan pedoman Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa dalam Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan, Anggaran Kementrian/Lembaga dan APBD. Dilakukan oleh Kementrian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi.
   Dalam hal ini, difokuskan untuk menentukan prioritas antara 3 sampai 5 jenis yang merupakan kebutuhan paling prioritas di Desa, sedangkan diluar prioritas bisa dilaksanakan kemudian.
7. Pembinaan, Pemantauan, Pengawasan dan Penguatan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 dengan cara mengadakan Sosialisasi, Bimbingan Teknis atau Pelatihan untuk memudahkan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014, serta mengevaluasi apakah pelaksanaan tersebut masih mengalami kendala dan menyelesaikan jika ada kendala yang terjadi.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Undang-undang (UU) Desa maka kami akan mengadakan Bimtek / Diklat Pemerintahan tentang PERCEPATAN PERSIAPAN UNDANG-UNDANG (UU) DESA Pada :

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

The post Diklat / Bimtek Percepatan Persiapan Undang-undang (UU) Desa appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Bimtek Peningkatan Pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memuat segala sesuatu yang berkaitan dengan Desa, mulai dari : Pengertian tentang Desa; Pemerintahan Desa; Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa; Badan Permusyawaratan Desa; Musyawarah Desa yang mencakup pertemuan antara Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat Desa; Badan Usaha Milik Desa; Peraturan Desa; Pembangungan Desa; Kawasan Perdesaan; Keuangan Desa; Aset Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam Undang-undang tersebut juga memuat tentang Pengaturan Desa yang secara garis besar bertujuan untuk mengatur seluruh aktivitas di Desa agar menjadi daerah yang berkembang, karena Desa adalah satuan terkecil dalam urutan Pemerintahan yang paling dekat dengan penduduk.Undang-undang yang ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2014 tersebut dibuat untuk mempertegas bahwa Desa memiliki peranan penting dan turut berpengaruh dalam pembangunan secara Nasional.

Dalam rangka memantapkan pemahaman tentang Desa maka kami akan mengadakan Bimtek / Diklat Pemerintahan tentang Peningkatan Pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Perlunya Sebuah Peraturan Pemerintah Untuk Melaksanakan Undang-undang

Meskipun Undang-undang tentang Desa sudah dibuat dan ditetapkan, namun diperlukan sebuah Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur pelaksanaan Undang-undang tersebut. Maka ditetapkanlah sebuah Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Mei 2014.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa itu dibuat berdasarkan pertimbangan perlu mengatur sejumlah ketentuan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tersebut, dan mengoptimalkan Pemerintahan Desa.

Garis Besar Isi dari PP No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 berisi penjelasan detail tentang beberapa hal, yaitu :

1. Kewenangan Desa yang meliputi Berdasarkan hak asal usul, lokal, kewenangan dari pemerintah daerah (Pemda) tingkat Bupati/Kota, maupun kewenangan dari Pemerintah tingkat Provinsi (Pemprov).
2. Pemerintahan Desa dalam hal ini adalah Kepala Desa. Jika dalam suatu saat, Kepala Desa mengalami kekosongan, maka Bupati/Walikota akan menunjuk pengganti sementara, sebelum diadakannya Pemilihan Kepala Desa yang baru.
3. Badan Usaha Milik Desa, mencakup siapa saja yang berhak mengelola BUMD tersebut, hal-hal atau fasilitas apa saja yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk desa dengan adanya BUMD tersebut.
4. Kerjasama Desa. Mengatur kerjasama yang akan dilaksanakan oleh Desa, baik antara desa dengan desa, desa dengan kota, desa dengan pemerintah, maupun desa dengan swasta. Diatur sedemikian rupa agar tidak merugikan desa namun tidak melanggar Peraturan Pemerintahan Pusat.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, mengatur desa dari sisi hukum, agar mengikuti peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
6. Pembinaan dan Pengawasan Desa oleh Camat sebagai Kepala Pemerintahan diatas Desa (Kepala Desa)
7. Mengatur kekayaan dan keuangan Desa agar dapat dilaksanakan secara akuntabel dan auditabel.
8. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. Desa adalah wilayah pemukiman di desa, sedangkan kawasan perdesaan adalah sentra atau lokasi kegiatan usaha yang dilakukan di desa, seperti pengrajin, peternak, petani, dan sebagainya.
9. Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa supaya tidak tumpang tindih dengan Peraturan dari Pemda maupun Pusat.

