Metode pembuatan anggaran dilakukan dengan cara metode tradisional atau yang biasa disebut dengan item line budget. Namun kini sudah ada yang lebih modern yakni, sistem penyusunan anggaran berbasis kinerja. Penyusunan anggaran dengan sistem tersebut tidak berdasar pada analisa setiap kegiatan yang harus disambungkan dengan tujuan tertentu. Bimtek Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan anggaran itu […]
Dalam melaksanakan penatausahaan di bidang keuangan desa, kepala desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa dilakukan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai, hal itu juga harus berdasarkan keputusan dari kepala desa. Bendahara desa adalah salah satu dari perangkat desa yang ditunjuk khusus oleh kepala desa dalam rangka pelaksanaan APBD. Bimtek Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan […]
Pemerintah daerah (Pemda) mewajibkan setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk menyusun sebuah Rencana Kerja (Renja) selama 1 tahun. Hal ini memiliki fungsi yaitu sebagai pedoman kerja dan bertujuan untuk menterjemahkan isi dari perencanaan strategis dalam waktu 5 tahun yang dituangkan ke dalam rencana kerja. Pedoman penyusunan dan pengendalian renja SKPD dan RKPD dilakukan untuk meningkatkan […]
Didalam Mekanisme pada pengelolaan hibah telah diatur sedemikian rupa dalam perdirjen perbendaharaan mengenai tata cara pengesahan hibah langsung yang berbentuk uang, serta pencapaian memo dalam pencatatan hibah langsung yang berbentuk barang, jasa, serta surat-surat berharga. Pendapatan hibah langsung adalah jenis penerimaan hibah yang diterima secara langsung. Untuk pencairan dananya tidak dilakukan melalui KPPN tapi pengesahannya […]
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah sebuah dokumen yang isinya adalah gambaran dari perwujudan akuntabilitas kerja instansi pemerintahan, yang telah disusun dengan rapi serta disampaikan dengan cara sistematik yang melembaga. Sedangkan untuk definisi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan adalah wujud dari kewajiban di dalam instansi pemerintahan, untuk memenuhi kewajibannya dan tanggung jawab pada setiap […]
Pemerintah daerah menyusun mekanisme serta prosedur pertanggungjawaban dalam hal pelaksanaan APBD yang sudah ditetapkan oleh peraturan atau keputusan daerah yang bersangkutan. Pelaksanaan APBD biasanya meliputi pelaksanaan dalam anggaran pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan. Bimtek Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Setiap penerimaan daerah dan juga pengeluaran daerah yang terjadi di pemerintah daerah, tentunya harus dikelola dengan […]
Dalam menjalankan sistem pemerintahan yang bertujuan untuk bernegara, maka negara Indonesia harus mengatur dan mengelola keuangan dengan baik. Manajeman adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian kegiatan seluruh anggota organisasi Selain itu, penggunaan seluruh sumber dari organisasi sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan administrasi memiliki arti yaitu seluruh rangkaian kegiatan yang telah […]
Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. Serta telah diterbitkan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Peyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyusunan APBD Tahun […]
Sosialisasi Perpres No. 10 Tahun 2015 Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota serta Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah merupakan hal yang sangat penting dan krusial. Jika hal itu tidak dilakukan dengan baik atau terdapat kesalahan sedikit saja maka akibatnya akan sangat fatal sekali. Penghitungan dana alokasi umum pada masing-masing daerah di […]
Setiap awal tahun BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) melaksanakan audit laporan keuangan pemerintah khususnya pengumpulan data-data. Sesuai yang telah diamanatkan Undang-Undang (UU) No. 17 tahun 2003 mengenai Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyampaikan dan menyusun laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Diklat / Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah Berdasarkan […]