Bentuk dan Alasan Penghapusan Barang Milik Daerah

Alasan dilakukannya penghapusan terhadap barang milik daerah adalah:

1. Terjadinya kehilangan barang, sehingga perlu dilakukan penghapusan barang agar nama barang tersebut tidak terus menerus muncul dalam laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan fisiknya sudah tidak ada.
2. Barang yang sudah rusak dan tidak bisa dipakai sama sekali, akan diajukan juga untuk dilakukan Penghapusan, alasannya juga sama agar laporan barang rusak tersebut tidak muncul lagi dalam daftar inventaris barang milik daerah.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) bekerjasama dengan para narasumber yang kompeten dibidangnya akan mengadakan Pelatihan / Bimtek / Diklat / Barang dan Aset Tentang : Penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Bentuk dan Alasan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Barang milik daerah dapat dipindahtangankan dengan cara sebagai berikut:

1. Penjualan barang yang tidak terpakai lagi, dimana hasil penjualan barang milik daerah tersebut merupakan tambahan atas Pendapatan Daerah yang bisa digunakan untuk peningkatan ekonomi daerah yang bersangkutan.
2. Tukar tambah barang dengan barang lain atau instansi lain. Yaitu menyerahkan barang milik daerah yang satu kepada daerah yang lain, dan sebaliknya daerah yang lain tersebut menyerahkan barang milik mereka sebagai ganti atau tukar. Jika terdapat selisih harga antara kedua barang yang ditukar, maka dihitung sebagai tukar tambah.
3. Hibah atau sumbangan, bisa seperti tanah milik Pemerintah Daerah yang disumbangkan untuk pembangunan taman, sarana olahraga, panti sosial dan tujuan lainnya.
4. Penyertaan modal pemerintah daerah, misalnya perusahaan swasta mendirikan sebuah perusahaan atau pabrik di suatu daerah, lalu Pemerintah Daerah tersebut ingin berinvestasi atau menyertakan modal dalam perusahaan tersebut dengan menyerahkan tanah untuk dipakai sebagai tempat usaha dari perusahaan swasta tersebut.

Prosedur Dalam Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

1. Jika barang yang akan dipindahtangankan tidak melebihi Rp 5 miliar, maka proses pemindahtanganannya harus mendapat persetujuan Kepala Daerah tertinggi, dalam hal ini adalah Gubernur atau Bupati/Walikota, yang diajukan oleh Pengelola Barang.
2. Jika barang yang akan dipindahtangankan melebihi Rp 5 miliar, maka proses pemindahtanganannya harus mendapat persetujuan dari DPRD yang diajukan oleh Gubernur/Walikota/Bupati, kecuali:
   2.1. Tanah atau bangunan yang tidak sesuai dengan tata kota, seperti daerah bantaran sungai yang akan dikelola oleh pihak lain, dipindahtangankan dari Pemerintah Daerah karena merusak tata kota.
   2.2. Bangunan yang sudah dirubuhkan dan diganti dengan bangunan baru, misalnya bekas terminal yang sudah tidak terpakai dirubah menjadi taman kota.
   2.3. Barang yang diperuntukkan bagi PNS, seperti mobil dan rumah dinas.
3. Proses penghapusan bisa disetujui jika sudah dilakukan pemeriksaan tentang apa penyebab penghapusan tersebut. Jika kerusakan atau kehilangan dilakukan oleh kesalahan oknum, maka akan dituntut ganti rugi atas penghapusan tersebut.
4. Jika pemeriksaan barang yang akan dihapus sudah selesai, maka diajukan kepada Kepala Daerah setempat yang tertinggi untuk meminta persetujuan.
5. Baik penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah harus diberikan penilaian terhadap barang dulu secara nominal untuk membukukan nilai akhir dari barang yang akan dihapus dari daftar Inventaris dan Laporan Neraca Pemerintah Daerah.

The post Bimtek / Diklat Penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

• Pendataan -> Mendata semua barang daerah yang masuk,baik secara fisik maupun dokumen atas barang tersebut.
• Pembukuan -> Membukukan barang atas dasar Data pada saat barang masuk. Juga membukukan barang yang keluar, pendistribusian ke unit-unit yang membutuhkan barang tersebut.
• Inventarisasi -> Menyusun daftar inventaris barang, lengkap beserta spesifikasi, kuantitas, nilai barang, dan klasifikasi barang. Inventarisasi ini adalah lanjutan dari Pencatatan/Pembukuan barang pada point diatas.
• Pelaporan -> Membuat laporan atas barang, sisa stok maupun nilai akhir dari barang, sebagai bahan untuk pembuatan laporan Neraca maupun untuk Laporan Pertanggungjawaban atas Pemakaian dan segala sesuatu yang berkaitan dengan barang milik daerah.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) bekerjasama dengan para narasumber yang kompeten dibidangnya akan mengadakan Pelatihan / Bimtek / Diklat / Barang dan Aset Tentang : Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Dasar hukum untuk Penatausahaan Barang Milik Daerah adalah:

• Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
• Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
  Sasaran dan Tujuan Penatausahaan Barang Milik Daerah
  Sasaran dari pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang bersumber dari:
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
• Hibah yang diperoleh dari pihak lain
• Perjanjian kontrak dengan pihak swasta maupun instansi lain
• Hasil penyitaan atau sejenisnya yang sudah disahkan oleh putusan pengadilan
  Sedangkan tujuan dari Penatausahaan itu adalah:
• Untuk menyusun laporan Neraca Pemerintah Daerah, dimana dalam Neraca tersebut akan tertera semua aset yang dimiliki, mulai dari aset lancar, aset tetap berwujud maupun aset tetap tidak berwujud, beserta seluruh penyusutannya.
• Untuk merencanakan pengadaan barang baru. Jadi jika ada permintaan kebutuhan baru terhadap barang, maka harus diperiksa terlebih dahulu apakah kebutuhan itu memang perlu dipenuhi, atau tidak perlu diadakan karena sisa barang sejenis masih tersedia. Makanya untuk mengetahui ketersediaan tersebut perlu dilakukan penatausahaan.
• Untuk mengontrol barang milik daerah apakah ada yang rusak atau hilang, supaya bisa membuat perencanaan untuk penggantian atau meminta ganti rugi apabila kerusakan atau kehilangan itu disebabkan oleh oknum pengelola mapupun pengguna barang tersebut.
  Kriteria Penatausahaan Barang Milik Daerah
• Dalam hal Pendataan, harus dilakukan berdasarkan klasifikasi barang. Misalnya harus dibedakan mana aset lancar, mana aset tetap berwujud, dan mana aset tetap tidak berwujud.
• Proses Pencatatan atau Pembukuan harus mencatat nilai perolehan barang, tanggal dimulai pemakaian barang tersebut untuk menghitung besar penyusutan per bulan, menentukan metode penyusutan yang digunakan dalam pembukuan.
• inventarisasi harus mengklasifikasikan barang berdasarkan Pendataan dan sensus (stock opname) secara berkala. Biasanya sensus dilakukan 5 tahun sekali untuk memeriksa keadaan kuantitas barang apakah sesuai dengan pembukuan yang dilakukan selama ini.
• Pembuatan Laporan Neraca berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah diperhitungkan dengan akumulasi dan dilakukan dengan menggunakan

Sistem Informasi Barang Milik Daerah (Simbarda).

Dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah dilakukan dengan pembagian tugas antara Pengguna, Pengelola dan Pengawas/Penilai.

• Pengguna Barang menyusun rencana kebutuhan barang, mengajukan anggaran
• Pengelola Barang melakukan Pendataan, Pembukuan dan Inventarisasi.
• Pengawas atau Penilai melakukan penilaian atas nilai akhir barang serta memeriksa kondisi akhir dari barang milik daerah.

The post Bimtek / Pelatihan Penatausahaan Barang Milik Daerah appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Maka segala hal yang berkaitan dengan aset harus diawasi penggunaannya secara berkala.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) bekerjasama dengan para narasumber yang kompeten dibidangnya akan mengadakan Pelatihan / Bimtek / Diklat / Barang dan Aset tentang : Pemeriksaan Aset Tetap Pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Aset Tetap dikategorikan menjadi 2 bagian:

1. Aset tetap berwujud, yaitu aset yang memiliki bentuk fisik dan umur yang menurun setiap periode berkala. Contoh-contoh aset tetap:
   1.1. Tanah, sudah jelas memiliki fisik. Harus dijelaskan luasnya, harga perolehan, lokasi dan Nilai Jual Objek Pajak, untuk tujuan pencatatan nilai Tanah dalam Neraca keuangan serta untuk Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
   1.2. Bangunan yang didirikan di atas tanah. Bisa berupa gedung kantor, rumah, sarana olahraga, pasar, stasiun kereta, balai pertemua, dan sebagainya.
   1.3. Kendaraan baik mobil, motor, truk, kontainer, helikopter dan semua jenis kendaraan lainnya, yang dipakai untuk keperluan dinas kantor. Biasanya kendaraan bermotor milik pemerintah memiliki plat berwarna merah, sehingga mudah diketahui bahwa itu adalah aset pemerintah.
   1.4. Peralatan, perlengkapan, inventaris dan furniture yang dipergunakan untuk keperluan dinas kerja. Seperti meja dan kursi di kantor-kantor pemerintahan, perangkat komputer dan elektronik lainnya.
2. Aset tetap tidak berwujud, yaitu aset atau harta yang tidak memiliki nilai penyusutan dan tidak terlihat bentuknya. Aset seperti ini bisa berupa Goodwill (hak cipta). Aset seperti ini kebanyakan dimiliki oleh pihak swasta yang memiliki produk ternama, dimana nama produk tersebut memiliki nilai jual beli.