Bimtek / Diklat / Pelatihan Peningkatan Pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

The post Peningkatan Pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Bimtek Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Strategi Untuk Mencapainya

Ada 5 sasaran yang ditetapkan dalam Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Dalam RPJMN 2015-2019 yang ditentukan untuk meningkatkan pembangunan di kawasan perdesaan, yaitu :
1. Pemenuhan Standard Minimum Pelayanan Desa sesuai dengan kondisi geografisnya. Hal ini tidak sama untuk semua desa. Contohnya, di desa A sarana umum transportasi menuju perumahan ke Puskesmas yang tadinya berjalan kaki, bisa dibuat jalur untuk bersepeda jika tidak bisa dipaksakan untuk membuat jalur mobil.
2. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa. Untuk melakukan ini, langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah :

• Mengoptimalkan fungsi Badan Usaha Milik Desa, dalam memenuhi kebutuhan produksi atau usaha, seperti pengadaan bibit yang murah, peralatan pertanian yang terjangkau jika dibandingkan membeli dari luar.
• Mengadakan pembinaan atau pelatihan untuk meningkatkan hasil produksi usaha masyarakat desa, misalnya mengajarkan cara memasarkan hasil usahanya agar lebih menguntungkan dibanding menjualnya kepada tengkulak.
• Mengenalkan kepada masyarakat desa tentang kemajuan teknologi tepat guna agar bisa meningkatkan produktivitas.

3. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan pemberdayaan, pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa, dilakukan dengan cara :

• Pemberdayaan masyarakat untuk aktif dan berperan dalam bidang pendidikan dan kesehatan, melatih kewirausahaan kepada masyarakat desa.
• Pemberdayaan wanita, disabilitas atau penyandang cacat, pemuda dan lansia untuk berperan dalam pembangunan desa.
• Meningkatkan pengetahuan masyarakat desa tentang sumber daya alam, politik, sosial budaya dan ekonomi.

4. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan.

• Mengaktifkan lahan kosong menjadi lahan produktivitas
• Membuat akses desa untuk bisa mengelola sumber daya alam di desanya, misalnya masyarakat desa di Lampung berhak mengelola sumber daya laut yang ada di sekitar desanya.
• Mengikutsertakan masyarakat desa menjadi pemegang saham yang berkaitan dengan investasi yang dilakukan di desa masing-masing. Misalnya, daerah pertambangan yang berada di salah satu desa di Kalimantan, boleh dimiliki sahamnya oleh penduduk desa tersebut.
• Jika ada desa yang tercemar atau terkena dampak polusi akibat proses produksi, maka dilakukan rehabilitasi atau pemulihan agar desa tersebut menjadi bersih kembali.

5. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa – kota, yang dilakukan dengan cara :

• Mengembangkan sektor-sektor pembangunan di tiap desa, misalnya sektor pariwisata di Dieng, pertanian di pelosok Jawa, dan perikanan di pesisir Lampung.
• Meningkatkan sarana transportasi dan jalan dari desa menuju pusat perekonomian atau kota, untuk kelancaran berbagai sektor, seperti pendistribusian hasil pertanian ke kota, akses area wisata di desa terpencil.
• Meningkatkan agribisnis dengan membuat lembaga perbankan yang memprioritaskan masyarakat desa dan pelaku UKM serta meningkatkan fungsi dari Koperasi Rakyat.
• Meningkatkan pengetahuan masyarakat desa untuk mengakses teknologi informasi atau internet dalam hal memasarkan hasil panen atau hasil produksi para pelaku usaha di desa.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Penyusunan Program Pembangunan Desa maka kami akan mengadakan Bimtek / Diklat tentang Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan dalam RPJMN 2015-2019 Pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

The post Diklat / Bimtek Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Bimtek Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Keuangan Desa dikelola oleh Bendahara Desa, semua penerimaan maupun pengeluaran, harus dicatat oleh Bendahara Desa, lalu dibuat rekapitulasi setiap akhir bulan untuk mengetahui saldo akhir Keuangan Desa. Penerimaan secara keseluruhan, baik yang bersumber dari APBN maupun dari hasil usaha swadaya desa itu sendiri. Pengeluaran juga dicatat secara keseluruhan baik pengeluaran untuk program pemerintahan maupun pengeluaran rutin non program.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa itu meliputi :

• Realisasi Penerimaan / Pendapatan
• Realisasi Belanja
• Realisasi Pembiayaan

Yang dimaksud Realisasi adalah yang sudah benar-benar terjadi, bukan merupakan budget yang terdapat dalam APBDesa. Sehingga akan dianalisa apakah Realisasi itu sesuai, atau kurang, atau melebihi dari yang dianggarkan dalam APBDesa.

Selain memasukkan Penerimaan dan Pengeluaran uang, dalam Laporan tersebut juga turut di sertakan segala Harta dan Hutang yang ada dalam Desa. Harta dalam hal ini adalah Harta milik Desa, bukan harta milik warga. Misalnya mesin Generator yang dipakai untuk kepentingan umum, dan sebagainya.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Penyusunan Program SKPD dan Evaluasi maka kami akan mengadakan Bimtek / Diklat tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Alur Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Laporan yang telah disusun oleh Bendahara Desa akan dilaporkan menurut urutan sebagai berikut :
Bendahara Desa -> Kepala Desa -> Camat -> Bupati / Walikota

• Bendahara Desa melaporkan Keuangan Desa secara terperinci kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Misalnya laporan bulan Januari disampaikan paling telat tanggal 10 Februari.
• Kepala Desa meneruskan Laporan tersebut kepada Bupati / Walikota melalui Lurah/Camat, setiap semester (6 bulanan). Untuk Semester I, Januari – Juni, dilaporkan paling lambat akhir bulan Juli. Semester II, bulan Juli – Desember dilaporkan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan Pertanggungjawaban tersebut juga disampaikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat desa secara terbuka, bisa dalam bentuk pengumuman tulisan yang di tampilkan di Balai Desa, atau dimasukkan ke media massa.
Intinya, laporan pertanggunjawaban tersebut dibuat semudah mungkin agar bisa diakses oleh masyarakat dan mudah dimengerti isinya oleh masyarakat. Bahkan jika masyarakat desa sudah bisa mengakses internet, laporan tersebut bisa dimuat dalam internet.

