Bimtek / Diklat Pedoman Pelaksanaan Fungsi DPRD

Sistem pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi tiga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang mana pada kali ini akan dibahas mengenai legislatif. Lembaga legislatif terdiri dari beberapa lembaga, yaitu:

Majelis Perwakilan Rakyat (MPR); Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Fungsi MPR

Setiap lembaga memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing, pada Majelis Perwakilan Rakyat atau MPR memiliki fungsi, yaitu:

1. Menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD)
2. Mengubah Undang-Undang Dasar (UUD)
3. Melantik presiden dan wakilnya
4. Memberhentikan presiden dan wakilnya.

Fungsi DPR

Fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yaitu:

1. Fungsi anggaran, mengesahkan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN)
2. Fungsi pengawasan, mengawasi pemerintahan yang memimpin
3. Fungsi legislasi, mengesahkan Undang-Undang Dasar (UUD)
4. Membentuk Undang-Undang (UU)

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Fungsi DPRD maka kami akan mengadakan Bimtek / Diklat DPRD tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi DPRD pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Hak DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak hanya memiliki fungsi, namun lembaga ini juga memiliki hak-hak, hak-haknya yaitu:

• Hak angket
  Hak angket adalah suatu hak DPR untuk mengadakan penyelidikan terhadap kasus tertentu yang terjadi.
• Hak mengajukan pertanyaan
  Hak mengajukan pertanyaan adalah hak untuk mengajukan pertanyaan ke pemerintah terhadap sesuatu atau kebijakan yang diterapkan.
• Hal menyatakan pendapat
  Hak menyatakan pendapat adalah suatu hak DPR untuk menyatakan pendapatnya mengenai suatu kebijakan pemerintah baik dalam maupun luar negeri.
• Hak interpelasi
  Hak interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan dari Presiden atau dari pemerintah.
• Hak imunitas
  Hak imunitas adalah hak DPR di pengadilan yang tidak dapat diganggu gugat karena keputusannya sudah bulat.

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD memiliki “cabang” di daerah-daerah yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD adalah suatu lembaga legislatif yang memiliki kedudukan di daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah. DPRD memiliki fungsi, wewenang dan hak seperti DPR, namun tidak semuanya sama dengan DPR.

Pedoman pelaksanaan fungsi DPRD yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 lebih khususnya pasal 13, pasal 29 ayat (1) dan pasal 29 ayat (2) serta pasal 29 ayat (3). Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 pada pasal 13 berbunyi “Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”. Pasal ini menjelaskan tentang fungsi legislatif dari DPRD.

Pada pasal 29 ayat (1) berisi tentang hak-hak yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan pada pasal 29 ayat (2) berisi tentang peraturan tata tertib DPRD yang telah ditetapkan dan disahkan Kementerian Dalam Negeri. Pada pasal 29 ayat (3) berisi tentang pelaksanaan melakukan penyelidikan sesuai dengan Undang-Undang yang telah diberlakukan.

Undang-Undang Dasar No. 5 Tahun 1974 terdapat hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibagi menjadi sembilan belas poin. Di poin pertama tertulis bahwa hak dari DRPD yaitu melaksanakan pemerintahan bersama kepala daerah. Kemudian DPRD juga berhak mengajukan Calon Kepala Daerah. Pada poin terakhir tertulis hak DPRD untuk menyetujui atau menolak kebijakan Kepala Daerah.