Mengukur Nilai Aset Tetap

Aset tetap khususnya yang berwujud memiliki nilai yang terus menurun setiap bulannya akibat adanya Biaya Penyusutan yang dikenakan pada aset tersebut, kecuali tanah. Tanah tidak bisa disusutkan nilainya karena pemakaian tanah tidak mengakibatkan kerusakan atau menurunnya nilai tanah.
Sedangkan aset lain harus disusutkan karena setiap pemakaian aset itu, tentunya nilainya akan semakin menurun (aus) akibat pemakaian. Misalnya mobil pada saat awal dibeli masih bernilai Rp 100 juta, namun karena dipakai terus menerus, otomatis nilai jualnya 1 tahun ke depan tidak lagi Rp 100 juta, melainkan sudah susut yang dihitung penyusutannya setiap bulan.

Memeriksa Aset Tetap Berkaitan Dengan Nilai Aset.

Setiap akhir periode atau secara berkala, akan dilakukan audit atau Pemeriksaan Aset Tetap. Memang biasanya yang diperiksa adalah secara kuantitas, untuk mengetahui apakah ada aset yang berkurang tanpa sepengetahuan pengelola aset, misalnya dipinjam tanpa pemberitahuan, atau hilang, atau rusak.

Namun untuk keperluan pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah, diperlukan bukan hanya kuantitas aset, tapi juga nilai aset tetap yang sudah dihitung penyusutan. Hal ini untuk mengetahui berapa nilai jual aset di masa mendatang jika berencana akan menjualnya.

Bisa juga pemeriksaan aset tersebut dilakukan untuk menjaga kondisi stok agar tidak kekurangan maupun kelebihan. Setiap ada permintaan baru terhadap aset, perlu diperiksa apakah kondisi stok masih mencukupi atau memang perlu ditambah.

The post Bimtek Diklat Pemeriksaan Aset Tetap appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

sehingga fungsi dari barang tersebut tidak hilang karena tidak terpakai, dan barang tersebut masih dalam keadaan layak pakai.

Pemanfaatan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pemanfaatan itu dilakukan oleh Satuan Kerja Pelaksana Daerah yang mengelola barang/aset milik daerah dengan melakukan perincian pencatatan serta pengawasan yang tepat.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) bekerjasama dengan para narasumber yang kompeten dibidangnya akan mengadakan Pelatihan / Bimtek / Diklat / Barang dan Aset tentang : Pemanfaatan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Memanfaatkan barang milik daerah yang tidak terpakai tersebut bisa dilakukan dengan bebebapa cara, yaitu:

1. Menyewakan barang tersebut kepada pihak atau instansi yang membutuhkan
dengan menerima imbalan berupa harga sewa yang akan dicatat sebagai Pendapatan Daerah,
sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah yang bersangkutan.
Misalnya Dinas Perencanaan Tata Kota memiliki sebuah truk yang sekarang tidak terpakai,
maka truk tersebut bisa disewakan ke Dinas lain misalnya Dinas Pertanian, dan akan menerima pendapatan atas penyewaan tersebut.

2. Kerjasama Pemanfaatan terhadap barang dengan pihak lain.
Hampir sama dengan point 1 diatas, disini pihak lain dapat meminjam barang yang tidak terpakai
namun tidak membayar uang sewa, melainkan menukar jasa peminjaman dengan barang lain kepada pihak pertama.
Misalnya: Dinas Perencanaan Tata Kota memiliki sebuah truk yang tidak terpakai tapi masih layak pakai,
lalu meminjamkannya kepada Dinas Pertanian yang membutuhkan truk tersebut.
Disamping itu, Dinas Pertanian memiliki mesin untuk meratakan tanah yang tidak terpakai,
lalu dipinjamkan kepada Dinas Perencanaan Tata Kota.

3. Pinjam Pakai, yaitu meminjamkan barang milik daerah kepada pusat ataupun sebaliknya,
barang pusat yang dipinjam oleh daerah,
dalam masa waktu tertentu sesuai perjanjian Pinjam Pakai.
Sehingga barang daerah tersebut tetap berfungsi dan tidak menganggur.

4. Bangun guna serah. Hal ini bisa dilakukan pada aset tanah.
Misalnya Pemda Malang memiliki lahan yang tidak terpakai.
Lalu lahan itu dipinjamkan kepada pihak lain untuk dibuat bangunan
misalnya dijadikan Gelanggang Olah Raga.

Lalu setelah masa waktu perjanjian Bangun Guna Serah sudah habis,
maka bangunan tersebut harus dikembalikan kepada Pemda Malang beserta bangunannya,
dan bangunan tersebut akan menjadi hak milik Pemda Malang
karena dibangun diatas tanah milik Pemda Malang dengan sistem Bangun Guna Serah.

5. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur dengan pihak lain, bisa dengan instansi lain maupun dengan pihak swasta.
Misalnya Dinas Olahraga bekerjasama dengan pihak swasta dengan mendirikan gelanggang olahraga diatas tanah milik Dinas Olahraga, sedang proyek pembangunan dilakukan oleh pihak swasta tersebut.

Dengan dilakukannya Pemanfaatan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tepat dan sesuai fungsi-fungsi pengelolaan, maka barang milik daerah tersebut akan memiliki manfaat yang tentunya dapat meningkatkan nilai pertumbuhan dari daerah yang bersangkutan.

Itu sebabnya setiap barang yang ada harus dilakukan pengelolaan yang baik, sehingga diketahui adanya barang yang tidak terpakai namun masih layak pakai untuk dapat dimanfaatkan secara positif.

The post Bimtek dan Pelatihan Pemanfaatan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Manajemen aset adalah metode yang digunakan untuk mengatur aset sejak diperoleh sampai masa berakhirnya penggunaan aset.

Sasaran Manajemen Aset

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) bekerjasama dengan para narasumber yang kompeten dibidangnya akan mengadakan Pelatihan / Bimtek / Diklat / Barang dan Aset tentang : Manajemen Aset Daerah Dan Inventarisasi Aset Pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Sasaran yang akan dicapai dalam melakukan manajemen aset, yaitu:

1. Eksistensi atau keberadaan dari Aset, sehingga diketahui bahwa instansi terkait memiliki aset seperti yang terdaftar dalam Kartu Inventaris Aset. Dan juga mencegah munculnya daftar 1 aset di dalam pembukuan 2 instansi (aset ganda).
2. Kelengkapan Aset, yang akan diketahui jika dilakukan manajemen yang baik. Pada saat dibeli atau diperoleh, bisa saja Aset memiliki komponen lain yang terlampir bersama aset tersebut. Namun di tengah periode, komponen lain dalam aset tersebut tidak diketahui keberadaannya jika tidak dilakukan pencatatan dengan terperinci.
3. Hak penggunaan dari aset menjadi jelas. Misalnya mobil dinas yang diperuntukkan bagi Dinas Perencanaan Tata Kota, tidak bisa dipakai sembarangan oleh Dinas lainnya meskipun berada dalam satu bidang kementrian.
4. Penilaian akan mendekati riil/aktual, karena selama periode penggunaan, aset tersebut dikelola dengan baik.
5. Penyajian data tentang aset akan lebih mudah dilakukan dengan adanya manajemen aset, jadi tidak perlu mencari data berkali-kali jika dibutuhkan.
6. Pengungkapan atas aset yang tidak didaftarkan dalam daftar aset, atau mengungkapkan data jika sesuatu hal seperti kehilangan terjadi pada aset.

Inventarisasi Aset

Kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan inventarisasi aset terdiri dari:

1. Mendata jenis aset, kuantitas, spesifikasi, harga perolehan dan umur aset secara lengkap untuk kemudian dicatat. Lalu membuat label masing-masing aset agar mudah untuk di klasifikasikan. Juga mendata bidang atau unit kerja yang berkaitan dan akan mengelola aset tersebut.
2. Mencatat hasil pendataan diatas ke dalam satu pembukuan yang simpel dan lengkap. Membeda-bedakan pencatatan berdasarkan jenis dan klasifikasi aset. Misalnya kendaraan dipisahkan pencatatannya dengan peralatan, elektronik dan sebagainya.
3. Mendokumentasikan aset tersebut dalam bentuk foto jika merupakan aset berwujud. Jika aset tidak berwujud dapat didokumentasikan dengan menyalin surat-surat atau dokumennya.
4. Menghitung stok di setiap akhir periode tertentu untuk menyesuaikan antara jumlah dan pencatatan apakah ada yang selisih. Setiap penambahan aset maupun pengeluaran aset harus dicatat dalam buku Inventaris aset tersebut.

Dengan melakukan Manajemen Aset Daerah dan Inventarisasi Aset, dapat meminimalisir hal-hal negatif seperti:

• Hilangnya aset tanpa sepengetahuan SKPD yang mengelolanya, bisa terjadi karena dipinjam oleh pihak lain namun tidak dicatat dalam inventaris sehingga tim pengelola tidak menagih kembali aset yang dipinjam tersebut.
• Kerusakan pada Aset karena salah dalam penggunaannya. Hal ini bisa terjadi jika penggunanya tidak mengetahui spesifikasi aset. Jika dilakukan inventarisasi, hal itu sudah termasuk dengan spesifikasi aset, sehingga memberikan informasi kepada para pengguna.
• Pemanfaatan aset tidak terlaksana karena tidak diketahui bahwa adanya aset yang menganggur (tidak terpakai) sehingga tidak dilakukan ide pemanfaatan terhadap aset tersebut.
• Mencegah pemborosan dengan cara mengetahui aset yang ada yang dapat menolak rencana pembelian aset sejenis.

