Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan PPK Dan Bendaharawan SKPD

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kegiatan meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah. Sedangkan Proses akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD adalah serangkaian kegiatan yang diawali dengan transaksi dan berakhir dengan penutupan buku – berakhirnya seluruh proses pencatatan pada periode yang ditentukan.

Pengelolaan Keuangan Daerah

yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi : Asas umum pengelolaan keuangan daerah; Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah; Struktur APBD; Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD; Penyusunan dan penetapan APBD; Pelaksanaan dan perubahan APBD; Penatausahaan keuangan daerah; Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; Pengelolaan kas umum daerah, Piutang daerah, Investasi daerah, Barang Milik Daerah (BMD), Dana cadangan, Utang daerah dan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); Pengaturan pengelolaan keuangan daerah. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah; Penyelesaian kerugian daerah.

Pada tahap pelaksanaan APBD diperlukan

• Konsistensi dalam menyelenggarakan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
• Terjaminnya kehandalan data barang / aset dan persediaan;
• Pengembangan system akuntansi serta ketersediaan SDM dan infrastruktur teknologi informasi;
• Pencatatan transaksi yang didukung dengan bukti yang cukup; serta
• Tercipta koordinasi diantara semua pihak yang terkait, khususnya koordinasi antara Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa(PBJ), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengelola Barang Milik Daerah(PMD) dengan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).

Untuk memenuhi kebutuhan Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat PPK Dan Bendaharawan SKPD. Maka Kami akan menyelenggarakan pelatihan, Bimtek / Diklat tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD yang akan diselenggarakan pada:

Jadwal Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

The post Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).

Sehingga dengan mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis diharapkan setiap individu maupun institusi tertentu, baik lembaga pemerintahan atau swasta dapat mengambil sebuah manfaat dengan berorientasi pada kinerja. Sedangkan keuangan dapat diartikan dengan Ilmu keuangan, dan asset lainnya atau Manajemen asset tersebut serta menghitung, dan mengatur risiko proyek.

Bimtek Keuangan / Diklat Keuangan

adalah suatu kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) serta pengembangan pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan keuangan yang dapat di gunakan sebagai suatu pemecahan masalah yang sering di hadapi bagi setiap individu maupun institusi tertentu.

Maksud dan Tujuan dilaksanakannya Bimbingan Teknis / Bimtek keuangan adalah Untuk menyelesaikan suatu kasus / permasalahan yang terjadi dan dihadapi oleh para pejabat sehingga penyelesaiannya dapat di pertanggungjawab kan sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku.

Untuk anda yang ingin bertanya mengenai Pelatihan Keuangan Pusdiklat Pemendagri, bisa menghubungi kami melalui kontak:

Berikut beberapa pilihan Materi Diklat / Bimtek Keuangan:

Materi Diklat / Bimtek Keuangan sebagai berikut;

1. Pelatihan Sosialisasi dan Implementasi Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019
2. Diklat / Pelatihan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
3. Bimtek / Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD
4. Bimtek / Diklat Strategi Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual
5. Bimtek/Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
6. Bimtek / Diklat Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
7. Bimtek / Diklat Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
8. Diklat / Pelatihan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
9. Bimtek / Pelatihan Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah (PP No.10 THN 2011)
10. Diklat / Bimtek tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
11. Bimtek tentang Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
12. Pelatihan tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas 
13. Bimtek / Diklat Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
14. Bimtek/Diklat Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah
15. Diklat / Pelatihan Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
16. Bimtek / Pelatihan tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Mekanisme Pengalokasian Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah
17. Diklat / Bimtek Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
18. Diklat / Bimtek Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai ASN Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2017
19. Bimtek Pelatihan tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual
20. Pelatihan / Bimtek Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA),PPTK, PPK Dan Bendahara
21. Pelatihan Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
22. Bimtek Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
23. Bimtek tentang Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
24. Diklat / Bimtek tentang Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)
25. Bimtek / Pelatihan Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PMK.05/2011)
26. Pelatihan tentang Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
27. Bimtek / Pelatihan tentang Pedoman Tekhnis Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial
28. Bimtek tentang Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
29. Bimtek / Diklat Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan berbasis Akrual dilingkungan Pemerintah Daerah dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD)
30. Bimtek / Pelatihan tentang Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah
31. Bimtek / Diklat tentang Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
32. Bimtek / Pelatihan tentang Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa
33. Bimtek / pelatihan Penerapan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Daerah
34. Bintek tentang Teknik Analisa Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran RKPD, KUA, PPAS, Renja, RKA dan RAPBD Berbasis Kinerja
35. Bimtek / Diklat / Pelatihan Teknik Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
36. Bimtek tentang Strategi Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

Jadwal Bimtek / Diklat Terbaru

Berikut ini adalah jadwal pelatihan keuangan pemerintahan daerah yang akan diselenggarakan di tahun ini:

Jadwal Bimtek dan Diklat

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas ; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas - BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@lkn.or.id

www.lkn.or.id / www.lkn.co.in

Jika masih ada hal yang perlu ditanyakan mengenai Bimtek Keuangan / Diklat Keuangan terbaru, silahkan hubungi kami melalui nomor yang tertera diatas.

The post Bimtek Keuangan appeared first on LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( L K N ).