Supaya mudah dimengerti oleh masyarakat, maka Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa tersebut sebaiknya dibuat oleh orang yang ahli di bidangnya, yakni Bendahara Desa, yang notabene memiliki pengetahuan tentang hal tersebut.

Hal ini dibutuhkan jika laporan pertanggungjawaban tersebut tidak jelas, dikhawatirkan akan terjadi praduga negatif atau hal-hal negatif lainnya yang tidak diinginkan, misalnya dinilai tidak transparan, atau tidak valid, dan sebagainya.
Laporan keuangan desa tersebut juga dibuat dengan prinsip akuntabel dan auditabel. Akuntabel artinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sedangkan auditabel artinya, laporan tersebut bisa di periksa di kemudian hari.

Dengan adanya Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang baik, maka laporan tersebut akan mudah untuk dianalisa dan bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk penyusunan anggaran periode berikutnya.

The post Bimtek / Diklat Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Diklat Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 69 ayat 1 disebutkan bahwa Kepala Daerah wajib Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Kepala Daerah yang dimaksudkan disini adalah Tingkat Provinsi (Gubernur) dan Tingkat Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota).

Tujuan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini adalah agar hasil laporan menjadi lebih terstruktur dan dapat menyajikan sebuah data yang dapat dijadikan ukuran Kinerja Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam LPPD tersebut bisa dinilai kinerja dari PemerintahanDaerah yang diukur dari indikator-indikator yang sudah ditentukan per sektor atau tiap masing-masing urusan. Indikator tersebut berbeda-beda untuk setiap bidang.

Pemerintah Daerah yang menyusun LPPD tersebut harus mencantumkan pencapaian atau realisasi aktual dari program-program yang sudah direncanakan pada awal periode kerja beserta bukti dokumen kerja yang membuktikan pencapaian tersebut.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai LPPD kami akan mengadakan Bimtek / Diklat tentang Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Penyusunan Laporan yang Akurat, Akuntabel dan Auditabel.

Laporan yang disusun dalam LPPD tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

• Akurat, artinya hasil dari Laporan dalam LPPD tersebut bukan hal fiktif yang dikarang, melainkan hasil akhir yang nyata dari Pemerintah Daerah, terlepas hasilnya baik atau buruk, tetap harus melaporkan data yang Akurat.
• Akuntabel, artinya Laporan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku, baik dari sumber (input/awal), lalu proses serta hasil akhir (output) dari kegiatan yang dilaporkan tersebut.
• Auditabel artinya, Laporan tersebut nantinya bisa diperiksa kebenarannya di kemudian hari. Bukan Laporan yang tertutup dimana datanya tersembunyi sehingga tidak bisa diperiksa.

Dalam penyusunan laporan tersebut yang harus diperhatikan adalah :

1. Baca dan teliti Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebelum diisi ke dalam Laporan. Indikator Kinerja Kunci ini sebagai alat ukur kinerja dari Pemerintah Daerah tersebut. Misalnya dalam bidang Pertanahan, indikator yang akan diukur adalah IMB, berapa rumah yang belum dan sudah memiliki IMB.
2. Isi Indikator tersebut dengan data-data angka, maupun non angka seperti keterangan “ada” atau “tidak ada”, “tepat” atau “tidak tepat”, “sesuai” atau “tidak sesuai” dan isi juga dengan lama waktu pengerjaannya.
3. Tulis elemen-elemen kerja dan informasi hasil pencapaian kerja atau hasil akhir dan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk setiap urusan misalnya urusan Kesehatan, Dukcapil, Pertanahan dan sebagainya.
   Untuk setiap urusan atau bidang, pisahkan kolom pengisiannya, karena hasil ukuran atas indikatornya berbeda-beda dan evaluasinya juga akan membutuhkan proses yang berbeda juga.
4. Hasil pengisian LPPD tersebut diserahkan ke bagian tata pemerintahan atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Desa) yang bertanggung jawab dalam menyusun LPPD tersebut.

Hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut akan di evaluasi oleh Pemerintah Pusat yang akan dilaksanakan setiap tahun. Hasil yang telah di evaluasi tersebut akan dikembalikan kepada Pemda sebagai dasar Perencanaan, Pelaksanaan, Anggaran, dan Pengembangan kerja aparatur Pemerintahan Daerah tersebut.

The post Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).