The post Bimtek Diklat Manajemen Aset Daerah Dan Inventarisasi Aset appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Ruang Lingkup Yang Diatur dalam Permendagri No 19 Tahun 2016

Untuk dapat mengatur barang/aset daerah/negara dengan baik, harus dipahami terlebih dahulu Tata Cara Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah/Negara (BMD/N) Sesuai Permendagri No.19 Tahun 2016.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) bekerjasama dengan para narasumber yang kompeten dibidangnya dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia akan mengadakan Pelatihan / Bimtek / Diklat / Barang dan Aset tentang : Tata Cara Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah/Negara (BMD/N) Sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Tata Cara Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah/Negara (BMD/N) Sesuai Permendagri No.19 Tahun 2016 yang memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah
   1.1. Kepala Daerah/Negara merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam hal pengelolaan barang milik daerah/negara
   1.2. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.
   1.3. SKPD adalah pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam menjalankan kegiatan pemerintahan termasuk dalam pengelolaan barang milik daerah.
   1.4. Pejabat Penatausahaan adalah yang mengelola barang daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
   1.5. Penilai adalah tim independen yang akan melakukan penilaian terhadap barang dan aset milik daerah/negara berdasarkan kompentensi yang dimiliki.
2. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
   2.1. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan apa yang menjadi kebutuhan daerah/negara berdasarkan perkembangan dan keadaan yang sekarang, untuk kemudian akan dibuatkan keputusannya.
   2.2. RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) dibuat setahun sekali untuk mencatat Kebutuhan akan Barang/Aset di daerah.
   2.3. Penganggaran adalah membuat anggaran dana yang akan disampaikan dalam APBD atas pengadaan barang/aset yang dibutuhkan.
3. Pengadaan
   Kegiatan pembelian atau peminjaman atau tukar tambah, untuk mengadakan barang/aset yang dibutuhkan, berdasarkan Rencana Kebutuhan dan Dana yang sudah dianggarkan.
4. Penggunaan
   Kegiatan menggunakan barang/aset negara atau daerah berdasarkan fungsi dan jabatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
5. Pemanfaatan
   Memanfaatkan barang/aset yang tidak terpakai untuk mengoptimalkan fungsi SKPD dalam menggunakan barang yang ada, dan tidak mengubah status kepemilikan barang yang tidak terpakai tersebut, yang bisa dilakukan dengan cara:
   5.1. Menyewakan barang/aset kepada pihak lain yang memerlukan sehingga menghasilkan pendapatan untuk daerah yang bersangkutan.
   5.2. Pinjam pakai yang bisa menghasilkan uang untuk menambah pendapatan daerah sehingga meningkatkan pembangunan daerah tersebut.
6. Pengamanan dan Pemeliharaan
   Kegiatan menjaga barang/aset agar tidak hilang dan memelihara untuk mencegah dari kerusakan maupun resiko lainnya.
7. Penilaian
   Melakukan fungsi penilaian pada barang/aset untuk dasar pembuatan neraca keuangan pemerintahan. Penilaian dilakukan oleh tim independen yang berkompeten untuk mendapatkan hasil yang realistis.
8. Pemindahtanganan adalah kegiatan pengalihan hak kepemilikan atas barang/aset.
   8.1. Penjualan kepada pihak lain yang dibayar dengan uang untuk menambah pemasukan bagi kas negara/daerah.
   8.2. Tukar tambah dengan barang lain dari instansi lain yang dinilai berdasarkan harga masing-masing barang yang ditukar.
   8.3. Hibah, yaitu memberikan barang kepada pihak lain sebagai sumbangan, seperti panti sosial.
9. Pemusnahan, membuang barang secara fisik maupun fungsinya, menghapus dari pencatatan inventaris karena rusak atau tidak bisa berfungsi lagi.
10. Penghapusan, bisa terjadi karena kehilangan, pemindahtanganan, dan pemusnahan sehingga harus dihapuskan dari inventarisasi aset/barang.
11. Penatausahaan, melakukan inventarisasi barang/aset, mencatat mulai dari kode barang, kuantitas, spesifikasi dan sebagainya.
12. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap barang/aset agar dipergunakan secara bertanggungjawab oleh pihak yang berwenang.

The post Bimtek Diklat Tata Cara Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah/Negara (BMD/N) Sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Hal tentang pengelolaan aset/barang milik daerah diatur dalam PP No 27 Tahun 2014 untuk menghindari penyelewengan dalam pemakaian aset tersebut. Dalam PP tersebut diatur agar pelaporan dilakukan secara terperinci, penggunaan dilakukan dengan tanggung jawab.

