Untuk kelangsungan suatu layanan kesehatan, Rumah Sakit (RS) seharusnya dapat menyediakan suatu sarana ataupun prasarana layanan kesehatan yang cepat dan multi guna. Kegiatan dimaksud perlu suatu tata kelola yang baik di bidang pengadaan barang/jasa. Seiring dengan fleksibilitas yang dimiliki BLU / BLUD dalam pengelolaan keuangan, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa, maka sangat diperlukan sinkronisasi […]
Terbitnya Peraturan Presiden (PERPRES) RI Terbaru No. 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengganti dari Peraturan Presiden (PERPRES) RI No. 54 Tahun 2010 dan Aturan Turunannya. Berkaitan dengan Konten dari Peraturan Presiden (PERPRES) RI dimaksud akan mempermudah serta mempercepat Simplicity. Terdiri dari 15 Bab serta memuat sebanyak 98 pasal. Aturan tersebut diatas sangat disederhanakan […]
Standar operasional prosedur atau lazim disingkat SOP merupakan rangkaian instruksi tertulis yang telah dibakukan. Isi dari sebuah SOP umumnya mengenai proses penyelenggaraan kegiatan administrasi di lembaga pemerintahan. Diantaranya meliputi bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa kegiatan administrasi tersebut harus dilakukan. Baru-baru ini, pelaksanaan kegiatan administrasi di lembaga pemerintahan seolah mendapatkan angin segar. Pasalnya, surat deputi […]
Teknik dan metode penyunan HPS/OE atas pengadaan barang/jasa untuk BUMN dan lembaga pemerintah memang penting sehingga harus dipelajari. Sebelum, pejabat pengadaan di instasi pemerintah mulai belajar mengenai teknik dan metode menyusun HPS/OE sebaiknya dipahami dulu pengertiannya. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) adalah perkiraan harga barang atau jasa hasil pengadaan suatu instansi yang […]
Mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa tender umumnya dilakukan secara langsung. Artinya, pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh pihak lembaga pemerintahan melalui pedagang langsung tanpa melalui pelelangan. Uraian definisi tersebut, disusun berdasarkan poin inti dari pasal 1 angka 32 Perpres nomor 70 tahun 2012. Proses pengadaan barang maupun jasa di lembaga pemerintahan baik pra […]
Pengadaan barang dan jasa merupakan aktivitas mengadakan sarana serta prasarana juga layanan pendukung dengan menggunakan biaya pemerintah. Biaya tersebut dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemerintah pusat. Bagi pemerintah daerah biaya pengadaan barang/jasa biasanya dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Aktivitas yang selalu berhubungan erat dengan pengadaan barang dan […]
Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas badan pemerintahan pusat maupun daerah. Oleh karena itu, dalam setiap APBN maupun APBD lembaga tersebut selalu mencantumkan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana. Diantaranya meliputi barang bergerak, layanan jasa bahkan barang tidak bergerak. Pengadaan barang dan jasa oleh lembaga pemerintahan pusat […]
Bimtek Sosialisasi Perpres No.16 Tahun 2018 – Pengadaan barang dan jasa pemerintah sangatlah penting untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, membangun daerah, dan juga mengembangkan perekonomian, baik yang di pusat ataupun di provinsi ataupun kabupaten. Guna membantu terwujudnya pengadaan barang dan jasa di daerah maka diperlukan sebuah aturan mengikat yang akan memberikan manfaat dan juga kontribusi […]