Bimtek Pelatihan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP

Berbagai pertimbangan dalam melaksanakan ketentuan pada Pasal 256 ayat 7 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, pada tanggal 3 Mei 2018, Presiden RI telah menandatangani Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 mengenai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, status Satpol PP serta PPNS di setiap daerah menjadi berubah sehingga peran mereka semakin besar.

Hal ini dikarenakan Undang-Undang ini juga telah merubah sistem pemerintahan yang awalnya adalah sentralisasi menjadi desentralisasi, yang sekaligus juga berarti bahwa Pemerintah Daerah memiliki hak serta wewenang untuk mengatur wilayahnya masing-masing.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum oleh Satpol PP

Memang sudah sejak dahulu keberadaan Satpol PP selalu dibutuhkan kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, apalagi di masa sekarang yang hal kecil saja selalu bisa memicu terjadinya konflik.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Ketertiban Umum Satpol PP maka kami akan mengadakan Bimtek / Diklat Bidang SATPOL PP tentang Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Diantara 3 peran penting Satpol PP adalah:

perlindungan masyarakat, menegakkan perda atau peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.

Khusus pada peran yang terakhir ini, jika ketertiban umum serta ketentraman masyarakat bisa tercipta, maka ini semakin memperbesar kemungkinan berbagai pihak, baik itu Pemerintah, Pemerintah Daerah ataupun Masyarakat untuk melakukan kegiatannya dengan tenang, teratur, tertib dan tentram.

Untuk mencapai kondisi yang sebenarnya dinamis tersebut, maka Satpol PP juga termasuk PPNS perlu diberdayakan guna meningkatkan sinergitas antara keduanya dalam menegakkan perda atau Peraturan Daerah sebagai salah satu alat bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan tangggung jawabnya.

Selain itu, perlu ditingkatkan juga kompetensi serta kapasitas Satpol PP, baik personel maupun kelembagaannya. Hal ini dilakukan supaya mampu menjawab gerak perubahan sosial yang sangat cepat di kehidupan masyarakat.

Kemudian, jika berbicara mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum Satpol PP, maka kita harus berputar balik terlebih dahulu pada Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut sudah disebutkan berbagai hal mengenai Satpol PP, termasuk tentang kedudukan, tugas dan fungsinya.

Selain itu, disebutkan juga bahwasanya Satpol PP ini memiliki hak atas fasilitas,

sarana serta prasana yang sesuai dengan tugas serta fungsinya dengan berdasarkan pada ketentuan undang – undang.

Lebih lanjut lagi juga disebutkan bahwasanya Satpol PP bisa diberi tunjangan khusus, dimana tunjangan ini disesuaikan dengan kemampuan daerah. Jadi, bukan hanya kapasitas dan kompetensi Satpol PP saja yang ditingkatkan, tetapi penhargaan atas kerja keras mereka juga perlu ditingkatkan.

Kemudian ada juga berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya antara lain:

1. Menjunjung tinggi norma sosial, hak asasi manusia, norma agama serta norma hukum yang hidup dan juga berkembang di masyarakat
2. Menaati disiplin PNS serta kode etik Satpol PP
3. Membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat, dimana perselisihan ini sangat bisa menganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat
4. Melaporkan berbagai hal yang diduga tindak pidana kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Tindak pelanggaran Perda ataupun Perkada diserahkan kepada PPNS
   Berbagai kewajiban tersebut juga tercantum dalam Peraturan pemerintah yang telah disebutkan sebelumnya.