Bimtek Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pedoman penyusunan APBD di tahun lalu menjadi acuan Pemda dalam sebuah penyusunan anggaran. Dengan harapan peraturan tersebut dapat berfungsi sebagai konsep dasar dalam pengoptimalisasian pedoman dalam hal manajemen keuangan yang sudah diintegerasi. Selain itu harus efektif dan akuntabel yang sesuai dengan tujuan APBD beserta fungsinya.

Dalam memahami pedoman tersebut, masyarakat harus mengetahui dengan pasti segala hal yang terkait dengan bimbingan tentang teknis peningkatan kapasitas kinerja aparatur pemerintah penatausahaan serta pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan daerah serta bagaimana cara menghadapi audit dalam penyusunan ataupun pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Untuk memantapkan pemahaman serta meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah tentang Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah  maka kami akan menyelenggarakan Pelatihan / Bimtek / Diklat Keuangan tentang: “Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan/Pengelolaan, Pertanggungjawabanterhadap  Keuangan Daerah Serta bagaimana cara Menghadapi Audit Dalam Penyusunan Dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan“ akan dilaksanakan pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Bimbingan Teknis Kapasitas Aparatur Pemerintah

Bimbingan teknis dalam hal peningkatan kapasitas kinerja aparatur pemerintah menjadi hal yang penting. Bimbingan tersebut dilaksanakan dengan nara sumber yang berpengalaman serta para pakar yang sudah ahli. Banyak sekali manfaat yang akan anda dapatkan jika mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis tersebut.

Di dalam pelaksanaan dan penganggaran SKPD, banyak yang masih mengalami keterbatasan, baik dalam hal keahlian, pengetahuan, ataupun sikap. Keterbatasan tersebut biasanya ada dalam penatausahaan keuangan daerah, tata cara dalam penyusunan neraca, laporan arus kas, dan lain sebagainya.

Sehingga di dalam pertanggungjawaban serta pengauditan BPK biasanya mendapat temuan-temuan, misalnya kesalahan penghitungan dan semacamnya. Di dalam melaksanakan penatausahaan, bendahara penerimaan serta pengeluaran memiliki peran yang amat penting dalam melaksanakan tugas kebendaharaan SKPD.

Tugas bendahara SKPD di bagian penerimaan, adalah menyelenggarakan pembukuan dalam hal seluruh penerimaan serta penyetoran yang berasal dari penerimaan yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Lalu menyampaikan pelaporan atas pertanggungjawaban penerimaan secara khusus kepada pejabat pengelolaan keuangan daerah atau PPKD.

Sedangkan tugas yang diemban oleh bendahara SKPD di bagian pengeluaran adalah, mengelola uang dalam segala hal yang berhubungan dengan persediaan, penerimaan, penyimpanan, penatausahaan, dan pembukuan dalam pengelolaan keuangan. Kemudian melakukan pengujian serta pembayaran yang berdasar pada perintah dari pejabat pembuat komitmen atau PPK.

Bendahara SKPD pengeluaran juga berhak menolak perintah pembayaran tersebut jika tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan, saat harus dibayarkan. Selain itu bendahara juga berhak menolak jika ada peraturan atau tugas lain yang tidak sesuai dengan peraturan kepala daerah.

Untuk laporan pendapatan, pembelanjaan, kekayaan dan kewajiban daerah harus disusun berdasar kepada sistem akuntansi di pemerintah daerah. Pemerintah daerah pun harus menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang acuannya adalah standar akuntansi pemerintah atau SAP. Sistem akuntansi tersebut akan menghasilkan laporan keuangan daerah.

Maka dari itu, para pakar atau nara sumber yang ahli dan berpengalaman menyelenggarakan bimbingan tentang teknis penatausahaan serta pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan daerah serta bagaimana cara menghadapi audit dalam penyusunan ataupun pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah di dalam pemerintah daerah untuk mencapai tujuannya, dan menjadi lebih baik lagi. Program bimbingan teknis ini penting diikuti, karena manfaatnya baik untuk masyarakat dan pemerintah daerah.