Dalam PP No 27 Tahun 2014 itu juga mengatur Pengelolaan Barang milik daerah harus digunakan dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) bekerjasama dengan para narasumber yang kompeten dibidangnya dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia akan mengadakan Pelatihan / Bimtek / Diklat / Barang dan Aset tentang : Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Implementasi Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Sesuai Permendagri 64 Tahun 2013 Pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Ruang lingkup Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 adalah:

1. pejabat pengelola barang milik daerah;
2. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
3. pengadaan;
4. penggunaan;
5. pemanfaatan;
6. pengamanan dan pemeliharaan;
7. penilaian;
8. pemindahtanganan;
9. pemusnahan;
10. penghapusan;
11. penatausahaan;
12. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
13. pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah:
14. barang milik daerah berupa rumah negara; dan
15. ganti rugi dan sanksi.

Barang milik daerah meliputi:

Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Penilaian Aset/Barang Milik Daerah

Untuk melakukan penilaian terhadap barang daerah, perlu diketahui tentang hal Pengelolaan aset/barang milik daerah sesuai PP No 27 Tahun 2014 dan penilaian aset/barang milik daerah serta implementasi Akuntansi Pemerintah Daerah berbasis akrual sesuai Permendagri 64 Tahun 2013 agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari peraturan yang sudah ditetapkan.

Setelah dilakukan pengelolaan yang tepat, sekarang perlu mengetahui cara penilaian aset tersebut yang akan dibutuhkan pada saat pembuatan neraca keuangan pemerintah daerah dengan nilai buku yang sesuai dengan hitungan akuntansi.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian aset adalah:

• Nilai Perolehan dari aset.
• Penentuan berapa tahun aset itu akan bertahan. Biasanya untuk tipe mesin ditentukan 4-5 tahun, elektronik 4 tahun, kendaraan 4-5 tahun.
• Menentukan Nilai Buku, artinya Nilai Akhir dari aset pada akhir masa umur aset tersebut. Misalnya Mobil ditentukan akan berumur 5 tahun dengan nilai perolehan Rp 200 juta, dan ditentukan nilai buku pada akhir tahun ke-5 adalah Rp 20 juta, jadi jika mobil tersebut dijual nanti setelah umurnya habis, akan dinilai dengan harga Rp 20 juta.
• Melakukan penyusutan setiap bulan, tujuannya untuk mengurangi nilai dari aset tersebut, karena nilai perolehan pada saat membeli/mendapatkan di awal, tidak mungkin sama pada saat beberapa tahun kemudian setelah ada pemakaian, pasti nilainya akan menyusut (berkurang).

Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual

Akrual artinya mencatat pemakaian atau pengeluaran biaya diawal dan membagi secara merata kepada beberapa periode ke depan.

Dalam hal penilaian aset berbasis akrual, hal ini berkaitan dengan Penyusutan barang/aset setiap periode bulan, sehingga nilai dari barang itu akan dicatat sebagai biaya pemakaian setiap bulan dengan angka yang sama per bulan.

Contoh:

Pada bulan Januari 2017 dibeli sebuah mobil dinas dengan nilai perolehan Rp 200 juta, ditaksir akan berumur selama 5 tahun (60 bulan), dan memiliki nilai buku akhir sebesar Rp 20 juta. Maka nilai yang akan disusutkan adalah Rp 200 juta – Rp 20 juta = Rp 180 juta.

Lalu nilai Rp 180 juta itu dibagi menjadi 60 bulan (sesuai umur yang ditaksir), dan menghasilkan angka sebagai berikut :
Rp 180 juta : 60 bulan = Rp 3 juta/bulan  Ini adalah nilai penyusutan per bulan yang akan dicatat sebagai Biaya Penyusutan.

Dengan mencatatkan Rp 3 juta/bulan, artinya sistem akrual sudah diterapkan pada aset tersebut, sesuai Permendagri 64 Tahun 2013, dengan tidak membebankan biaya dalam 1 periode pembukuan saja.

The post Bimtek Diklat Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Barang dan aset daerah perlu dikelola dengan baik karena itu adalah unsur penting dalam meningkatkan proses pembangunan dan pelaksanaan pemerintah di daerah.

Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) bekerjasama dengan para narasumber yang kompeten dibidangnya dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia akan mengadakan Pelatihan / Bimtek / Diklat / Barang dan Aset tentang : Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah Pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Tujuan Dilakukan SIMBADA

Dengan membuat Simbada ini maka Pemerintah Kota/Kabupaten akan mempermudah pekerjaan dalam hal:

• Mendata dan mengelola aset milik pemerintah daerah
• Memiliki data arsip tentang penilaian aset yang dibutuhkan pada saat membuat Laporan Neraca.
• Memiliki informasi yang akurat tentang barang dan aset daerah
• Pendistribusian barang dan aset untuk pihak-pihak yang membutuhkan bisa lebih terkoordinasi dengan baik dan teratur.
• Membuat standard kode akun barang dan aset menurut instansi masing-masing.
• Meningkatkan pemeliharaan terhadap barang dan aset serta penggunaan secara efektif dan efisien.
• Mencegah adanya barang dan aset yang hilang atau tidak jelas pemilikannya.
• Memperlancar proses pengawasan dan penggunaan barang dan aset daerah.

