Pada dasarnya, jabatan fungsional merupakan jabatan teknis yang jelasnya tidak tercantum di dalam struktur organisasi, tetapi, jabatan ini begitu diperlukan kaitannya dengan pelaksanaan tugas-tugas pokok di dalam organisasi pemerintah.
Sesuai dengan namanya, jabatan fungsional ini bisa diartikan sebagai kedudukan, yang menunjukkan tanggung jawab, hak, tugas serta wewenang seorang PNS atau Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi. Dalam pelaksanaan tugasnya ini didasarkan pada keterampilan tertentu serta memiliki sifat mandiri.
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Jenjangnya
Jabatan fungsional Polisi Pamong Praja atau yang bisa kita sebut juga dengan Jabatan Fungsional Pol PP adalah salah satu jabatan fungsional yang baru, yang telah diatur tahun 2014 oleh RB dan MenPAN, dimana tujuannya adalah untuk mendorong profesionalitas para Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas serta fungsinya. Sedikit berbeda dari pengertian jabatan fungsional di atas, untuk jabatan fungsional khusus Polisi Pamong
Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Ketertiban Umum Satpol PP maka kami akan mengadakan Bimtek / Diklat Bidang SATPOL PP tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja pada:
Tanggal Kegiatan |
Tempat Kegiatan |
05 - 06 Januari 202613 - 14 Januari 2026
|
Hotel Orchardz Jakarta Jakarta
|
Tanggal Kegiatan |
Tempat Kegiatan |
05 - 06 Februari 202613 - 14 Februari 2026
|
Hotel Orchardz Jakarta Jakarta
|
Tanggal Kegiatan |
Tempat Kegiatan |
05 - 06 Maret 2026
13 - 14 Maret 2026
16 - 17 Maret 2026
27 - 28 Maret 2026
|
Hotel Orchardz Jakarta Jakarta
|
Tanggal Kegiatan |
Tempat Kegiatan |
08 - 09 April 202615 - 16 April 202624 - 25 April 202628 - 29 April 2026
|
Hotel Orchardz Jakarta Jakarta
|
Tanggal Kegiatan |
Tempat Kegiatan |
06 - 07 Mei 2026
|
Hotel Orchardz Jakarta Jakarta
|
Tanggal Kegiatan |
Tempat Kegiatan |
02 - 03 Juni 2026
09 - 10 Juni 2026
17 - 18 Juni 2026
22 - 23 Juni 2026
|
Hotel Orchardz Jakarta Jakarta
|
Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar:Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / PesertaDengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH |
| Konfirmasi Peserta:
|
|
 |
 |
|
 www.lkn.or.id / www.lkn.co.in |
Praja ini memiliki definisi tersendiri, yakni sebagai berikut:
Jabatan fungsional yang memiliki ruang lingkup tugas, wewenang dan juga tanggung jawab untuk melakukan berbagai kegiatan penegakan perda atau peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat yang sesuai dengan undang-undang.
Berangkat dari definisi di atas, jabatan fungsional yang untuk Polisi Pamong Praja ini juga termasuk dalam rumpun penyidik dan detektif. Jabatan fungsional ini terdiri dari dua hal, yaitu jabatan fungsional keterampilan dan jabatan fungsional keahlian. Khusus untuk Polisi Pamong Praja ini, jabaran jabatan fungsionalnya adalah sebagai berikut:
1. Jabatan fungsional keterampilan yang terdiri atas:
a. Jabatan fungsional Polisi Pamong Praja Pemula (II a)
b. Jabatan fungsional Polisi Pamong Praja Terampil (II b, II c dan II d)
c. Jabatan fungsional Polisi Pamong Praja Mahir (III a dan III b)
d. Jabatan fungsional Polisi Pamong Praja Penyelia (III c dan III d)
2. Jabatan fungsional keahlian yang terdiri atas:
a. Jabatan fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Pertama (III a dan III b)
b. Jabatan fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Muda (III c dan III d)
c. Jabatan fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Madya (IV a, IV b dan IV c)
Di samping berbagai hal di atas, ada beberapa hal yang telah diatur secara bersama-sama oleh BKN dan Mendagri yakni sebagai berikut:
1. Uji kompetensi
2. Penyesuaian
3. Kenaikan pangkat, jabatan dan juga angka kredit pengembangan profesi
4. Pengusulan, penilaian dan juga penetapan angka kredit
5. Pengkatan jabatan fungsional di atas, dari jabatan fungsional keterampilan ke jabatan fungsional ke keahlian
6. Pejabat yang memiliki wewenang untuk mengangkat, pengangkatan yang pertama kali serta pengangkatan dari jabatan yang lainnya.