Karakteristik dari aplikasi SIMBADA

Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah yang dibuat untuk tujuan diatas, harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Pemerintah Daerah.
2. Bisa menampilkan data barang dan aset milik daerah secara keseluruhan maupun per satuan kerja, misalnya per bidang Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Tata Kota, dan sebagainya. Agar diketahui bidang mana saja yang penggunaannya masih harus dibenahi.
3. Bisa dikostumisasi, artinya aplikasi itu tidak baku, tapi bisa di atur sesuai kebutuhan dan kondisi dari pengguna. Misalnya aplikasi yang digunakan untuk Pemda Jawa Timur tidak harus sama dengan Pemda Jawa Barat, bisa jadi karena banyaknya unit kerja di Jawa Timur lebih banyak atau alasan lainnya.
4. User friendly. Aplikasi yang dibuat tidak ribet, tapi mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna. Menu-menu yang dipasang dalam aplikasi tidak rumit, tidak terlalu minim dan juga tidak terlalu banyak, karena kebanyakan menu akan membuat aplikasi terlihat rumit dan tidak efektif.

Modul-modul Dalam Aplikasi Simbarda

• 1. Modul Perencanaan yang dibuat berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), dan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan:
  1.1. Mengisi kebutuhan barang yang memang belum ada sebelumnya.
  1.2. Mengganti kerusakan barang atau kehilangan barang yang sebelumnya sudah ada.
  1.3. Kebutuhan baru karena perkembangan teknologi.
  1.4. Penambahan pegawai atau terjadinya mutasi yang membutuhkan pembelian barang dan aset baru.
• 2. Modul Pengadaan. Setelah barang dibeli atau diadakan, maka harus dikelola mulai dari perincian barang, nilai nominal, unit kerja pengguna, jumlah dan sebagainya.
• 3. Modul Penyimpanan dan Penyaluran, dibuat untuk keperluan:
  3.1. Mengurus barang yang sudah ada, apakah disimpan di gudang atau di tempat lain, yang dicatat sebagai Barang Masuk.
  3.2. Mengatur penyaluran barang kepada unit-unit yang berkaitan dengan mencatat ke bagian Barang Keluar.
• 4. Modul Inventarisasi, untuk mencatat detail spesifikasi setiap barang yang disimpan dibuat per nama barang.

The post Bimtek Diklat Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Pada instansi pemerintahan, penghapusan aset akan menimbulkan konsekwensi bagi beberapa pihak terkait, pengelola barang dan pengguna aset akan terbebas dari aktivitas dalam mengelola aset tersebut maupun manfaat dari aset tersebut sehingga membutuhkan alur dan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-undang.

Prosedur Dalam Melakukan Penghapusan Aset

Melakukan penghapusan aset dalam instansi pemerintahan tidak mudah dan bahkan cenderung melewati prosedur yang cukup rumit untuk mendapatkan persetujuan.

Sistem dan Tata cara penghapusan aset negara/daerah diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 PMK.06 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan itu diperbaharui lagi dengan PMK Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) bekerjasama dengan para narasumber yang kompeten dibidangnya dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia akan mengadakan Pelatihan / Bimtek / Diklat / Barang dan Aset tentang : Sistem Dan Tata Cara Penghapusan Aset Pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Tata cara penghapusan aset dilakukan tahapan sebagai berikut:

1. Menyerahkan aset kepada pengguna baru, penyerahan aset dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang, Pengalihan Status aset dan Pemindahtanganan status aset ke pihak lain, tahapan penghapusan aset dilakukan dengan cara :

1.1. Aset diserahkan kepada pengguna baru dengan disertai tanda terima atau Berita Acara Serah Terima (BAST). Jika dilakukan penjualan aset maka disertai juga dengan faktur penjualan dan nilai dari aset pada saat dijual.
1.2. Dengan adanya serah terima barang itu, maka segala hak dan kewajiban terhadap aset bukan lagi milik pengguna lama, maka 2 bulan sejak serah terima itu diajukan Penghapusan Aset dari Daftar Aset Negara.
1.3. Menerbitkan Penghapusan Aset di instansi bersangkutan setelah disetujui dan diperiksa, seperti nilai yang dihapuskan, jenis aset yang dihapuskan dan alasan penghapusan. Untuk memastikan bahwa aset itu dihapuskan bukan karena ingin menghilangkan jejak negatif atau semacamnya.
1.4. Pengelola Aset menghapus akun aset dari daftar aset negara sehingga dalam periode pembukuan berikutnya, nama aset tersebut sudah tidak muncul lagi.

2. Penghapusan aset atas keputusan pengadilan, misalnya dalam kasus sengketa, maka tata cara penghapusannya dilakukan sebagai berikut:

2.1. Meneliti aset dan dokumen tentang aset seperti faktur dan daftar penyusutannya.
2.2. Meneliti isi dari keputusan pengadilan yang mengakhiri masa penggunaan dan pengelolaan terhadap aset.
2.3. Meneliti kondisi fisik dari aset yang akan dihapus.
2.4. Paling lama 2 bulan sejak penelitian dilakukan, maka dilakukan penghapusan aset dari daftar aset.

3. Pemusnahan secara fisik dari aset, karena fungsi dari aset itu sudah tidak ada atau sudah rusak. Setelah dibuat berita acara pemusnahan fisik, lalu 2 bulan paling lama sejak pemusnahan dilakukan penghapusan terhadap aset.

The post Bimtek dan Diklat Sistem Dan Tata Cara Penghapusan Aset appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Adapun maksud dan tujuan dilakukannya penilaian Aset atau Barang milik dearah secara berkala sebagai berikut:

• Menyusun neraca keuangan (laporan harta dan hutang) dari suatu instansi yang menggunakan atau memiliki aset tersebut untuk nantinya dilaporkan kepada Kepala Daerah, dimana Neraca tersebut adalah bagian dari komponen Laporan Pertanggunjawaban daerah kepada Kepala Daerah.
• Dalam hal rencana untuk memindahtangankan aset tersebut juga diperlukan penilaian nominal terhadap aset tersebut. Jika aset dibeli dengan harga tinggi di awal, maka setelah beberapa tahun kemudian, tentu harganya akan menurun, dan atas dasar itulah perlu dinilai untuk mengetahui nilai akhirnya.
• Untuk mendapatkan informasi tentang nilai teknis dari aset tersebut. Misalnya sebuah traktor yang dilakukan penilaian masih tinggi, maka diketahui bahwa fungsi traktor itu masih bagus dan maksimal, sehingga diputuskan untuk tetap menggunakan traktor itu dengan target yang proporsional.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) bekerjasama dengan para narasumber yang kompeten dibidangnya dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia akan mengadakan Pelatihan / Bimtek / Diklat / Barang dan Aset tentang : Strategi Dan Tata Cara Serta Tehnik Penilaian Aset Daerah Pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Strategi Penilaian Aset Daerah

Agar penilaian aset daerah dapat dilakukan secara optimal sehingga hasil dari penilaian tersebut mencapai tujuan yang disebutkan diatas, maka diperlukan Strategi dan Tata Cara Serta Tehnik Penilaian Aset Daerah yang dilakukan secara optimal juga, yaitu:

• Penyusunan anggaran dan penggunaan barang milik daerah dilakukan penataan secara administrasi dengan rapi dan berkala, sehingga pada saat penilaian mempermudah pekerjaan dari para penilai.
• Antara pengelolaan keuangan daerah dengan pengelolaan barang milik daerah harus memiliki integrasi yang bisa saling dikaitkan satu sama lain. Misalnya selama penggunaan peralatan medis dikeluarkan biaya perawatan, maka akun biaya perawatan tersebut pasti ada di laporan keuangan, maka bisa dilacak untuk nilai akhir dari aset tersebut.
• Mengevaluasi atau inventarisasi aset secara berkala atau dengan mengadakan sensus terhadap barang milik daerah yang dilakukan oleh petugas yang sudah ditentukan.
• Tim inventarisasi yang akan melakukan evaluasi terhadap aset atau barang milik daerah harus dipilih secara profesional agar hasil kerjanya bisa lebih dipertanggungjawabkan dan lebih akurat.
• Membuat suatu aplikasi atau sistem untuk memantau pemanfaatan barang atau aset milik daerah.
• Melakukan rekonsiliasi antara hasil sensus barang milik daerah dengan bidang-bidang yang bertanggung jawab dengan penggunaan barang tersebut.

Tata Cara Penilaian Aset Dearah

Setelah mengetahui strategi penilaian aset daerah, maka mulai dilakukan Penilaian Aset dengan mengikuti tata cara sebagai berikut:

• Mengusulkan Jadwal untuk melakukan penilaian terhadap aset/barang milik daerah dengan membuat konsepnya terlebih dahulu.
• Mendapatkan persetujuan tentang usulan dan jadwal penilaian aset.
• Mengoreksi jadwal dan konsep jika ada yang harus dikoreksi.
• Membuat Surat Edaran untuk Jadwal Penilaian yang sudah di paraf dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang.
• Mempersiapkan bahan-bahan dan data yang dibutuhkan pada saat proses penilaian.
• Setelah mendapat persetujuan, mulai dilakukan penilaian aset sesuai dengan jadwal yang sudah disusun dan disetujui itu.
• Membuat rekapitulasi hasil kegiatan penilaian aset.
• Membuat laporan dari hasil rekapitulasi tersebut.
• Menyampaikan hasil atau laporan dari penilaian aset kepada Kepala Daerah setempat.

The post Bimtek Diklat Strategi Dan Tata Cara Serta Tehnik Penilaian Aset Daerah appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).